Rival Politik di Tengah Iming-iming Jabatan Menteri

Sejumlah rival politik Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu Presiden 2019 tak menolak jika ditawari jabatan menteri dalam Kabinet Jokowi-Amin. Ini disinyalir ada kaitannya dengan kepentingan partai politik pada Pemilu 2024.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Ilustrasi: Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) didampingi perwakilan partai lain, yaitu dari Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera, dalam koalisi pengusung Calon Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/9/2018) malam. Partai Demokrat juga menjadi bagian dari koalisi hanya saja tak datang saat pertemuan ini.

Sejumlah rival politik Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Pemilu Presiden 2019 tak menolak jika ditawari jabatan menteri pada periode kedua pemerintahan Jokowi, 2019-2024. Mereka pun siap mengubah haluan dari rival menjadi kawan. Program untuk rakyat dijadikan dalil.

Empat dari sembilan partai politik pengisi kursi di DPR merupakan rival politik Jokowi-Amin di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Keempatnya, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Seperti diketahui, saat Pilpres 2019, mereka mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden-wakil presiden.

Ketika Pilpres 2019 usai dan koalisi partai yang dinamakan Koalisi Merah Putih itu dibubarkan, setiap partai bebas menentukan sikapnya dalam mengarungi jalannya periode kedua pemerintahan Jokowi. Sebagai bagian dari itu, komunikasi terjalin antara kubu Jokowi dan partai-partai tersebut, dan salah satunya mendiskusikan kursi menteri di Kabinet Jokowi-Amin. Tak jelas siapa yang menginisiasi tetapi komunikasi itu diungkapkan oleh elite-elite partai.

Gerindra misalnya. “Memang ada pembicaraan antara orang yang meminta Presiden berkomunikasi dengan kita untuk membicarakan tentang kemungkinan kita bisa berkoalisi atau kemungkinan kita bisa masuk dalam pemerintahan,” kata Muzani di Jakarta, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Musim Gugur Oposisi

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan rival politiknya dalam Pemilu Presiden 2019, Prabowo Subianto, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019).

Terhadap tawaran itu, Gerindra tidak menolak. Janji politik yang diungkapkan oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selama Pemilu 2019 dijadikan dalil. "Beliau (Prabowo Subianto) terhadap tawaran itu berpikir kalau sampai iya, kalau ini benar, bahwa ini panggilan negara tugas negara, maka beliau memikirkan bahwa panggilan dan tugas negara harus dimaknai sebagai cara kita untuk mencicil, membayar hutang kampanye," katanya.

Dia lantas menyebutkan janji kampanye Prabowo, di antaranya janji swasembada pangan, energi, kebutuhan pokok murah, petani tak kekurangan air saat kemarau hingga tarif listrik murah.

“Itu hal yang ditawarkan kepada pemerintah dan konsep itu sudah disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan kepada pihak-pihak terkait. Jika ini dianggap tidak bertentangan atau malah diterima tentu kita bicara portofolio tentang kemungkinan orang-orang, portofolio dan orang yang kemungkinan bisa jalankan konsep itu,” tambahnya.

Sikap politik Prabowo dan Gerindra rencananya akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional Gerindra yang bakal digelar pada 15-17 Oktober 2019.

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak saat berada di Kompleks Parlemen, Rabu (9/10/2019), mengatakan, sikap politik Prabowo dan Gerindra rencananya akan diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerindra yang bakal digelar pada 15-17 Oktober 2019. Rakernas akan mengundang jajaran pimpinan Gerindra di Pusat dan daerah.

“Rakernas menjadi tempat Prabowo menyerap masukan dari pimpinan-pimpinan partainya. Dari masukan itu, Pak Prabowo akan mengambil keputusan, dan menyampaikan kepada publik sikap politik Pak Prabowo dan Gerindra,” tambahnya.

AHY siap

Selain Gerindra, Demokrat pun mengaku telah menyampaikan 14 program kepada Jokowi. Belasan program itu menjadi “barang jualan” Demokrat saat Pemilu 2019. Di antaranya program mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan program-program penguatan energi.

Baca juga: Jokowi Berencana Bertemu Ketua Umum Parpol dan Calon Menteri

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ilustrasi: Ketua Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (11/3/2018).

“Saat Mas AHY menyampaikan program itu (kepada Jokowi) setahu saya sangat positif responsnya,” kata Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan, di Kompleks Parlemen, Rabu siang.

Mas AHY dimaksud, putera dari Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, yang menjabat Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat saat Pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2018.

Baca juga: Kompromi Politik Bayangi Kabinet

Jika tawaran menteri masuk juga ke Demokrat, partai pun tak akan menampiknya. Bahkan dia menyebut Demokrat memiliki kader-kader yang mumpuni untuk menjadi menteri. Maka jika Presiden meminta, Demokrat siap memberikan yang terbaik. Salah satunya, AHY.

