Kepala Daerah Didorong Cabut Izin Perusahaan Lokasi Kebakaran
Bupati dan wali kota didorong untuk mencabut izin lingkungan perusahaan yang mengalami kebakaran. Pemerintah daerah juga diminta melanjutkan tahapan dengan menggugat secara perdata.
Oleh
SYAHNAN RANGKUTI
·3 menit baca
PEKANBARU, KOMPAS — Bupati dan wali kota didorong untuk mencabut izin lingkungan perusahaan yang mengalami kebakaran. Pemerintah daerah juga diminta melanjutkan tahapan dengan menggugat secara perdata yang dapat berujung pada pembekuan administrasi perusahaan bermasalah kebakaran.
Demikian salah satu butir pertemuan tertutup antara Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dengan Gubernur Riau Syamsuar dan segenap bupati dan wali kota se-Riau pada Sabtu (14/9/2019).
Hadir dalam rapat antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rasio Rhido Sani, serta Kepala Pusat Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Fachri R.
Menurut Hadi, pencabutan izin lingkungan oleh kepala daerah merupakan salah satu langkah pemerintah untuk menekan kepatuhan perusahaan agar lebih keras menjaga lahannya dari kebakaran. Cara itu bakal melengkapi penegakan hukum lain yang sudah diterapkan sebelumnya.
Dalam paparan lainnya, Hadi menambahkan, pihaknya akan mengirimkan 350 anggota TNI/Polri untuk mempercepat pemadaman kebakaran lahan dan hutan di Riau. Selain itu, ia juga sudah mendatangkan satu pesawat jenis CN 295 ke Pekanbaru untuk membuat hujan buatan.
”Sebelum ini kami sudah mendatangkan pesawat Cassa ke Riau untuk TMC (teknologi modifikasi cuaca). Pesawat ini dapat menebarkan garam sebanyak 1 ton sekali angkut. Adapun pesawat CN 295 akan menyebarkan garam sebanyak 2,5 ton sekali angkut. Dalam satu hari, setiap pesawat dapat terbang dua sortie (dua kali terbang) sehingga dalam satu hari dua pesawat itu dapat menebarkan garam sebanyak 7 ton,” tuturnya.
”Pesawat TMC itu bukan hanya menyebarkan garam di wilayah Riau, tetapi sampai ke wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan. Besok kami akan mengirimkan pesawat Hercules untuk membantu TMC juga dengan kapasitas 5 ton sekali terbang,” ujar Hadi, sembari melanjutkan, rencana pengeboman air dengan menggunakan pesawat Hercules batal dilaksanakan.
Saya akan laksanakan perintah Presiden.
Menurut Hadi, penggunaan Hercules untuk water bombing masih belum memungkinkan dilakukan saat ini. ”Lebih efektif menggunakan helikopter,” katanya.
Hadi menambahkan, dirinya juga bakal menepati janji Presiden akan mencopot petinggi kepolisian dan TNI yang gagal menjaga wilayahnya dari kebakaran lahan dan hutan. Hanya saja, ia tidak merinci petinggi dari daerah mana yang akan menerima konsekuensi dimaksud.
”Saya akan laksanakan perintah Presiden,” kata Hadi.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan masih akan mempertahankan status Siaga Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau. Belum ada rencana Gubernur meningkatkan status menjadi Darurat Bencana Karhutla meskipun kondisi udara di sebagian besar wilayah Riau sudah memburuk sampai kondisi berbahaya.
Sempat membaik
Pada Sabtu pagi, kondisi udara di Pekanbaru sempat membaik menjadi sedang (sebelumnya kategori berbahaya) karena turun hujan pada Jumat malam. Hanya saja, pada Sabtu siang kategori itu kembali memburuk menjadi sangat tidak sehat.
Secara terpisah, Fachri mengatakan, pada saat ini cuaca Riau sudah berada di pengujung musim panas. Pada pertengahan September ini, beberapa daerah di Riau akan memasuki masa transisi ke musim hujan.
”Dalam masa transisi sekarang ini bakal memunculkan peluang awan hujan sehingga sangat baik dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Musim hujan diprediksi baru terjadi pada pertengahan Oktober. Jadi, masih ada satu bulan kondisi yang mesti dipersiapkan Riau terkait kebakaran lahan dan hutan,” tutur Fachri.