Bersiap Hadapi Perlambatan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2019-2024 dalam sidang paripurna di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Pengucapan sumpah janji jabatan dipandu Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam pelantikan ini.

Di tengah kegaduhan aksi demo dan pelantikan anggota baru DPR, ekonomi dalam negeri perlu mendapat pencermatan di tengah bayang-bayang resesi.

Hari Rabu (2/10/2019) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan sejak awal pekan. Sebagian menganggap aksi demo mahasiswa mewarnai persepsi investor. Namun, ada faktor lain yang memengaruhi, yaitu peringatan lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service. Dalam uji stres oleh lembaga itu, bank-bank di India dan Indonesia dianggap paling rentan terhadap berkurangnya kemampuan perusahaan membayar utang akibat turunnya pendapatan. Urutan berikut adalah Singapura, Malaysia, dan China. Asumsinya, terjadi 25 persen pengurangan pendapatan perusahaan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi.

Ada baiknya kita tidak mengabaikan peringatan Moody’s mengingat lembaga ini menjadi salah satu acuan investor global. Akan lebih baik apabila tersedia jalan untuk mencegah apa yang diingatkan lembaga itu terjadi.

BURSA EFEK INDONESIA

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang perdagangan Rabu (2/10/2019)BURSA EFEK INDONESIA

Pemerintahan mendatang menghadapi tantangan cukup berat. Resesi di sejumlah entitas ekonomi membayang di ufuk. Perang dagang Amerika Serikat (AS)-China memperlambat arus perdagangan global yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi sejak terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia tahun 1995. Dalam tatanan geopolitik, ketegangan antara Iran, AS, dan Arab Saudi memengaruhi pasokan, dan karena itu harga minyak bumi meningkat. Sementara Indonesia adalah pengimpor netto.

Di dalam negeri, kemarau panjang yang diperkirakan berlanjut hingga pertengahan November berpotensi mengganggu pasokan pangan dan menaikkan harga. Badan Pusat Statistik melaporkan terjadi deflasi September 2019 untuk harga makanan karena penurunan harga cabai, bawang merah, dan ayam ras. Namun, di lapangan, Kompas mencatat terjadi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

Datangnya angin dari depan tersebut harus dikelola pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Pergerakan indeks di Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Selasa (24/9/2019). Bertepatan dengan gelombang aksi demonstrasi mahasiswa sejak kemarin, Senin (23/9/2019) hingga Selasa (24/9/2019), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 1,11 persen atau 68,59 poin ke level 6.137,61. Sementara itu, berdasarkan kurs referensi Jakarta interbank spot dollar rate (jisdor) yang dirilis Bank Indonesia, nilai tukar rupiah melemah 22 poin ke level Rp 14.099.

Dengan bayang-bayang pertumbuhan ekonomi dunia melambat yang dapat memengaruhi Indonesia, program kerja Jokowi-Amin yang fokus pada pembangunan manusia dapat mendorong pertumbuhan dan menjawab persoalan.

Investasi langsung oleh pemerintah dan swasta menjadi semakin penting, disertai penguasaan teknologi, di dalamnya termasuk teknologi digital. Pemberian pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan tenaga kerja yang berlimpah, termasuk melahirkan lebih banyak wirausaha, akan meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan.

Untuk mengundang investasi dibutuhkan kelembagaan yang kokoh, termasuk kepastian hukum. Pemerintah telah memberi berbagai insentif perpajakan dan menghilangkan hambatan investasi. Investor menunggu janji tersebut menjadi kenyataan.

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Unjuk rasa para mahasiswa untuk mengaspirasikan pendapat mereka tentang berbagai hal, seperti penolakan terhadap sejumlah RUU kontroversial pada hari Selasa (1/10/2019) berlangsung tertib. Para mahasiswa tidak dapat melewati barikade petugas keamanan menuju ke depan gerbang Gedung MPR/DPR/DPD RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mereka berorasi di kawasan sekitar kolong jalan layang Gerbang Pemuda, Senayan. Dalam tuntutannya, mereka meminta pemerintah dan anggota dewan untuk membatalkan atau mengubah ulang sejumlah undang-undang yang dinilai tidak berpihak ke rakyat.