JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Undang-Undang Pertanahan dipandang tidak mengarah pada penuntasan konflik lahan. Padahal, pengaduan hukum terbanyak berupa konflik lahan. Pembentukan pengadilan pertanahan dinilai tidak tepat untuk penyelesaian konflik pertanahan yang sifatnya struktural, masif, dan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses