Usai Dilantik, DPD Langsung Agendakan Pemilihan Pimpinan DPD

Setelah 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah 2019-2024 dilantik, Selasa (1/10/2019) pagi, mereka direncanakan bakal langsung menentukan pimpinan DPD, malam ini. Pemilihan pimpinan diperkirakan bakal berjalan alot.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah dengan agenda pengesahan jadwal dan acara persidangan awal masa jabatan pada Selasa (1/10/2019) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS – Setelah 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD 2019-2024 dilantik, Selasa (1/10/2019) pagi, mereka direncanakan bakal langsung menentukan pimpinan DPD, malam ini. Pemilihan pimpinan diperkirakan bakal berjalan alot. Tidak sedikit anggota DPD yang telah melakukan pendekatan ke anggota DPD lain agar bisa terpilih menjadi pimpinan DPD.

Dalam Sidang Paripurna DPD siang tadi, disepakati, anggota DPD dari setiap sub-wilayah akan rapat untuk menentukan calon pimpinan dari masing-masing sub-wilayah. Keempat sub-wilayah dimaksud, sub-wilayah timur I, sub-wilayah timur II, sub-wilayah barat I, dan sub-wilayah barat II.

Setelah itu, hasilnya akan dibawa kembali ke Sidang Paripurna DPD malam nanti. Dari keempat calon pimpinan DPD yang mewakili setiap wilayah tersebut, akan dipilih ketua DPD. Mekanisme pemilihan dengan musyawarah mufakat. Namun jika tidak bisa, akan ditempuh pemungutan suara. Yang meraih suara terbanyak, terpilih menjabat ketua DPD.

Terkait hal itu, tidak sedikit anggota DPD yang berambisi menjadi pimpinan DPD, bahkan ketua DPD, kian intens melobi anggota DPD lainnya.

“Banyak yang sudah dekati saya, tetapi rahasia. Tentu, setiap orang punya peluang. Semua anggota DPD saya rasa sudah didekati,” tutur anggota DPD dari Daerah Istimewa Yogyakarta Cholid Mahmud.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Anggota DPD dari Maluku Nono Sampono.

Salah satu kandidat pimpinan DPD, anggota DPD dari Maluku, Nono Sampono tidak menampik dirinya telah mulai mendekati anggota DPD lainnya. “Tentu tentu (lobi itu sudah dilakukan) tetapi, semua anggota DPD kuat, semua punya peluang dan masing-masing tentu akan berusaha," katanya.

Dia melihat, keterwakilan Indonesia timur di antara komposisi pimpinan DPD 2019-2024 sangat penting. Dia meyakinkan rekan-rekannya di DPD akan hal itu, dan berharap mereka mau memilihnya.  "Kita menganut paham keadilan dan kesetaraan, mudah-mudahan (Indonesia) timur kebagian,” ujar Nono.

Lobi-lobi juga diakui dilakukan Gusti Kanjeng Ratu Hemas, anggota DPD dari Daerah Istimewa Yogyakarta, agar bisa terpilih menjadi pimpinan DPD. “Jadi saya harus menyatakan bahwa dalam kesempatan ini, saya punya kesempatan untuk maju sebagai pimpinan dan tak harus dibatasi dengan apapun,” katanya.

Baca juga: Puan Maharani Dipastikan Jabat Ketua DPR 2019-2024

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Anggota DPD Yogyakarta Gusti Kanjeng Ratu Hemas.

Namun langkah Hemas sepertinya tidak akan mudah. Sebab, dalam Tata Tertib Pemilihan Pimpinan DPD yang ditetapkan sebelum DPD 2014-2019 berakhir masa jabatannya, salah satu syarat maju sebagai pimpinan DPD adalah belum pernah diberi sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPD.

GKR Hemas saat menjabat anggota DPD 2014-2019, pernah dijatuhi sanksi oleh BK DPD. Dia dijatuhi sanksi pemberhentian sebagai anggota DPD karena dinilai tidak pernah hadir dalam rapat-rapat di DPD. Hemas membantah tudingan tersebut. Selain itu, tak sedikit yang menilai sanksi kepada Hemas sebagai bagian dari konflik antara Hemas dan pimpinan DPD saat itu, di bawah kepemimpinan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.

Baca juga: DPD Kembali Ribut Urusan Pimpinan

Bakal ketatnya pemilihan pimpinan DPD 2019-2024 juga dilihat Anggota DPD DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie. Sebab, setiap anggota memiliki kepentingan masing-masing, berbeda dengan anggota DPR yang berangkat dari keputusan partainya.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Anggota DPD DKI Jakarta Jimly Asshiddiqie.

“Kan setiap anggota independen. Ini, kan, susah, para anggota punya pandangan masing-masing. Ya, kita serahkanlah pada mekanismenya. Kami sudah saling tahu isi, track record. Suara publik belum tentu sama dengan suara masing-masing orang,” ujar Jimly.

Namun dia menyayangkan gaya lobi untuk bisa menjadi pimpinan DPD. Gaya lobi dinilainya tidak tepat karena bisa mengesampingkan kapasitas seseorang. “Kapasitas tak berlaku, lobi-lobi itu yang dirasa lebih penting oleh mereka sehingga tidak memakai akal sehat,” tutur Jimly.

Sekalipun bakal ketat, Nono Sampono berharap, proses pemilihan tetap berjalan kondusif. “Mudah-mudahan persaingan ini bukan menjadikan kita terpecah tetapi menghasilkan yang terbaik dan kita segera melakukan konsolidasi karena tugas-tugas di depan sudah menghadang kita,” katanya.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Suasana Sidang Paripurna DPD pada Selasa (01/10/2019) di Gedung Nusantara V, Kompleks Senayan, Jakarta Pusat.

Sempat gaduh

Agenda sidang untuk pemilihan belum dimulai, Sidang Paripurna DPD siang tadi sudah sempat gaduh. Sejumlah anggota DPD menginterupsi jalannya sidang yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPD Sabam Sirait (82), dan Wakil Ketua Sementara DPD Jialyka Maharani (22). Interupsi berkaitan dengan tidak dibagikannya salinan tata tertib DPD periode 2019-2024.

“Rapat kita berdasarkan tata tertib tetapi disayangkan tata tertib belum kami terima. Berikan waktu kepada Setjen DPD untuk membagikan tata tertib dan lanjutkan sidang ini,” ujar anggota DPD Aceh Fadhil Rahmi.

Baca juga: Lobi Politik antara Golkar dan Gerindra Berjalan Alot

Melihat permintaan itu, Sekretariat Jenderal DPD langsung membagikan salinan tata tertib kepada seluruh anggota DPD. Sidang pun dilanjutkan kembali.

Selain itu, anggota DPD sempat meributkan pengesahan jadwal dan acara persidangan awal masa jabatan DPD 2019-2024. Alasannya, pengesahan hanya dilakukan oleh Jialyka. Saat pengesahan, Sabam sedang izin keluar dari ruang sidang.

https://youtu.be/U3PVJmF8UtU