Tim Percepatan Pendidikan Papua dan Papua Barat Terbentuk

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meresmikan Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua dan Papua Barat di Jayapura, Senin (23/9/2019).

JAYAPURA,  KOMPAS - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim percepatan pembangunan pendidikan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.  Tim bertujuan mengatasi permasalahan pendidikan di dua wilayah itu dan mempercepat pembangunan pendidikan di sana.

"Salah satu target dari tim ini untuk mengatasi angka partisipasi sekolah di Papua dan Papua Barat yang sangat rendah.  Selain itu, memperbaiki kualitas standar pendidikan, guru, dan siswa," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sesuai peresmian Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (23/9/2019).

Seiring kehadiran tim percepatan, maka hadir kebijakan afirmatif yang tepat sasaran dan program peningkatan kualitas pendidikan yang terukur.

"Saya menempatkan satu pejabat eselon I dari Kemendikbud untuk bertugas di tim ini yang juga berasal dari Papua, yakni James Modouw.  Beliau akan berada di Papua untuk melaksanakan target tim ini," tegas Muhadjir.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menandatangani dokumen peresmian Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Pendidikan Provinsi Papua dan Papua Barat di Jayapura, Senin (23/9/2019).

Data Badan Pusat Stastistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua dan Papua Barat masih berstatus sedang. Papua dengan poin 60,06, sedangkan Papua Barat poinnya 62,99. Target nasional tahun ini yakni 71,98.

IPM merupakan indeks yang ditetapkan Badan Pembangunan PBB (UNDP) pada tahun 1996 untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Ada sejumlah indikator pengukuran yang digunakan. Faktor pendidikan terdiri atas harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah.

Untuk tingkat kabupaten dan kota, hanya empat daerah di Papua dengan status IPM tinggi, sedangkan di Papua Barat dua daerah saja. Untuk status IPM rendah di Papua sebanyak 17 kabupaten dan Papua Barat 5 kabupaten.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Adrian Howay.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua Adrian Howay mengatakan, pembentukan tim percepatan pembangunan pendidikan sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Kesejahteraan Masyarakat Papua.  "Mutu pendidikan di Papua dan Papua Barat masih tertinggal dari daerah lain di Indonesia. Dengan adanya tim ini,  maka pemerintah pusat dan pemda di dua daerah inj akan bersinergi untuk mengatasi berbagai masalah pendidikan," tutur Adrian.

Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano menyampaikan apresiasi dengan hadirnya tim percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat.

"Dengan adanya sekretariat tim percepatan pembangunan pendidikan,  kami tidak perlu ke Jakarta untuk meminta bantuan seperti pembangunan sekolah, " tuturnya.