KUALA LUMPUR, SELASA — Pemerintah Malaysia pada Selasa (8/10/2019) mengatakan akan memperluas insentif pajak bagi perusahaan yang menggunakan negara itu sebagai basis bisnis regional atau global mereka. Langkah itu dilakukan sebagai upaya untuk mendongkrak lebih banyak investor dan menjadikan Malaysia sebagai hub utama di Asia Pasifik.
Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia (MIDA) menyatakan kebijakan itu secara efektif mulai diterapkan tahun ini. Perusahaan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif principal hub (PH) pemerintah akan dapat menikmati tarif pajak 10 persen saja. Jumlah itu lebih kecil dari tarif pajak perusahaan secara umum yang mencapai 24 persen.
Seorang pejabat MIDA menambahkan bahwa sebelumnya, kebijakan itu hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat atas insentif PH. Itu berarti hanya berlaku pada perusahaan dengan pendapatan yang lebih besar atau melampaui pendapat yang diperoleh perusahaan setahun sebelum bergabung dengan program terbaru itu.
Sementara itu, perusahaan yang belum membuka usahanya di Malaysia dapat mengajukan tarif pajak 0-5 persen selama 10 tahun berdasarkan investasi dan komitmen penciptaan lapangan kerja mereka. Sebelumnya, tarif pajak untuk perusahaan-perusahaan yang masuk klasifikasi itu besarnya bervariasi, sebesar 0 persen, 5 persen, dan 10 persen.
”Peningkatan insentif pajak PH ini tepat waktu karena Malaysia terus berinovasi dalam kebijakan dan strateginya untuk menarik investasi sehingga negara ini akan sangat terintegrasi ke dalam kawasan serta pasar lain,” kata MIDA dalam sebuah pernyataan.
”Tinjauan ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia kompetitif dengan negara-negara lain di kawasan ini sebagai pusat hub yang optimal di Asia Pasifik.”
Insentif pajak PH pertama kali diperkenalkan pada 2015. Fasilitasi itu telah ikut membantu Malaysia menarik lebih banyak perusahaan untuk membangun hub mereka di negara itu. Bersama dengan Vietnam dan Thailand, Malaysia telah menjadi salah satu penerima manfaat utama perusahaan yang mencoba memindahkan sebagian produksinya keluar dari China untuk menghindari tarif AS yang lebih tinggi.
Bidang ketenagakerjaan
Malaysia juga tengah menggagas reformasi di bidang ketenagakerjaan. Agen perekrutan tenaga kerja di negeri itu siap meluncurkan model perekrutan yang disebut lebih etis. Hal itu diharapkan menjadi perintis atas seruan perombakan industri, terutama untuk mengatasi ikatan utang di antara pekerja migran dan mengakhiri perbudakan modern. Agen itu, yakni Pinkcollar yang berbasis di Kuala Lumpur, menyebut dirinya sebagai agen perekrutan etis pertama di Malaysia.
Perusahaan akan menurunkan biaya besar yang biasanya dikenakan oleh perusahaan perekrutan kepada pekerja atas jasa mereka membantu pencari kerja menemukan pekerjaan. Praktik itu telah menjerumuskan mereka pada jerat utang. Malaysia adalah rumah bagi jutaan pekerja asing dan salah satu tujuan utama pencari kerja di Asia, khususnya di sektor informal. Tahun lalu, Pemerintah Malaysia mengatakan tengah mencari cara memotong perantara dan mengakhiri ikatan utang, yang menjadi wujud perbudakan modern.