Pemanfaatan Data Bisa Tambah Produktivitas hingga Triliunan Rupiah

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Pembahasan pemanfaatan data oleh pemerintah berlangsung pada diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Senin (7/10/2019), di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS – Pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan pemerintah, mulai dari pusat hingga daerah, sudah sangat dibutuhkan. Pemanfaatan data dipercaya membuat kebijakan pemerintah efisien, yang bisa meningkatkan produktivitas hingga triliunan rupiah.

Pembahasan pemanfaatan data oleh pemerintah berlangsung pada diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Senin (7/10/2019), di Jakarta.

Wakil Sekretaris Tim Pelaksana Wantiknas, M Andy Zaky, mengatakan, pemerintah seharusnya mampu mencontoh perusahaan teknologi swasta. Perusahaan-perusahaan tersebut berhasil meningkatkan layanan terhadap konsumen dengan analisis data yang baik.

“Kalau perusahaan swasta kan tujuannya pelanggan. Kalau pemerintah ya warga negara. Kita ingin data jadi pedoman dalam pengambilan kebijakan. Untuk pemerintah bisa lebih efektif, efisien, dan transparan,” kata Andy.

Baca juga: Eksplorasi Didorong Lewat Akses Data

Berdasarkan riset Harvard Business Review, pemanfaatan data dalam industri meningkatkan produktivitas hingga 5-6 persen. Sementara itu, 59 persen perusahaan melaporkan pertumbuhan signifikan setelah memanfaatkan maha data.

KOMPAS/KELVIN HIANUSA

Pembahasan pemanfaatan data oleh pemerintah berlangsung pada diskusi yang diselenggarakan oleh Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), Senin (7/10/2019), di Jakarta.

“Bayangkan kalau dalam skala nasional, produktivitas itu bisa meningkat mencapai berapa? Mungkin bisa triliunan rupiah kalau 5-6 persen. Belum lagi dampak dari produktivitas itu,” kata dia.

Menurut Andy, banyak kebijakan yang bisa diperbaiki efisensinya lewat analisis data. Salah satunya, membuat anggaran subsidi seperti jaminan sosial kesehatan tepat sasaran ke masyarakat yang kurang mampu.

Baca juga: Kebijakan Setengah Hati Jaminan Sosial

Wantiknas telah mengkaji sistem pemanfaatan data di beberapa kota seperti Chicago dan San Frasisco di Amerika Serikat, serta Cambridge di Inggris. Kota-kota itu berhasil menciptakan inovasi dan efisiensi lewat data.

Rencananya, Wantiknas akan memilih salah satu daerah sebagai proyek percontohan sistem pemanfaatan data. “Kami coba ukur dulu kedewasaan daerah itu sampai mana. Nanti yang mana punya potensi, coba implementasi di sana. Baru kalau berhasil akan menuju daerah lain,” ujar dia.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, menyatakan, percontohan pemanfaatan data di satu daerah memang langkah yang paling efektif saat ini. Menurut dia, tidak semua daerah punya potensi untuk mengembangkan pemanfaatan data dalam pengambilan kebijakan.

“Kita harus melihat kondisi ril. Bisa lari tidak daerah-daerah ini. Satu-satunya cara ya percontohan di satu daerah. Karena kita harus sadari pakar dan tenaga yang terbatas di bidang ini,” jelas Akmal.

Baca juga: OVO Siap Perluas Penggunaan di Luar Jasa Sistem Pembayaran

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra, mengucapkan, analisis data akan sangat berguna bagi pemerintah. Sebab, saat ini masyarakat layaknya konsumen memiliki preferensi yang berbeda-beda. Kebutuhannya pun perlu lebih personal agar pelayanan maksimal.

KRISTIAN OKA PRASETYADI UNTUK KOMPAS

Presiden Direktur OVO Karaniya Dharmasaputra

Di sisi lain, hal paling penting bagi pemerintah adalah memastikan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang analisis data tersedia. Sebab, saat ini, sektor swasta pun sulit mencari SDM dalam bidang tersebut.

“Saya kira ada masalah serius. Kita lihat perkembangan ekonomi digital sangat pesat. Tetapi kita kekurangan data engineer dan data analyst. Itu bukan jadi masalah pemerintah tetapi sektor privat juga,” ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Pacu Ekonomi Digital

Menurut Karaniya, universitas di Indonesia belum mampu berkontribusi maksimal dalam menyuplai kebutuhan industri. Terutama, untuk menyediakan SDM di bidang analisis data yang kompeten.

“Karena kebutuhan terus muncul. Kemarin banyak kebutuhan di programmer, UI/UX designer. Sekarang sudah muncul lagi kebutuhan yang baru, data scientist dan data engineer. Ini harus segera diatasi pemerintah,” kata dia.