JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Pertanahan tidak mencerminkan dan tidak sejalan dengan  program pokok pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Rancangan Undang-Undang Pertanahan tersebut masih mengandung banyak pasal problematik yang bertentangan dengan rasa keadilan dan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses