Pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (1/10/2019) malam, mencatat sejarah dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Puan menjadi perempuan pertama di Tanah Air yang menjabat ketua DPR setelah 74 tahun republik ini berdiri.
Kemarin, dalam rapat pleno anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Puan menyebut torehan itu sebagai ”pecah telur”. Menurut dia, hal ini tidak hanya menjadi kebanggaan PDI-P, tetapi juga bangsa Indonesia, khususnya kaum perempuan.
”Artinya, ke depan, siapa pun perempuan yang mau menjadi ketua DPR boleh dan bisa. Siapa pun perempuan yang mau jadi presiden dan wakil presiden boleh dan bisa karena pernah ada presiden dan wakil presiden perempuan. Siapa pun perempuan yang mau menjadi menko (menteri koordinator) boleh dan bisa karena sudah pernah ada menko perempuan,” kata Puan.
Puan yang lahir tahun 1973 itu merupakan putri Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-5 RI. Ayahnya, almarhum Taufiq Kiemas, merupakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2013. Sementara kakek Puan, Soekarno, merupakan Presiden pertama RI sekaligus proklamator Indonesia.
Puan menegaskan, dirinya tidak serta-merta meraih posisi ketua DPR. Ia telah tiga kali terpilih sebagai anggota DPR dengan raihan suara sangat tinggi. Pada Pemilu 2019, ia meraih suara terbanyak, yakni 404.034 suara dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah V. Namun, tantangan yang akan dihadapi Puan tidaklah ringan. Saat ini kinerja DPR sedang mendapat sorotan negatif dari publik.
Apa yang menjadi titik berat kebijakan DPR di bawah kepemimpinan Anda?
Pertama adalah sinergi antara eksekutif dan legislatif. Semua parpol yang menjadi representasi rakyat bisa bersama-sama bergotong royong memberikan hasil terbaik. Boleh saja berbeda pendapat dengan pemerintah atau tidak bersama pemerintah. Tetapi, untuk hal-hal yang telah kita sepakati bersama terkait kebijakan yang prorakyat, sudah selayaknya di DPR ini bersatu dan bergotong royong.
Bagaimana sikap Anda dalam proses legislasi di DPR?
Saya berharap DPR selanjutnya bisa produktif menghasilkan undang-undang yang matang, tak perlu banyak-banyak. Namun, memang harus ada sinergi antara pemerintah, DPR, dan mendapatkan masukan dari masyarakat ataupun ahli terhadap undang-undang yang dibahas tersebut.
Apakah posisi ketua DPR ini akan menjadi batu loncatan selanjutnya bagi Puan pada Pemilu 2024? ”Saya belum mikir soal itu,” kata Puan. (REK/SAN/NIA)
