JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan tangki septik komunal yang dianggarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai November belum didukung dengan ketersediaan lahan. Warga mengeluhkan proyek ini tak kunjung berlanjut meski telah diwacanakan sejak tahun lalu.
Agus (37), warga RT 006 RW 007 Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, telah mendengar rencana pembangunan tangki tersebut sejak tahun lalu. Pihak kelurahan memberi tahu proyek ini sebagai penyaring limbah kotoran yang selama ini langsung dibuang ke kali.
“Tahun lalu sudah ada pemberitahuan dan saya pun memegang rencana desain salurannya. Namun, belum ada kabar lagi setelah itu,” kata Agus di Jakarta, Senin (7/10/2019) sore.
Kondisi serupa juga dipertanyakan warga RT 015 RW 007 Tanjung Duren Utara. Ketua RT 015 RW 007 Sitanggang mengatakan, sedikitnya ada sekitar 20 warga yang masih bergantung pada toilet umum. Mereka menggunakan toilet itu karena tidak memiliki toilet di rumah.
“Warga sebenarnya ingin memiliki toilet yang memadai, tapi kami pun sadar tidak ada cukup dana. Kami masih mempertanyakan kelanjutan dari pengadaan tangki septik komunal itu,” kata Sitanggang mewakili warga di lingkungannya.
Kepala Satuan Pelaksana Suku Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Grogol Petamburan, Yusuf, mengaku kesulitan mencari lahan kosong untuk pembangunan tangki septik komunal. Senin siang ini, dirinya bersama pihak kelurahan menyusuri kawasan permukiman padat dan belum juga menemukan lahan yang cocok.
Menurut dia, kondisi kepadatan permukiman di Grogol Petamburan saat ini tidak mendukung untuk pembangunan tangki septik komunal. Dengan kepadatan seperti ini, banyak kebutuhan teknis yang tidak dapat dipenuhi.
“Ada banyak kebutuhan teknis, seperti menarik pipa penyalur ke rumah-rumah. Hal ini pun berarti butuh penggalian lahan, sementara kerapatan rumah warga sempit sekali,” ujar Yusuf.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini Yusuf mengakui ketersediaan lahan menjadi kendala di lapangan. Biasanya, warga menolak karena merasa tangki limbah BAB malah mengganggu tempat mereka.
Meski begitu, Juaini menjanjikan pembangunan tangki septik komunal itu di bawah tanah. "Kami akan cari lokasi yang benar-benar bisa bikin di bawah. Jadi di atasnya, tetap bisa dilalui," ujarnya.
Direktur Utama PD PAL Jaya Subekti menjelaskan, selain ketersediaan lahan, selama ini pembangunan tangki septik terhambat karena keterbatasan dana. "Dana tersebut memang terbatas. Karena itu kami melalui CSR (Corporate Social Responsibility). Kalau subsidi baru tahun depan," ujarnya.
Sejumlah titik yang sudah mulai dibangun tangki septik komunal ada di Petamburan dan Kelapa Gading Timur. Saat ini fokus di Ujung Menteng. Untuk subsidi yang dikucurkan sebesar Rp 10 miliar, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas SDA.
Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengatakan, pemerintah provinsi seharusnya sudah mulai membangun perpipaan air limbah domestik. Sebab pembangunan tangki septik komunal hanya bersifat sementara.
Ketersediaan lahan menjadi kendala di lapangan. Biasanya, warga menolak karena merasa tangki limbah BAB malah mengganggu tempat mereka.
Pembangunan perpipaan itu masuk dalam Proyek Jakarta Sewerage System, sebuah program untuk mengatasi limbah di Jakarta. Konsepnya, membangun instalasi pengolahan air limbah terpusat di setiap zona yang ditetapkan.
"Biaya perpipaan atau jaringan pipa memang mahal karena diameternya lebih besar dari pipa air minum. Tetapi jangka panjang akan lebih menguntungkan karena bisa dimodifikasi agar pipa terhubung ke tangki septik," kata Firdaus.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdapat 15 zona meliputi 14 zona baru dan satu zona eksisting, yaitu zona nol dengan IPAL di Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan.
IPAL zona 1 berlokasi di kawasan Waduk Pluit, zona 2 di Muara Angke, zona 5 di kawasan Waduk Sunter Utara atau dikenal sebagai Waduk Cincin, dan zona 8 di kawasan Waduk Marunda, yang semuanya di Jakarta Utara. Adapun IPAL zona 6 di kawasan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Duri Kosambi, Jakarta Barat.
Berdasarkan informasi dari laman Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, nilai Investasi Jakarta Sewerage System mencapai Rp 69,6 triliun. Penanggungjawab proyeknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Adapun rencana mulai konstruksi tahun 2019. Selanjutnya rencana mulai beroperasi tahun 2022. Saat ini status proyek sampai tahap penyiapan.