Mahkamah Agung Inggris memutuskan Perdana Menteri Boris Johnson melanggar hukum karena menskors parlemen selama lima minggu. Putusan tersebut menjadi pukulan bagi wibawa Johnson dan merumitkan proses Brexit.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·3 menit baca
AFP/PRU
Foto yang diambil dari video yang dirilis Parlemen Inggris, Rabu (3/9/2019), ini menunjukkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berdiri dan berbicara di Majelis Rendah, London, saat memberikan pernyataan terkait pertemuan G-7 baru-baru ini.
LONDON, RABU — Mahkamah Agung Inggris memutuskan Perdana Menteri Boris Johnson melanggar hukum karena menskors parlemen selama lima minggu. Putusan tersebut menjadi pukulan bagi wibawa Johnson dan merumitkan proses Brexit menjelang tenggat.
Sebanyak 11 hakim dengan suara bulat memutuskan Johnson bertindak tidak sah dengan menangguhkan sidang parlemen selama lima minggu menjelang keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit pada 31 Oktober 2019.
”Penangguhan parlemen memberikan efek menghalangi atau mencegah kapasitas parlemen untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya tanpa alasan yang masuk akal. Parlemen tidak ditangguhkan,” kata Presiden Mahkamah Agung (MA) Inggris Brenda Hale ketika membacakan putusan, Selasa (24/9/2019).
MA Inggris juga menyatakan, mereka memberikan kembali wewenang kepada Majelis Tinggi (House of Lords) untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Parlemen Inggris memiliki dua jenis dewan, yakni Majelis Tinggi dan Majelis Rendah (House of Commons).
Johnson menangguhkan sidang parlemen mulai dari 10 September 2019 hingga 14 Oktober 2019. Penangguhan ini disetujui oleh Ratu Elizabeth sebagai Kepala Negara Inggris yang netral secara politik berdasarkan saran perdana menteri.
”Namun, sulit bagi MA Inggris untuk menyimpulkan, berdasarkan bukti yang kami terima, alasan yang tepat untuk menasihati Ratu agar menyetujui penangguhan parlemen selama lima pekan,” ujar Hale.
Ketua Majelis Rendah Inggris John Bercow menyambut baik putusan MA Inggris dengan mengadakan sidang pada Rabu (25/9/2019). Johnson telah kehilangan suara di Majelis Rendah karena mereka menentang rencananya untuk meninggalkan Uni Eropa (UE) tanpa kesepakatan.
”Saya menyambut putusan MA bahwa penangguhan parlemen adalah tindakan melanggar hukum. Sebagai perwujudan demokrasi parlemen kami, Majelis Rendah harus bersidang tanpa ditunda lagi. Untuk itu, saya akan berkonsultasi mengenai hal ini dengan para pemimpin partai sebagai masalah yang mendesak,” tutur Bercow.
AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
Bendera Inggris Raya berkibar di atas Gedung Parlemen di hadapan bendera Uni Eropa yang dipegang oleh demonstran di London pada 4 April 2019.
Johnson beralasan, penangguhan parlemen dilakukan sebab parlemen membutuhkan sesi baru untuk membuat agenda baru pasca-Brexit. Namun, pihak oposisi melihatnya sebagai strategi untuk menghalangi upaya mencegah Brexit terwujud tanpa kesepakatan dengan UE.
Selama ini, Johnson menjanjikan agar Brexit akan tetap terlaksana dengan atau tanpa kesepakatan dengan UE. Ia tidak menyepakati sejumlah poin Perjanjian Penarikan Diri Inggris, salah satunya komoditas bebas melewati perbatasan Irlandia Utara yang menjadi wilayah Inggris dan Republik Irlandia yang merupakan anggota UE.
Sejumlah anggota parlemen berpendapat, Brexit tanpa kesepakatan dapat menyebabkan Inggris mengalami kekurangan makanan, obat-obatan, dan kerusuhan sipil. Untuk itu, mereka mengeluarkan undang-undang agar negosiasi Brexit diperpanjang hingga Januari 2020 jika tidak ada kesepakatan sebelum sidang parlemen akhirnya ditangguhkan Johnson.
”Saya sangat tidak setuju (dengan putusan MA). Namun, saya akan menghormatinya,” kata Johnson di sela-sela sidang PBB di New York.
Dampak putusan
Putusan MA Inggris semakin berdampak kepada wibawa dan kepemimpinan Johnson. Sejak memutuskan untuk menangguhkan parlemen, seruan agar Johnson mundur makin santer terdengar.
”Saya mengundang Boris Johnson untuk mempertimbangkan posisinya dan menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terpendek dalam sejarah,” kata Ketua Partai Buruh Jeremy Corbyn, partai oposisi di parlemen.
Beberapa anggota parlemen lainnya, termasuk yang menolak rencana Brexit dari Partai Konservatif, mengatakan, Johnson harus mengundurkan diri jika terbukti menyesatkan Ratu Elizabeth. Selain itu, parlemen perlu kembali melakukan pemilihan perdana menteri.
Putusan MA Inggris semakin berdampak kepada wibawa dan kepemimpinan Johnson. Sejak memutuskan untuk menangguhkan parlemen, seruan agar Johnson mundur makin santer terdengar.
Akan tetapi, kecil kemungkinan Johnson akan menyerah terhadap seruan itu. Selain baru menjabat sejak akhir Juli 2019, hasil jajak pendapat menunjukkan, perdebatannya dengan anggota parlemen lainnya justru membuat Johnson semakin populer di kalangan pemilih.
Johnson pun berjanji untuk melanjutkan rencananya mengenai Brexit setelah menerima putusan MA. Selama ini, Johnson berharap ancaman Brexit tanpa kesepakatan akan membujuk UE untuk kembali bernegosiasi.
AP PHOTO/ALBERTO PEZZALI
Demonstran anti-Brexit menghadiri aksi unjuk rasa di luar Gedung Parlemen, London, Inggris, Rabu (4/9/2019).
UE sebelumnya menyatakan, tidak ada lagi yang perlu dibahas karena London gagal menghasilkan solusi alternatif. Ada kemungkinan UE jenuh dengan penolakan dan penundaan Inggris. Namun, mereka tidak mau disalahkan apabila Brexit berlangsung kacau.
Adapun UU Inggris kini mewajibkan Johnson untuk meminta penundaan selama tiga bulan jika belum sepakat mengenai Brexit dalam konferensi tingkat tinggi UE pada 17-18 Oktober 2019. (REUTERS/AP/AFP)
