Ketua MPR 2019-2024 Dipilih dari 10 Calon Pimpinan MPR
Para calon pimpinan MPR yang diajukan partai politik sudah mulai tampak. Partai Nasdem, misalnya, mengajukan Lestari Moerdijat. Adapun dari Golkar, Aziz Syamsuddin menjadi kandidat terkuat.
Oleh
Kurnia Yunita Rahayu/Dhanang David Aritonang
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sidang Paripurna MPR yang terakhir bagi MPR periode 2014-2019 menetapkan Peraturan MPR tentang Tata Tertib MPR. Peraturan itu salah satunya mengatur mekanisme pemilihan ketua MPR 2019-2024. Mekanisme mengedepankan musyawarah mufakat, tetapi tersedia pula opsi pemungutan suara jika musyawarah gagal.
Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan 2014-2019 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Sidang yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan itu ditunda 30 menit karena anggota MPR yang hadir sedikit. Ketika 30 menit usai, jumlah yang hadir masih belum kuorum sehingga sidang diputuskan untuk tetap digelar.
Berdasarkan hitungan Kompas, hanya sekitar 110 anggota dari total 692 anggota MPR yang hadir.
Penetapan Tata Tertib (Tatib) MPR itu tak mengalami kendala karena materi di dalamnya sudah disepakati sebelumnya dalam rapat gabungan semua fraksi partai politik dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar 23 September 2019.
Zulkifli menyebutkan, Tatib MPR yang baru tersebut menyesuaikan dengan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Revisi tersebut mengubah jumlah pimpinan MPR. Jika aturan sebelumnya pimpinan hanya berjumlah lima orang, setelah revisi, jumlah pimpinan ditambah menjadi 10 orang. Sembilan pimpinan di antaranya mewakili sembilan fraksi partai politik di MPR 2019-2024. Adapun seorang lagi mewakili kelompok DPD.
”Dengan tata tertib yang baru, MPR masa jabatan 2019-2024 dapat langsung menggunakannya sebagai pedoman dalam pelaksanaan wewenang dan tugasnya,” kata Zulkifli.
Berdasarkan draf Tatib MPR yang diperoleh Kompas, Ketua MPR 2019-2024 akan dipilih dari 10 calon pimpinan MPR. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh seluruh ketua fraksi dan kelompok DPD atau yang diberi mandat.
Namun, jika musyawarah mufakat tak tercapai, ketua MPR bakal dipilih dengan cara pemungutan suara oleh anggota MPR. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua MPR.
Calon Golkar
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzili mengatakan, Golkar sebagai partai peraih kursi terbanyak kedua di DPR setelah PDI-P layak menjabat ketua MPR. Oleh karena itu, Golkar akan mengupayakan agar calon pimpinan MPR 2019-2024 dari Golkar terpilih menjadi ketua MPR 2019-2024.
Namun, siapa calon pimpinan MPR dari Golkar, menurut Ace, pembahasan belum tuntas. ”Salah satu calon kuatnya Aziz Syamsuddin,” ujarnya.
Menurut dia, Aziz menjadi kandidat terkuat karena dia merupakan kader Golkar yang memiliki kemampuan mumpuni, apalagi untuk memimpin MPR.
Aziz, selain tercatat sebagai salah satu ketua DPP di struktur kepengurusan Golkar, juga menjabat Ketua Komisi III DPR.
Agar calon pimpinan MPR dari Golkar bisa terpilih sebagai ketua MPR, lobi intensif ke partai politik lain dan kelompok DPD akan dilakukan. Namun, langkah itu kemungkinan baru akan digencarkan setelah pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024 pada Selasa (1/10/2019).
Selain Golkar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya juga akan mengejar kursi ketua MPR.
Sama seperti Golkar, Demokrat akan mengintensifkan lobi pasca-pelantikan.
Ditanyakan siapa calon pimpinan MPR dari Demokrat, Syarief menyebutkan, Majelis Tinggi Demokrat yang dipimpin oleh Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono belum memutuskan.
Posisi strategis
Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, lobi antarfraksi secara lebih intensif untuk bisa merebut kursi ketua MPR memang diperlukan. Sebab, pascarevisi UU MD3 yang mengakomodasi perwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD pada kursi pimpinan MPR, pembicaraan terkait ketua MPR menjadi cair. Kesempatan terbuka bagi seluruh perwakilan.
”Dalam kondisi cair seperti itu, lobi-lobi diperlukan dan akan sangat sulit. Sebab, walaupun semua fraksi dan kelompok DPD sudah terwakili, ketua MPR merupakan posisi yang strategis,” ucap Johnny.
Dia mengakui, Nasdem juga mengejar kursi ketua MPR. Nasdem menurut rencana akan mengajukan Lestari Moerdijat sebagai calon pimpinan MPR sekaligus menjadi calon ketua MPR. Nama Lestari diajukan karena dia memiliki kapasitas untuk memimpin MPR. Selain itu, pencalonan Lestari merepresentasikan komitmen Nasdem pada prinsip kesetaraan jender.