Warga di Stasiun Kereta Api Seoul, Korea Selatan, Jumat (15/3/2019), menyaksikan layar TV yang menayangkan cuplikan gambar pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dalam program berita. Jumat lalu, seorang pejabat senior Korea Utara mengatakan, Kim akan segera memutuskan apakah melanjutkan pembicaraan diplomatik dan mempertahankan moratoriumnya pada peluncuran rudal dan uji coba nuklir.
Korea Utara memberi sinyal jelas kesediaannya untuk kembali bernegosiasi dengan Amerika Serikat mengenai penghapusan senjata nuklir.
Seperti diberitakan harian ini pada Rabu (11/9/2019), Korea Utara telah menyatakan bersedia untuk melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat. Dialog, menurut Wakil Menteri Luar Negeri Korut Choe Son Hui, hendaknya berlangsung pada September. Namun, pernyataan kesediaan untuk memulai lagi pembahasan denuklirisasi diikuti dengan peluncuran rudal.
Apa yang dilakukan Korut memiliki makna, pertama bahwa mereka memang sangat menginginkan negosiasi nuklir dilanjutkan. Bagi Pemimpin Korut Kim Jong Un, pencabutan sanksi ekonomi merupakan syarat untuk mulai menjalankan pembangunan. Alasannya jelas, investasi asing dan perdagangan internasional yang dibutuhkan Kim hanya bisa terwujud jika sanksi dihapus.
Kegagalan menjalankan pembangunan, bagi Kim, akan membuat dirinya di hadapan elite dan rakyatnya tampak kesulitan mewujudkan janji. Legitimasi politik Kim bisa terganggu. Hal ini tentu sangat berbahaya.
Makna kedua, uji coba rudal jarak pendek menjadi pesan kepada AS bahwa Korut tak akan mudah diatur dalam proses negosiasi. Dengan kata lain, Pyongyang memang menginginkan sanksi dicabut, tetapi hal itu tak lantas membuatnya menuruti apa pun konsesi yang dikehendaki Washington.
Presiden AS Donald Trump dan Kim bertemu pertama kali di Singapura pada 2018. Mereka bertemu lagi pada 2019 di Vietnam dan di perbatasan Korut dengan Korea Selatan beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini tak ada kemajuan.
Bahkan, di Vietnam, pertemuan keduanya bisa dikatakan gagal. Negosiasi waktu itu berhenti karena AS menolak usulan Korut agar sanksi dicabut. Adapun Pyongyang mengusulkan hal itu karena merasa sudah mulai merealisasikan denuklirisasi dengan menutup sebuah fasilitas nuklir. Namun, bagi AS, tindakan Korut belum cukup mengingat proses denuklirisasi belum tuntas. AS hanya mau mencabut sanksi jika denuklirisasi mencakup keseluruhan senjata nuklir Korut.
Hal yang harus diingat Trump jika hendak memulai kembali negosiasi ialah situasi sekarang sudah berbeda. Dua sekutu penting AS di Asia Timur—Jepang dan Korsel—sedang menjalani hubungan tidak menggembirakan. Hal ini akan memberi beban tertentu terhadap AS dalam menghadapi Korut.
Selain itu, gagasan AS agar Korut terlebih dulu menghapus secara total senjata nuklirnya sebelum sanksi dicabut perlu dipertimbangkan. Ada baiknya proses bertahap ditempuh. Meski demikian, dalam setiap tahapnya ini, proses denuklirisasi yang diambil Korut harus diverifikasi secara terbuka.
Dunia menunggu bagaimana negosiasi dilanjutkan. AS bisa saja menawarkan skema baru yang bersifat bertahap, atau tetap dengan sikap sebelumnya. Jika ada tawaran skema baru denuklirisasi, persoalan belum selesai. Korut pun harus mau menerima proses verifikasi yang dilakukan tim pemeriksa.
