Baik revisi UU KPK maupun RKUHP sama-sama mendapat penolakan keras masyarakat. Sejumlah pasal dalam RKUHP berpotensi menghambat kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, dan cenderung memperkuat otoritas negara.
·1 menit baca
Presiden Joko Widodo mengambil sikap berbeda soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
Dalam revisi UU KPK, Presiden Jokowi ”merestui” pembahasan revisi UU KPK secara terbatas. Namun, di saat-saat akhir pengesahan RKUHP, Presiden [...]