JAKARTA, KOMPAS — Meski Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disahkan menjadi undang-undang, masih ada sejumlah hal yang mendapat sorotan. Khususnya terkait hilangnya peran komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai penyidik dan penuntut [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses