Skema Pencairan Dana Tambahan FLPP Belum Disepakati

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kompleks perumahan bersubsidi yang tengah dibangun di kawasan Kampung Kandang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah belum menyepakati skema pencairan dana tambahan sebesar Rp 2 triliun untuk mengatasi persoalan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang habis pada Agustus lalu. Pencairan dana tidak melalui perubahan APBN sehingga kemungkinan besar dari dana talangan BUMN.

Kebutuhan dana subsidi untuk perumahan tahun 2019 sebesar Rp 8,6 triliun. Namun, dalam daftar isian pelaksanaan anggaran, pos anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) hanya mendapat alokasi Rp 7,1 triliun. Dana Rp 7,1 triliun itu sudah habis untuk menyubsidi sekitar 70.000 rumah hingga Agustus (Kompas, 17/9/2019).

Untuk mengatasi persoalan kuota FLPP yang habis, Presiden Joko Widodo menyetujui pengalokasian dana tambahan senilai Rp 1,5 triliun-Rp 2 triliun. Kepastian dana tambahan itu diputuskan dalam pertemuan Presiden dengan Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), September.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, skema pencairan dana tambahan FLPP tidak melalui perubahan APBN. Saat ini, dana tambahan FLPP yang tersedia dan siap dicairkan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) maksimal Rp 500 miliar. Adapun kekurangan dana tambahan FLPP sekitar Rp 1,5 triliun belum disepakati skema pencairannya.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata

”FLPP adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk pembiayaan investasi. Untuk itu, tambahan pembiayaan investasi tidak bisa seenaknya, harus ada APBN Perubahan. Saat ini, APBN Perubahan tidak memungkinkan karena butuh waktu dan proses panjang,” kata Isa dalam bincang bersama media di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Hingga kini, pemerintah belum menyepakati skema pencairan kekurangan dana tambahan FLPP sebesar Rp 1,5 triliun tanpa perubahan APBN. Dana tambahan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) juga tidak bisa ditingkatkan karena sudah sesuai aturan, yaitu 25 persen dari total kebutuhan FLPP. Kemungkinan besar dari dana talangan BUMN ataupun program pemerintah lain.

Baca juga : Solusi untuk Masalah FLPP

Keputusan untuk menyiapkan dana tambahan FLPP itu sejalan dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat realisasi program 1 juta rumah. Selain itu, juga untuk mengurangi kekurangan rumah atau backlog yang mencapai 11,4 juta rumah.

”Kebutuhan dana tambahan FLPP sudah di depan mata. Pemerintah sedang mencari jalan bagaimana mendapat dan mencairkan dana itu,” kata Isa.

Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Ananta Wiyogo mengatakan, porsi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk program kredit perumahan rakyat (KPR) FLPP meningkat dari 10 persen menjadi 25 persen. Alokasi anggaran untuk FLPP diperoleh dari penyertaan modal negara (PMN) dan penerbitan surat utang berdenominasi rupiah.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sebagian rumah bersubsidi yang telah dihuni warga di Kalongan di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/8/2019).

Pada 2019, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapat alokasi PMN sebesar Rp 800 miliar. Seluruh anggaran PMN digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah melalui berbagai program. Penyaluran KPR secara kumulatif per Juni 2019 mencapai Rp 52,85 triliun untuk fasilitasi sekuritisasi dan penyaluran pinjaman.

”Jumlah debitor rumah murah saat ini mencapai 45.000 orang dari Aceh sampai Papua. Pembiayaan rumah murah secara bertahap terus ditingkatkan,” ujar Ananta.

Pada 2019, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mendapat alokasi PMN sebesar Rp 800 miliar. Seluruh anggaran PMN digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah melalui berbagai program.

Rumah murah

Alokasi PMN untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) meningkat menjadi Rp 2,5 triliun tahun 2020. Peningkatan PMN untuk mendukung pembiayaan 102.500 unit rumah dalam program FLPP, membiayai 12.000 rumah terdampak bencana dalam program KPR Pascabencana, dan menyalurkan KPR untuk 5.000 unit rumah khusus aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.

”Dari alokasi PMN senilai Rp 2,5 triliun, aset perusahaan akan ditingkatkan menjadi Rp 4,56 triliun sehingga bisa membiayai seluruh program perumahan murah,” kata Ananta.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Alokasi Penyertaan Modal Negara Tahun 2020

Ananta menuturkan, peningkatan aset perusahaan (asset leverage) akan dilakukan melalui penerbitan surat utang berdenominasi rupiah. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) optimistis target peningkatan aset tercapai karena peringkat kredit cukup baik, yaitu AAA. Surat utang yang ditawarkan juga menarik karena tingkat bunga bisa mencapai 8 persen.

Maski demikian, lanjut Ananta, penerbitan obligasi tetap dilakukan dan dikelola hati-hati karena kondisi ekonomi makro global yang memburuk. Obligasi yang diterbitkan juga khusus untuk pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpendapatan menengah bawah. Sejauh ini, penerbitan obligasi mencapai Rp 14 triliun dengan risiko kredit macet 0 persen.