Bisa Gunakan Trotoar, PKL Harus Bersih dan Tertata

KOMPAS/FRANSISKUS WISNU WARDHANA DANY

Lokasi sementara PKL di kawasan Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/10/2019). Lokasi ini akan jadi percontohan trotoar multifungsi.

JAKARTA, KOMPAS — Perkumpulan pedagang kaki lima mendukung rencana penerapan trotoar multifungsi sehingga kegiatan ekonomi mereka tidak terganggu. Pedagang pun bersedia menata dan merapikan lapaknya agar tidak semrawut dan mengganggu hak pejalan kaki ataupun lalu lintas di sekitarnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah DKI Perkumpulan Pedagang Kaki Lima Lokasi Sementara dan Lokasi Binaan JP Tri Harijanto di Jakarta, Jumat (4/10/2019), mengatakan, penataan PKL selalu menjadi perhatian dalam berbagai dialog dengan pemerintah. Penataan itu penting agar hak pejalan kaki terpenuhi, lalu lintas menjadi lancar, terciptanya suasana bersahabat, dan menjadi sumber retribusi daerah.

”Kami selalu cerewet kepada para pedagang yang ada. Mereka harus pintar menempatkan diri dan dagangannya sehingga tidak menyulitkan pemakai jalan yang lain,” kata Tri.

Tri menyambut baik rencana penataan PKL di trotoar. Berkaitan dengan rencana tersebut, pihaknya juga telah beraudiensi dengan perwakilan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD DKI pada Kamis (3/10/2019). Audiensi membahas relokasi 67 PKL di Jalan Tiang Bendera, Roa Malaka, Tambora, Jakarta Barat.

”Daripada PKL menyebabkan macet karena ada yang (lapaknya) sampai bahu jalan sehingga memang harus ditata. Kami minta relokasi ke trotoar yang lebarnya memungkinkan untuk pejalan kaki berbagi ruang dengan PKL,” ucapnya.

Uji coba

Secara terpisah, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi menuturkan, ada sejumlah jalan di kawasan Jakarta Pusat yang trotoarnya bisa digunakan oleh PKL, salah satunya adalah Jalan Kramat Raya. Jalan yang membentang sepanjang 1,8 kilometer dari Jalan Kwitang sampai Jalan Raden Saleh itu akan diuji coba untuk pembagian lokasi antara pejalan kaki dan lapak PKL. Jalan itu rata-rata selebar 7 meter.

Baca juga : Tata Ruang Landasan Kota Cerdas

”Kalau yang dipakai PKL, kan, paling 2,5 meter. Sisanya, orang masih bisa berjalan leluasa. Trotoar itu berbagi agar ada fungsi buat jalan dan fungsi ekonomi,” kata Irwandi.

KOMPAS/PRAYOGI DWI SULISTYO

Edi (51) bersama istrinya, Solekah (60), duduk di pinggir Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (6/6/2018).

Irwandi menyebutkan, dalam penataan nanti, pemerintah akan mempertimbangkan masalah lokasi pembuangan sampah dan penyediaan listrik bagi PKL. PKL tak boleh menciptakan lapak yang kumuh dan membuang limbah rumah tangga secara sembarangan. Listrik yang digunakan nanti pun prabayar.

”Ini hal yang baru sehingga sosialisasi dan edukasi perlu. Jadi, harus tertib dan bersih. Enggak boleh itu nanti listrik ambil-ambil dari tempat lain. Kami akan tata ulang dan rapihkan,” kata Irwandi.

Dalam penataan nanti, pemerintah akan mempertimbangkan masalah lokasi pembuangan sampah dan penyediaan listrik bagi PKL.

Dikaji

Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan, hingga saat ini, Pemprov belum menentukan lokasi trotoar multifungsi. Pemerintah masih mengkaji seluruh ruas jalan utama di Ibu Kota agar kelak tidak menimbulkan masalah. Kajian pun harus komprehensif agar keberadaan PKL tidak mengotori lingkungan dan mengganggu pejalan kaki.

”Kajiannya belum selesai. Kami harap secepatnya. Yang penting kami buat ke depan, penataan PKL di trotoar ini lebih baik dan tidak semrawut,” ujar Irwandi.