Wapres JK: Ketegasan dan Keteguhan Sikap Bisa Atasi Krisis

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin, bersama kabinet yang segera akan dibentuk, diyakini mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai krisis sosial, politik, hukum, dan keamanan yang menerpa RI.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Presiden Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, berfoto bersama para menteri Kabinet Kerja di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10/2014).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin bersama jajaran kabinetnya yang segera akan dibentuk diyakini akan mampu mengatasi dan menyelesaikan berbagai krisis sosial, politik, hukum, dan keamanan yang menerpa Indonesia. Mereka akan dilantik sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Keyakinan itu diungkapkan Wapres RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla, kepada Kompas, di Jakarta, Jumat (5/10/2010). Kalla yakin karena melihat pengalaman dan kemampuan Presiden Jokowi yang selama lima tahun memimpin pemerintahan, serta pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, selama dua kali berturut-turut pada periode 2005-2010 dan 2010-2015.

”Itu (berbagai krisis) bisa diatasi asalkan Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf dapat memilih anggota kabinetnya yang bukan hanya profesional, tetapi juga mampu bekerja dan menggerakkan pemerintahan mencapai tujuan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera seperti dicanangkan dalam kampanye kemarin,” kata Wapres Kalla.

KOMPAS/NINA SUSILO

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Menghadapi masalah-masalah seperti di Wamena, Papua, aksi-aksi unjuk rasa berbagai rancangan undang-undang, masalah lingkungan (seperti kebakaran hutan), sampai ekonomi tahun depan yang melambat, Wapres Kalla berharap Presiden Jokowi memiliki sikap yang tegas dan teguh dalam mengambil keputusan dan memimpin pemerintahan. Keyakinan Presiden juga seraya mendengarkan suara-suara publik sebelum mengambil keputusan.

Keputusan inilah, menurut Wapres, yang akan dipegang anggota kabinetnya untuk terus menjaga ketegasan dan keteguhan sikap pemerintah sehingga dapat menjaga persatuan di kabinet dan juga di masyarakat.

Sebagai pemimpin, kata Wapres, tak mungkin Presiden Jokowi bisa menyenangkan semua orang yang tidak sepaham (dengan keputusannya). ”Beda (pandangan) tidak apa-apa asalkan untuk kepentingan yang lebih besar lagi, yaitu negara. Nah, itu yang harus dijaga di kabinet juga. Kalau tidak berani, tidak teguh, dan firmed, sulit mengatasi krisis,” ujar Wapres Kalla lagi.

Menurut Wapres Kalla, Presiden Jokowi adalah tipe pemimpin yang mengambil keputusan secara kolegial terhadap setiap masalah.

”Jadi, kalau sudah diputuskan Presiden, para menteri harus berani menjalankan dan jangan ragu sedikit pun. Untuk itu, pilihan terhadap siapa para menteri yang akan membantunya tidak cukup hanya tergantung pada kementeriannya, serta kemampuan dan profesionalitasnya, tetapi juga satu garis dengan pandangan, sikap, dan keputusan Presiden,” paparnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani berswafoto dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai mengikuti Sidang Paripurna DPR/DPD/MPR di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (1/10/2019). Sidang tersebut melantik anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2019-2024. Malam harinya, dalam Sidang Paripurna DPR, Puan terpilih menjadi Ketua DPR periode 2019-2024.

Sosok yang Harus Berani

Wapres Kalla menyatakan, menteri-menteri dan pejabat negara di bidang politik, hukum dan keamanan harus sosok yang mampu mengantisipasi dan menjaga stabilitas politik, penegakan hukum, dan keamanan negara.

Demikian pula kementerian dalam negeri, yang harus mampu menjaga pelayanan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara kementerian pendayagunan aparatur harus terus menjaga reformasi yang sudah dibangun dan pelayanan aparatur yang mudah dalam bidang usaha dan tidak berbelit.

Adapun kementerian di bidang ekonomi dan keuangan harus terus mendorong dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi dari sekarang sebesar 5 persen. ”Kalau stabilitas ekonomi tidak dijaga, imbasnya juga ke stabilitas politik  dan sosial,” ujar Wapres Kalla lagi.

REUTERS/CARLO ALLEGRI

Wakil Presiden Jusuf Kalla berbicara dalam KTT Iklim di Markas PBB, New York City, Amerika Serikat, Senin (23/9/2019).