Suksesi pemimpin Komite OIimpiade Indonesia sepi peminat, salah satunya diyakini karena banyak kasus korupsi yang menjerat para pejabat di lembaga olahraga. Kini, hanya ada sepasang bakal calon ketua dan wakil ketua KOI.
Oleh
Denty Piawai Nastitie
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Raja Sapta Oktohari dan Warih Sadono dipastikan menjadi calon tunggal Ketua dan Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia periode 2019–2023 yang akan dipilih pada Kongres KOI, Rabu (9/10/2019). Banyaknya kasus korupsi olahraga yang menjerat pemangku kebijakan di Indonesia dinilai membuat posisi pimpinan lembaga olahraga kurang diminati.
Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Ketua dan Wakil Ketua KOI Arsyad Ahmadin mengatakan, kasus korupsi turut mempengaruhi minimnya animo masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam bursa pemilihan pemimpin KOI. “Ada ketakutan orang untuk kecemplung. Mengurus olahraga itu kan tidak mudah. Pengorbanannya besar karena pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Kalau masih dengan sistem olahraga seperti sekarang, kemungkinan akan banyak “daftar tunggu”. Itu yang membuat orang takut,” kata Arsyad di Jakarta, Senin (7/10/2019).
Berkaca dari kepengurusan periode sebelumnya, sebanyak dua pemangku kebijakan KOI terlibat kasus korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018. Baru-baru ini, dua pejabat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Kemenpora juga terseret kasus korupsi bantuan hibah pemerintah.
Hal inilah yang diduga mengurangi antusiasme masyarakat. Padahal, pada periode sebelumnya, jabatan strategis ketua cukup menarik perhatian publik. Tercatat ada tiga calon mendaftarkan diri menjadi ketua KOI 2015-2019, yaitu Erick Thohir, Muddai Madang, dan EF Hamidy. Menjelang penetapan, Muddai mengundurkan diri dan memilih lebih fokus untuk mengisi posisi wakil ketua.
Arsyad menampik pendeknya waktu sosialisasi pendaftaran menjadi penyebab hanya ada satu pasangan dalam kontestasi pemilihan pemimpin lembaga. Berbeda dengan periode sebelumnya, pemilihan ketua dan wakil ketua KOI tahun ini dilakukan hanya dua pekan setelah Kongres Istimewa. Padahal, periode sebelumnya pemilihan dilakukan sebulan setelah Kongres Istimewa.
Menurut Arsyad, sosialisasi sudah dilakukan sejak setahun terakhir. “Selama setahun terakhir, sejak kami menyusus revisi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga KOI, sosialisasi sudah dilakukan. Cabang olahraga juga sudah tahu. Jadi, ini bukan disebabkan waktu yang terlalu singkat,” kata dia.
Verifikasi berkas
Saat ini, tim penjaringan dan penyaringan sedang memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk kongres pemilihan ketua dan wakil ketua umum, komite eksekutif, dewan etik, dan anggota Badan Arbritase Keolahragaan Indonesia (BAKI). Sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran pada Minggu (6/10/2019), tercatat sebanyak 12 perwakilan cabang Olimpiade dan 6 cabang non-Olimpiade mendaftarkan diri menjadi anggota Komite Eksekutif KOI.
Dari total 18 orang yang mendaftar akan dipilih enam orang, terdiri dari empat orang Komite Eksekutif mewakili cabang Olimpiade dan dua non-Olimpiade. Beberapa perwakilan cabang yang tertarik mengisi posisi Komite Eksekutif adalah dayung, gulat, tenis, dan ice hokey. Sebanyak 12 orang tertarik mengisi posisi sebagai Dewan Etik. Sementara anggota BAKI diminati oleh empat orang.
Wakil Ketua PB PODSI Budiman Setyawan menyambut positif pencalonan Okto dan Warih sebagai pemimpin KOI. “Bersyukur masih ada yang mau mencalonkan diri. Kalau tidak ada, itu baru repot sementara pemimpin sebelumnya sudah menolak untuk mengisi jabatan itu,” katanya.
Budiman mengatakan, tugas dan tanggung jawab calon ketua dan wakil ketua sangat berat. Hal itulah yang membuat sepi peminat. “Ketua itu \'kan harus punya punya kapasitas, antara lain kapasitas mendanai, misalnya dukungan sponsor kurang harus ada yang mau mendanai atau menalangi. Di samping itu, perlu orang yang berpengalaman untuk menjadi pemimpin,” katanya.
Terhadap calon ketua dan wakil ketua baru, Budiman berharap agar pemimpin bisa menjalankan AD/ART dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, mampu memprioritaskan cabang-cabang Olimpiade. Apalagi, menyambut Indonesia sebagai tuan rumah Olimpiade 2032.
“Perwakilan cabang Olimpiade harus diangkat sebagai tim lobi Olimpiade 2032. Mereka ini yang punya hubungan erat dengan federasi internasional sehingga bisa membantu kesuksesan Indonesia. Jangan justru melibatkan orang-orang yang tidak strategis,” kata Budiman.
Berdasarkan surat nomor 278/PODSI/IX/2019, Ketua Umum PB PODSI Basuki Hadimuljono memberi dukungan kepada Hifni Hasan menjadi Komisi Eksekutif Sport and Rule KOI Periode 2019-2023. Surat ditandatangani di atas materai pada Senin, 30 September 2019.