JAKARTA, KOMPAS — Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinilai gagal memisahkan pertanggungjawaban hukum korporasi dengan pertanggungjawaban pengurus. Ini berpotensi menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia pada individu pengurus yang tak pernah didakwa terkait kejahatan korporasi. Pakar [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses