Harapan pada Pemerintahan Baru

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

(dari kiri ke kanan) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menghadiri rapat kabinet paripurna tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 dan persiapan implementasi APBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Pada rapat kabinet paripurna Kabinet Kerja terakhir itu, Presiden mengucapkan terima kasih kepada para menteri Kabinet Kerja yang selama ini sudah membantu pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Pembentukan kabinet masa kerja 2019-2024 dalam proses menuju selesai. Beberapa hal perlu dipertimbangkan terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Pembentukan kabinet merupakan wewenang presiden terpilih dan menggambarkan target yang ingin dicapai presiden dan dalam kurun waktu kepemimpinannya.

Presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, telah menyatakan visi dan misi pemerintahan mereka: melanjutkan pembangunan infrastruktur, membangun sumber daya manusia, mengundang investasi untuk penciptaan lapangan kerja, mereformasi birokrasi agar dapat bekerja gesit melayani kebutuhan masyarakat, serta menggunakan anggaran belanja dan pendapatan negara secara tepat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Visi dan misi itu sebetulnya sudah tercantum di dalam Nawacita saat Jokowi berkampanye menjadi presiden pada 2014. Visi dan misi pemerintahan periode kedua Jokowi dengan demikian melanjutkan capaian dan menuntaskan yang belum tercapai pada periode pertama.

Dalam rapat kabinet terakhir pekan lalu, evaluasi pemerintahan menyebutkan sejumlah keberhasilan. Antara lain, inflasi dapat dijaga pada kisaran 3-4 persen tiap tahun, tingkat kemiskinan turun di bawah 10 persen, Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi kategori tinggi, anak tengkes dapat dikurangi meskipun jumlahnya masih tinggi untuk ukuran dunia, dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol Trans-Jawa dan MRT di Jakarta.

Walakin, diakui masih ada target kerja pemerintah yang belum tercapai, antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen dari target 7 persen, rasio pembayar pajak sulit naik dari kisaran 11-12 persen, indeks gini yang menggambarkan pemerataan kesejahteraan masih di angka 0,382 dari target 0,36. Yang memprihatinkan, korupsi terus terjadi di tengah upaya intensif pencegahan dan penindakan.

Ke depan kita menghadapi situasi tidak mudah. Secara global, resesi membayangi negara maju selain kemungkinan berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat-China. Di dalam negeri, kita menghadapi persoalan ketidakpuasan sosial yang tecermin dari Indeks Kerentanan Negara 2018.

Tidak berlebihan jika kita mengharapkan pemerintahan mendatang, yang dicerminkan melalui susunan kabinet, berisi orang-orang yang cakap dalam bidangnya, mampu mengelola birokrasi di kementerian, berintegrasi, dan berkomitmen bekerja sungguh hingga akhir periode pemerintahan.

Menteri bukan hanya pembantu presiden, ia juga negarawan. Karena itu, seorang menteri harus mengutamakan kepentingan negaranya, melepaskan kepentingan golongan, kelompok, dan atau parpolnya, apalagi kepentingan pribadi.

Tantangan ke depan terlalu besar dan pada saat yang sama harus siap merebut peluang. Kita tidak punya kemewahan memilih menteri semata karena kepentingan parpol. Pimpinan parpol seharusnya juga menyadari hanya sosok berintegritas dan berkomitmen yang layak duduk di kabinet.