Rekonstruksi Perlu Dipercepat

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Para penyintas menggelar tahlil dan zikir massal di pantai Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulteng, Sabtu (28/8/2019). Tahlil dan zikir itu digelar tepat setahun setelah gempa, tsunami, dan likuefaksi.

JAKARTA, KOMPAS — Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola diharapkan mempercepat proses rekonstruksi di wilayah-wilayah yang terimbas gempa di Sulteng. Anggaran dari Kementerian Keuangan sudah siap, sedangkan penyediaan lahan untuk relokasi permukiman yang terkena likuefaksi segera diselesaikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat tertutup untuk mengoordinasikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascagempa Sulawesi Tengah di kantor Wapres, Jakarta, Rabu (2/10/2019). Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo.

Dalam rapat tersebut, Wapres Kalla memastikan dan mengecek kesiapan pemerintah daerah melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng.

Menurut Agus, ada beberapa arahan dari Wapres terkait stimulan dan pembangunan hunian tetap (huntap).

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Tampak hunian tetap (huntap) yang sedang dibangun di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Kamis (26/9/2019). Huntap tersebut dibangun untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi.

Pada dasarnya, yang menjadi arahan Wapres, baik huntap maupun stimulan, yang menjadi komandan harus Bapak Gubernur di daerah sehingga kami beri dorongan ke Bapak Gubernur untuk lebih cepat menangani permasalahan penanggulangan yang ada di daerah tersebut.

Agus menambahkan, semestinya sudah tidak ada masalah dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulteng. Kementerian Keuangan, misalnya, telah menyediakan anggaran dan apabila dihitung jumlahnya lebih dari cukup.

”Dari segala dimensi, sebetulnya semua siap. Pemerintah pusat siap. Sekarang tinggal bagaimana Pak Gubernur bisa melakukan bisa melakukan langkah-langkah yang tegas, percepatan agar proses rehabilitasi rekonstruksi bisa segera berjalan,” tutur Agus.

Gempa bumi yang memicu tsunami dan likuefaksi terjadi pada 28 September 2018. Setahun berlalu setelah bencana besar melanda Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, dan Parigi Moutong, Sulteng. Sebanyak 3.124 orang tewas, 705 orang hilang, 1.016 orang tanpa identitas dikubur massal, dan 110.214 rumah rusak dalam kejadian itu.

Namun, setahun pascabencana, program-program prioritas penanganan bencana berjalan lambat. Pemenuhan hak penyintas, seperti penyaluran dana stimulan, perbaikan rumah rusak, dan jaminan hidup tunai, terlambat sembilan bulan dari jadwal awal tahun 2019. Pembangunan hunian tetap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bagi penyintas yang direlokasi dari zona bahaya juga belum berjalan. Perbaikan tahap pertama irigasi Gumbasa sepanjang 7 kilometer bagi 1.700 hektar sawah di Sigi juga meleset dari target penyelesaian Juli 2019 (Kompas, 27 September 2019).

Semestinya, rehabilitasi dan rekonstruksi Sulteng rampung pada 2020. Namun, kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersendat ini membuat target yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Joko Widodo itu seakan sulit dicapai.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Tampak depan hunian tetap (huntap) yang sedang dibangun di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Kamis (26/9/2019). Huntap tersebut dibangun untuk penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi.

Gubernur Sulteng Longki Djanggola mengakui, mekanisme keuangan yang birokratis menghambat pengerjaan proyek. Mekanisme itu mengikuti standar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah hingga lamanya pengurusan dana bantuan luar negeri di pemerintah pusat. Karenanya, pengerjaan fisik proyek-proyek prioritas ini baru dimulai tahun depan, sedangkan tahun ini baru tahapan desain dan lelang pekerjaan.

Ikuti pola di NTB

Menurut Doni, pola rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulteng akan mengikuti pola di Nusa Tenggara Barat. Personel dari TNI dan Kepolisian Negara RI akan dilibatkan untuk mempercepat pembangunan rumah terutama yang in situ, yang tetap di lokasi permukiman warga.

Anggaran pembangunan rumah-rumah warga di lokasi in situ juga akan segera disalurkan kepada pemerintah daerah melalui APBD yang kemudian disampaikan ke BPBD. Dari BPBD, anggaran akan diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat.

TNI/Polri kita harapkan bisa bekerja optimal seperti yang terjadi selama ini di NTB. Kualitasnya bagus dan progress-nya luar biasa. Sejauh ini, sudah ada sekitar 180.000 unit lebih yang sudah tertangani (di NTB) dan 50 persen lebih sudah selesai.

Kompas/Totok Wijayanto

Para penyintas, Sabtu (28/9/2019), berdoa di bekas tempat tinggalnya di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, yang masih porak poranda akibat likuefaksi yang dipicu gempa, tepat setahun yang lalu. Peristiwa tersebut menyebabkan 3.124 orang tewas, 705 orang hilang, dan 1.016 orang tanpa identitas dikubur massal.

Untuk percepatan pembangunan rumah-rumah pascabencana di Sulteng ini, dikerahkan setidaknya seribu personel gabungan TNI/Polri. Tim ini akan mengerjakan sekitar 85.000 rumah yang diharapkan rampung dalam satu tahun, sampai 31 Desember 2020.

Selain itu, terdapat 4.522 unit rumah yang akan dibangun dari bantuan hibah luar negeri. Dana hibah ini sudah tersalurkan dan lebih dari 3.000 unit rumah sudah mulai dikerjakan.

Untuk rumah-rumah yang akan direlokasi dari zona merah yang rawan terjadi likuefaksi, Doni mengakui ada sejumlah persoalan terkait lahan. Namun, dia mengaku tak hafal berapa luasan lahan yang masih bermasalah untuk relokasi ini. Perwakilan Kementerian ATR/BPN, lanjut Doni, sudah memastikan akan segera menyelesaikannya.

Secara keseluruhan, ada sekitar 11.788 rumah yang akan direlokasi. Pembangunan rumah yang direlokasi ini juga dibantu Yayasan Buddha Tzu Chi, ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), dan Mayapada Foundation.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Lanskap pembangunan hunian tetap di kawasan Tondo, Kota Palu, Sulawesi Tengah, bagi penyintas likuefaksi dan tsunami akibat gempa yang terjadi pada 28 September 2018. Dari rencana 1.000 rumah yang akan dibangun di tempat tersebut, hingga Kamis (26/9/2019) baru 88 unit yang jadi dan 300 unit sedang dibangun.