Salah satu isu yang sering memicu keberatan mengenai penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah masalah pertanggungjawaban Presiden. Banyak yang mengira, jika GBHN ditetapkan oleh MPR, Presiden harus bertanggung jawab langsung kepada MPR. Menurut mereka, [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses