Presiden Minta Menkumham Tunda Dulu

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo menyampaikan pemerintah menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9/2019). Sikap ini diambil mendengarkan masukan-masukan masyarakat yang menilai RKUHP masih banyak kekurangan. Pemerintah berjanji mendengarkan masukan-masukan masyarakat untuk menyempurnakan RKUHP. (INA)

BOGOR,  KOMPAS - Setelah menuai protes dan kritik, akhirnya pemerintah memutuskan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Presiden Joko Widodo juga menjanjikan akan menyerap masukan masyarakat.

Presiden Jokowi dalam keterangan kepada wartawan di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (20/9/2019) mengatakan terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Mencermati masukan dan keberatan berbagai kalangan, pemerintah pun menunda pembahasan RUU KUHP.

"Untuk itu, saya telah memerintahkan Menteri Hukum HAM selaku wakil pemerintah untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR RI, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," tutur Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pengesahan RUU KUHP diharap dilakukan oleh DPR RI periode berikut. Presiden juga berharap DPR setuju dengan pembahasan RUU KUHP ini.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Aktivis dan sukarelawan mengikuti aksi diam di depan Istana Merdeka., Jakarta, Kamis (19/9/2019). Selain menyuarakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat, Aksi Kamisan ke-602 tersebut juga menyoroti sikap DPR dan Pemerintah terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang mengancam kebebasan berpendapat bagi masyarakat sipil.

Selain itu, Presiden memerintahkan Menteri Hukum dan HAM kembali menjaring masukan dari berbagai kalangan masyarakat untuk menyempurnakan RUU KUHP yang ada.

Ditanya mengenai materi-materi yang akan ditinjau ulang, Presiden menyebutkan ada sekitar 14. Hal ini juga akan dibahas bersama DPR maupun masyarakat yang tidak setuju dengan materi yang ada.

RUU KUHP dibahas secara cepat di akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019 ini. Sementara itu, berbagai kelompok masyarakat memprotes rancangan aturan perundangan tersebut karena berbagai masalah seperti memberangus kebebasan sipil serta mengkriminalisasi berbagai kegiatan sipil dan ranah privat.

Terkait RUU tentang Pemasyarakatan yang juga bermasalah, Presiden mengatakan saat ini masih fokus pada RUU KUHP. Hal-hal lain menyusul karena masih ada empat RUU yang ditangani DPR saat ini.

Kompas/Wawan H Prabowo

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna Laoly didampingi Ketua Tim Perumus RKUHP Muladi dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham Ambeg Paramarta memberikan klarifikasi sejumlah pasal dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP) yang menjadi perhatian publik kepada para jurnalis di Kantor Kemenkumham Jakarta, Jumat (20/9/2019). Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menunda pengesahan RKUHP karena banyaknya pasal yang kontroversial dan dinilai oleh sejumlah kalangan bisa mengancam demokratisasi di Indonesia.