Tidak Melihat Kepangkatan Dalam Memberantas Korupsi
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Terpilih Periode 2019-2023, Inspektur Jenderal Firli Bahuri menegaskan akan terus berkoordinasi dengan semua instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.
Oleh
RHAMA PURNA JATI
·3 menit baca
PALEMBANG,KOMPAS—Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Terpilih Periode 2019-2023, Inspektur Jenderal Firli Bahuri menegaskan akan terus berkoordinasi dengan semua instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Dirinya akan melakukan sejumlah pendekatan agar tindak pidana korupsi dapat diminimalisasi.
Hal ini disampaikan oleh Firli sesaat setelah tiba di Palembang, Jumat (13/9/2019) malam. Firli mengatakan dirinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberantas korupsi bersama sejumlah instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk memberantas tindak pidana korupsi.
“Kita tidak melihat kepangkatan. Yang ada adalah semangat melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, dan pemberantasan korupsi,” katanya. Komitmen ini dia tegaskan setelah dirinya terpilih secara aklamasi oleh seluruh Anggota Komisi III DPR RI. “Ini adalah tantangan untuk mengemban amanat rakyat. Karena DPR adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia,” katanya.
Kita tidak melihat kepangkatan. Yang ada adalah semangat melakukan koordinasi, supervisi, pencegahan, dan pemberantasan korupsi
Menurutnya, jabatan sebagai Ketua KPK terpilih merupakan takdir dan kehendak Tuhan dan harus dipertanggungjawabkan. “Saya harus menerima, dan tidak bisa menolak ini. Saya meneguhkan hati saya dan mengerahkan kemampuan pikiran dan tenaga untuk memberantas korupsi yang berhasil guna dan berdaya guna,” jelas Firli yang masih menjabat sebagai Kepala Polda Sumsel.
Dirinya menegaskan tidak akan melihat kepangkatan dalam upaya memberantas korupsi, karena Pimpinan KPK adalah pejabat negara yang memiliki kesetaraan dengan kementerian/lembaga. Sejumlah pendekatan akan dilakukan mulai dari pendegatan untuk meminimalisasi tindak pidana korupsi, pendekatan pencegahan, dan pengawasan. “KPK harus hadir di dalam setiap program pemerintah agar progam tersebut dapat berjalan tanpa menimbulkan kerugian negara,” katanya.
Firli yang baru empat bulan menjabat sebagai Kepala Polda Sumsel mengungkap sejumlah kasus kejahatan, seperti kasus narkoba, kasus kekerasan pada siswa taruna, konflik di Kabupaten Empat Lawang, penanggulangan kebakaran lahan di Muara Medak, Musi Banyuasin, serta pengiriman pasukan ke Papua untuk membantu peningkatan keamanan di sana.
Selama menjabat sebagai Kapolda Sumsel dirinya tidak banyak berada di Palembang karena kerap kali bolak-balik ke Jakarta untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Wartawan pun kerap “memanggilnya” ketua KPK dan panggilan tersebut menjadi kenyataan.
Dalam pengungkapan kasus pencucian uang yang dilakukan oleh bandar narkoba, dirinya juga sempat memberikan apresiasi kepada salah satu penyidik yang menolak tawaran bandar untuk tidak mengungkap kasus pencucian uang. Tersebut. Ternyata, penyidik tersebut diterima sebagai penyidik KPK. “Saya bangga dia tidak menerima tawaran dari bandar narkoba ini,” katanya sembari merangkul penyidik tersebut.
Selain itu Firli juga sempat menyinggung terkait bahaya korupsi pada anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Musi Banyuasin. Firli menuturkan, ada beberapa hal yang membuat pejabat pemerintahan terjerumus dalam kasus korupsi. Beberapa hal yang bisa menjerat adalah adanya uang ketok palu biasanya terjadi antara kepala daerah dengan DPRD kabupaten/kota untuk mengesahkan sebuah kebijakan, permainan proyek, hingga mutasi jabatan. “Ketiganya menjadi celah munculnya korupsi,” kata Firli.
Firli berharap pemerintah daerah termasuk anggota DPRD kabupate/kota, fokus pada komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari data yang dimilikinya, dari 17 kabupaten/kota yang ada di Sumsel hanya Kota Pagaralam yang angka kemiskinannya hanya satu digit yakni 8,7 persen, sedangkan yang lain, angka kemiskinannya masih dua digit.
Bahkan ada kabupaten di Sumsel yang APBD-nya Rp 4,1 triliun, tetapi angka kemiskinannya tinggi bahkan mencapai 15,62 persen. Padahal, keberadaan anggaran salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya salah satunya dengan menurunkan angka kemiskinan.
Dirinya juga mengingatkan tidak menghindar dari pemantauan KPK. “Jangan kira dengan ganti kartu bisa aman. Masih bisa dilacak juga. Karena alat di KPK juga sudah canggih,” katanya.
Sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merasa bangga ada putra daerah dari Sumatera Selatan yang menjadi Ketua KPK. Namun dengan ini pejabat di Sumsel jangan terlena. Sebaliknya, harus tetap menjaga nama baik agar tidak mempermalukan Sumsel. “Kita harus hati-hati dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum,” katanya.