RI Dorong Penguatan Multilateralisme untuk Kemajuan Dunia
Kerja sama multilateral jadi fokus dan penegasan utama Wapres Jusuf Kalla dalam pidato di Majelis Umum PBB, New York, AS, Jumat lalu. Ia mengingatkan, keberadaan PBB tak bisa dilepaskan dari semangat multilateralisme.
Oleh
B Josie Susilo Hardianto dan FX Laksana Agung Saputra dari New York, AS
·3 menit baca
NEW YORK, KOMPAS — Kerja sama multilateral menjadi fokus dan penegasan utama Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pidato pada sesi debat Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB, New York, AS, Jumat (27/9/2019). Ia mengingatkan, keberadaan PBB tak bisa dilepaskan dari semangat multilateralisme.
”Kesuksesan misi PBB ditentukan bagaimana badan ini memperkuat multilateralisme, untuk perdamaian dan kesejahteraan dunia,” kata Kalla.
Ia menegaskan, pilihan untuk mengedepankan langkah multilateral merupakan cara terbaik menghadapi tantangan global yang kian besar dan berat. ”Di saat seperti inilah kita harus bersatu memperkuat multilateralisme,” ujar Kalla.
Setiap negara, besar atau kecil, tak akan mampu menyelesaikan tantangan itu sendirian. ”Untuk itu, kita harus bekerja sama. Kita harus saling berbagi tanggung jawab,” ucap Kalla dalam pidato yang disampaikan dengan bahasa Indonesia.
Indonesia meyakini, hanya dengan nilai-nilai multilateralisme, dunia semakin stabil, damai, dan sejahtera. Kalla mengingatkan, tujuh dekade terakhir, pendekatan multilateralismelah yang telah menyelamatkan warga dunia dan mengantarkan mereka meraih kesejahteraan ekonomi serta kemajuan teknologi. PBB pun dapat menunaikan kewajibannya melalui penguatan multilateralisme.
Kalla menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dunia. Ia mengutip salah satu bagian Pembukaan Piagam PBB, yaitu ”Perang, konflik, selalu membawa kesengsaraan bagi umat manusia, terutama wanita dan anak-anak”.
”Singkat kata, perang dan konflik pasti menghancurkan harapan tercapainya target SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Kita semua prihatin melihat masih terjadinya perang dan konflik di dunia,” kata Kalla, merujuk konflik di Timur Tengah sebagai contoh.
Terkait isu perdamaian di Timur Tengah, Kalla merujuk pada persoalan di Palestina. Indonesia menegaskan, solusi dua negara tak dapat ditinggalkan. ”Di saat yang sama, saya ingin mendorong Palestina bersatu.... Tanpa persatuan, energi akan terkuras habis dan perjuangan tidak akan selesai,” tutur Kalla.
Wapres Kalla juga menegaskan kembali pentingnya keterlibatan pasukan perdamaian. Di samping menyinggung isu-isu regional, seperti ASEAN, pembangunan berkelanjutan 2030, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, pada paruh akhir pidatonya, Kalla menyampaikan pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota Dewan HAM PBB tahun 2020-2030.
Kamis lalu, Kalla menjadi narasumber Dialog Tingkat Tinggi tentang Pembiayaan Pembangunan bertajuk ”Mobilisasi Dana untuk Aksi Iklim dan Kekurangan Pembiayaan SDGs”. Ia menyatakan, perlu dana sekitar 2,5 triliun dollar AS per tahun untuk mencapai target SDGs pada 2030.
Sementara itu, melalui pertemuan di Markas Besar PBB, Menlu Retno LP Marsudi mengintensifkan diplomasi ekonomi dan mengarusutamakan penguatan peran serta kapasitas perempuan. Ia bertemu mitra antara lain dari Republik Dominika, Pantai Gading, Sudan Selatan, Etiopia, Guatemala, Arab Saudi, Australia, dan Timor Leste.
Retno mengatakan, perluasan cakupan diplomasi ekonomi itu merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk mengembangkan pasar. Sebelum ini, ia mengunjungi sejumlah negara Eropa timur, seperti Bulgaria dan Hongaria, yang bisa menjadi pasar baru guna melengkapi pasar besar yang tengah digarap intensif, yaitu Afrika.