“Mas AHY saya pikir salah satu yang paling menonjol saat ini sebagai representasi dari generasi milenial Indonesia yang merupakan kader yang dipersiapakan sebagai pemimpin ke depan. Tentu beliau siap (jika ditunjuk menteri),” tambahnya.

Hak Presiden

PAN juga tak tegas menolak jika ditawarkan bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah, apalagi dengan iming-iming jabatan menteri. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Presiden. “Itu hak beliau,” katanya.

Kompas

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan diwawancara wartawan usai acara Rapimnas PAN di Jakarta, Minggu (13/11/2016).

Meski demikian, Ketua DPP PAN Yandri Susanto pesimistis PAN akan masuk dalam koalisi pendukung pemerintah. “Kalau melihat dari komentar Pak Jokowi, (Pak Jokowi menyatakan) koalisi mereka sudah lebih dari cukup. Jadi PAN yang bukan partai pengusung Jokowi, kami tidak mengajukan diri dan tidak ngoyo. Kami serahkan pada Pak Jokowi,” tambahnya.

Apalagi menurutnya, PAN tidak pernah diajak dalam pembahasan Kabinet Jokowi-Amin. “Jadi keliatannya dari tahapan setelah pemilu dan sekarang menjelang pelantikan presiden, kelihatannya PAN di luar kabinet,” ujarnya.

Jika betul di luar kabinet, bukan berarti PAN akan terus-menerus mengkritisi kebijakan Jokowi-Amin. “Selama program Pak Jokowi bagus, dan menurut PAN pro rakyat, tentu PAN akan dukung. Namun, jika kurang pas, ya tentu kami kasih saran dan masukan,” tambahnya.

PKS Oposisi

Satu-satunya yang tegas menolak tawaran menteri sekaligus bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah hanya PKS. Untuk menguatkan sikap itu, Majelis Syuro PKS sebagai pengambil keputusan tertinggi di PKS bahkan telah mengeluarkan instruksi khusus.

Baca juga: Saat Beringin Kembali Kokoh

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ilustrasi: Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Aljufri berswafoto dengan peserta Konsolidasi Nasional Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Rabu (30/1/2019).

“Tidak, tidak (masuk dalam kabinet ataupun mengajukan nama kader PKS untuk masuk dalam kabinet). Kita masih melaksanakan tugas Majelis Syuro untuk berada di luar kabinet,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menguatkan hal itu. “PKS Insya Allah istiqomah di #KamiOposisi. Oposisi itu suci dan diperlukan untuk demokrasi yang sehat,” katanya saat ditanya Kompas melalui Whatsapp, Rabu sore.

Suksesi 2024

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno tidak heran dengan sikap sebagian besar partai yang pernah menjadi rival Jokowi-Amin, yang tidak dengan tegas menolak ajakan masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Amin, khususnya tawaran jabatan menteri. Ini menurutnya, ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

Kader yang menjabat menteri mampu mendongkrak elektabilitas partainya di Pemilu 2024, terlebih jika menteri itu performanya baik. Tak hanya itu, partai bisa mendapat tambahan energi dari kader yang menjadi menteri.

"Masuk ke dalam kabinet menjadi pilihan strategis karena bisa mengakses sumber daya ekonomi untuk menghidupi mesin partai," jelasnya.

Baca juga: Menerawang Kabinet Jokowi-Amin

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin jalannya Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) untuk membahas pemindahan Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/4/2019).

Selain itu, kader yang menjabat menteri pun berpeluang diajukan partai pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. Apalagi pada Pilpres 2024, Jokowi tak mungkin lagi maju. "Kader yang diusung menjadi menteri secara otomatis mendapatkan kemewahan panggung politik untuk meningkatkan citranya," tambahnya.

Maka jika tawaran menteri itu memang masuk ke partai rival, dia yakin partai tak akan sembarangan mengajukan kadernya. Kader yang diajukan menjadi menteri adalah kader yang berpotensi mengangkat suara partai di 2024, dan lebih dari itu, kader yang berpeluang diajukan pada Pilpres 2024.

Kader yang diusung menjadi menteri secara otomatis mendapatkan kemewahan panggung politik untuk meningkatkan citranya.

Namun sebelum menerima tawaran itu, dia mengingatkan partai rival untuk mempertimbangkan pula resikonya. Resiko dimaksud, partai rival ditinggalkan pendukungnya.

Baca juga: Pesohor Pendongkrak Suara Nasdem

"Partai-partai pendukung Prabowo pada pilpres lalu merupakan masyarakat yang ingin mengkritik kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, jika misalnya Gerindra masuk ke pemerintah, kemungkinan mereka akan ditinggalkan pendukungnya. Pendukung Gerindra itu berpeluang besar beralih ke partai yang konsisten di luar pemerintah," katanya.