JAKARTA, KOMPAS — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta publik tidak apriori dengan revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang baru itu diklaim akan semakin menguatkan lembaga antirasuah tersebut. Namun, pernyataan ini tetap saja tak dapat [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses