Daerah Diminta Cermati Kebutuhan Pokok Menjelang Natal dan Tahun Baru

KOMPAS/KOMPAS/DEFRI WERDIONO

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sedang menjawab pertanyaan awak media pada acara Rapat Koordinasi Nasional Barang Kebutuhan Pokok, di Batu, Jawa Timur, Jumat (4/10/2019).

BATU, KOMPAS — Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengingatkan pemerintah daerah untuk mencermati secara jeli persediaan kebutuhan pokok menjelang Natal 2019 dan pergantian tahun yang akan datang kurang dari tiga bulan lagi. Jangan ada keterlambatan pasokan karena setiap hari raya dan akhir tahun permintaan masyarakat akan kebutuhan pokok selalu meningkat.

Hal itu dikatakan Enggartiasto saat Rapat Koordinasi Nasional Barang Kebutuhan Pokok, di Batu, Jawa Timur, Jumat (4/10/2019). Hadir, antara lain, Direktur Operasional Pelayanan Publik Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Tri Wahyudi Saleh, Kepala Subsatuan Tugas (Satgas) Pangan Polri Komisaris Besar Helfi Assegaf, dan Kepala Dinas Perdagangan dari 34 provinsi.

”Kita harus detail dan jeli melihat ketersediaan bahan pokok, pantauan atas harga. Jangan pernah ambil risiko dengan urusan perut,” ujarnya. Menurut Enggartiasto pemerintah pusat dan daerah perlu bersinergi dalam menjamin kecukupan pasokan bahan pokok.

Menurut Mendag, pemerintah saat ini menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi bersama, di antaranya inflasi kelompok bahan makanan dan kemarau panjang yang merata di semua wilayah. Tingkat inflasi bulanan menjelang hari raya dan akhir tahun biasanya selalu naik akibat meningkatnya permintaan masyarakat.

Daya beli masyarakat harus dijaga, jangan sampai merosot akibat tidak ada barang. (Enggartiasto Lukita)

Terkait dampak iklim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi hujan baru turun pada November. Kemarau panjang tahun ini hampir sama dengan 2015. Dampaknya, musim tanam padi berpotensi mundur. Ini akan berakibat pada mundurnya masa panen pertama pada 2020.

Karena itu, daerah yang memiliki surplus ataupun defisit pangan dimintasegera melaporkan agar pemerintah pusat bisa segera mengambil langkah penanganan. Ia juga meminta Bulog menjamin ketersediaan beras medium di semua pasar tradisional. Daya beli masyarakat harus dijaga, jangan sampai merosot akibat tidak ada barang.

Baca juga: Waspadai Dampak Kekeringan pada Inflasi Pangan

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Warga menggembalakan kerbau di sekitar lahan sawah yang tidak ditanami karena musim kemarau di Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Senin (30/9/2019). Selama musim kemarau ini mereka harus memenuhi kebutuhan pakan ternak dengan menggembalakannya.

Operasi pasar

Disinggung soal harga beras medium di beberapa daerah yang sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan, yakni Rp 9.450 dan Rp 9.950, Enggartiasto mengatakan sudah waktunya dilakukan operasi pasar (OP). Bulog memiliki cukup persediaan beras untuk melakukan kegiatan itu.

”Saya sudah beberapa kali kirim surat ke Bulog untuk dilakukan OP. OP jangan diartikan Bulog jualan di depan pasar tetapi seluruh beras di pasar tradisional harus tersedia,” kata Enggartiasto yang meminta tidak ada perbedaan tempat dalam operasi pasar.

Tri Wahyu Saleh mengatakan hingga saat ini pihaknya masih memiliki stok beras 2,3 juta ton. Persediaan itu aman sampai akhir tahun atau bahkan musim panen berikutnya Maret-April 2020.

Beras Bulog juga sudah tersebar di seluruh daerah. Bulog tinggal berkoodinasi dengan pemerintah setempat jika terjadi gejolak harga di daerah masing-masing. ”Kami siap melakukan stabilisasi harga,” ujarnya.

Tri mengatakan pihaknya baru menggelontorkan 340.000 ton beras sepanjang 2019 dari total target 1 juta ton untuk OP. Sehingga saat ini masih ada sisa 600.000-an ton yang didorong untuk disalurkan melalui OP sampai Desember nanti.

Baca juga : Operasi Pasar Beras di Jakarta

Sementara itu, untuk mengawal ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan kebutuhan pokok, Helfi Assegaf mengatakan pihaknya selalu mengedepankan langkah preventif dan preemptif. Langkah represif baru diambil jika langkah preventif dan preemptif tidak membuahkan hasil.

”Melalui langkah preemtif kami langsung menyentuh sumber permasalahan. Kami juga selalu berkoordinasi mulai dari kementerian terkait hingga pelaku usaha,” katanya.