Dalam rangka memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030, sejumlah filantropi fokus pada pembiayaan di tataran sumber daya manusia atau SDM.
Oleh
MARIA PASCHALIA JUDITH JUSTIARI
·3 menit baca
KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J
Direktur Asia Tenggara Asian Venture Philanthropy Network Outi Grüener (dua dari kanan) dalam salah satu panel diskusi SDGs Annual Conference 2019 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Dalam rangka memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada 2030, sejumlah filantropi fokus pada pembiayaan di tataran sumber daya manusia. SDM merupakan faktor penting dalam meraih keberhasilan penerapan TPB di Indonesia.
Berdasarkan data yang dihimpun Asian Venture Philanthropy Network, dunia membutuhkan 1,5 triliun dollar Amerika Serikat (AS) setiap tahun untuk mencapai TPB pada 2030. ”Sebagai katalis, kami salah satunya fokus pada pembiayaan sumber daya manusia dan modal intelektual. Kami ingin menjamin pembiayaan tersebut efektif dalam pemerataan penerapannya,” kata Direktur Asia Tenggara Asian Venture Philanthropy Network Outi Grüener dalam salah satu panel diskusi SDGs Annual Conference 2019 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Ada sejumlah model pembiayaan dalam ekosistem investasi sosial yang dihimpun Asian Venture Philanthropy Network untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Ekosistem itu terdiri dari filantropi, filantropi ventura, investasi dampak, dan investasi tanggung jawab sosial. Adapun model pembiayaan filantropi dalam ekosistem tersebut lebih mengutamakan dampak.
Asian Venture Philanthropy Network memiliki 222 anggota. Mayoritas pembiayaannya, dengan proporsi 36 persen, menyasar pada negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Di Indonesia, Outi menuturkan, pihaknya melihat kesempatan pembiayaan filantropi dalam pengelolaan laut secara berkelanjutan. Berdasarkan kajiannya, sebanyak 10 persen komoditas laut di tingkat global berasal dari Indonesia. Akan tetapi, Indonesia berada di posisi kedua setelah China sebagai negara penyumbang sampah plastik di lautan.
Dalam rangka membiayai pengelolaan laut berkelanjutan di Indonesia sebagai salah satu poin dalam TPB, sejumlah anggota Asian Venture Philanthropy Network menyiapkan model program pembiayaan. Misalnya, The Ocean Fund yang merupakan dana investasi untuk mengatasi sampah plastik di lautan dan diluncurkan setahun lalu oleh PepsiCo, Procter & Gamble, Dow, Danone, Unilever and The Coca-Cola Company. Jumlah komitmen pembiayaan secara total sebesar 100 juta dollar AS.
Sementara itu, Bappenas, Tanoto Foundation, dan Program Pembangunan PBB (UNDP) meluncurkan SDG Academy Indonesia untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menerapkan TPB di tingkat daerah. ”Kami ingin mengembangkan kualitas SDM Indonesia, baik pemerintah maupun nonpemerintah, untuk melokalisasi TPB. SDG Academy berperan sebagai SDGs Knowledge Hub di Indonesia,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro melalui siaran pers yang diterima Selasa malam.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Christophe Bahuet menyatakan, sisa waktu untuk mencapai TPB 11 tahun. Oleh sebab itu, akses pengetahuan pembangunan berbasis TPB mesti diperkuat dalam rangka meningkatkan partisipasi dari tingkat lokal. Harapannya, kehadiran SDG Academy dapat mempercepat pencapaian TPB.
Global CEO Tanoto Foundation Satrijo Tanudjojo mengatakan, pendidikan dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas yang berupa proyek penerapan TPB di daerah masing-masing peserta. Dalam proyek ini, peserta akan didampingi oleh tim SDG Academy. Secara keseluruhan, ada tiga program dalam SDG Academy, yakni program sertifikasi TPB (ditempuh selama 5 bulan), program pembelajaran bergerak atau mobile learning program (1 tahun), dan program studi ke luar negeri (5 bulan).
Bappenas, Tanoto Foundation, dan Program Pembangunan PBB (UNDP) meluncurkan SDG Academy Indonesia untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menerapkan TPB di tingkat daerah.
Untuk menjalankan SDG Academy, Tanoto Foundation berkomitmen memberikan dana 1,5 juta dollar AS selama lima tahun ke depan hingga 2024. ”Setelah lima tahun, kami akan kaji dampak dari program ini sebagai bahan pertimbangan keputusan pembiayaan berikutnya,” kata Satrijo saat ditemui di sela SDGs Annual Conference 2019.
Terkait pelaksanaan SDG Academy, Bappenas berhak memiliki referensi daerah-daerah prioritas yang disasar untuk melokalisasi TPB. Meski demikian, SDG Academy tetap terbuka untuk publik yang ingin melokalisasi TPB di daerahnya. Bappenas mendata, sebanyak 24 provinsi telah menetapkan rencana aksi daerah dengan peraturan gubernur yang memuat pencapaian TPB.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2Fe8d2a814-8737-4dc3-ac1a-d91a8324e5f3_jpg.jpg){kind=logo}
