Prabowo: Jangan Sampai Terbentuk Sistem Oligarki

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima pimpinan MPR di Kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Jumat, (11/10/2019)

JAKARTA, KOMPAS -- Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengimbau agar jangan sampai di Indonesia terbentuk sistem oligarki yaitu pemerintahan yang hanya dikuasai oleh kelompok tertentu. Hal itu ia sampaikan setelah menerima undangan acara pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin dari para pimpinan MPR.

Sekitar pukul 19.00, para pimpinan MPR tiba lebih dulu di Kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta, Jumat (11/10/2019), untuk menyampaikan undangan pelantikan presiden-wakil presiden. Dari sepuluh pimpinan MPR, hanya Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Zulkifli Hasan yang tidak hadir.

Tidak lama setelah pimpinan MPR datang, Prabowo akhirnya tiba di kediamannya. Sebelumnya ia bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, lalu menjenguk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Baca juga: Panggung Oligarki Politik

Pertemuan antara Prabowo dengan sembilan pimpinan MPR berlangsung sekitar dua jam. Setelah pertemuan tersebut, Prabowo menilai, susunan pimpinan MPR kali ini merupakan yang terbaik karena setiap fraksi sudah memiliki wakilnya di MPR. Ia pun mengimbau agar jangan sampai di Indonesia terbentuk sistem oligarki yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat.

"Kami berdiskusi banyak hal, kita boleh berbeda dan bertarung dengan keras, namun ujungnya harus demi kepentingan rakyat. Mudah-mudahan mereka bisa menjaga harmoni dan kerukunan. Jangan sampai terbentuk sistem oligarki," ucapnya.

PRESIDEN JOKO WIDODO

Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berswafoto dengan wartawan seusai pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). Pertemuan tersebut membicarakan sejumlah isu aktual seperti kondisi sosial, politik, ekonomi, dan keamanan. Pertemuan tersebut juga sebagai penjajakan untuk bergabung atau tidaknya Pantai Gerindra duduk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo.Presiden Joko Widodo11-10-2019

Prabowo juga berjanji akan hadir dalam acara pelantikan presiden-wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Saya merasa dihormati dengan kedatangan para pimpinan MPR ini. Mereka undang saya untuk hadir dalam pelantikan pada 20 Oktober nanti. Oleh sebab itu, saya wajib hadir sebagai warga negara untuk menghormati sistem politik dan sistem konstitusi kita," ucapnya.

Baca juga: Benih Ancaman bagi Oligarki

Ketua MPR dari Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menjelaskan, pertemuan kali ini berlangsung dengan nuansa kebangsaan. Menurut ia, kontestasi telah selesai sehingga para elit parpol perlu menjaga persatuan. "Sudah saatnya kita membangun persatuan untuk bangsa ini," ucapnya.

Kabinet Pemerintah

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Istana Merdeka siang tadi hanya untuk menawarkan konsep-konsep yang dirasa cocok untuk diterapkan di pemerintahan. Namun, ia belum tahu, apakah Gerindra akan diajak bergabung dalam koalisi pemerintah nantinya.

"Kami sampaikan terkait konsep ketahanan pangan, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Silakan saja jika nantinya konsep tersebut ingin dipakai oleh pemerintah atau tidak," katanya.

Baca juga: Dilema Politik Gerindra

Dasco mengatakan, belum ada nama-nama yang diusulkan oleh Gerindra untuk menduduki posisi menteri. Ia mengatakan, Gerindra juga belum tahu bagaimana nanti susunan kementerian yang akan dibentuk oleh Jokowi.

Wakil Ketua MPR yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan mengatakan, saat ini Demokrat belum diajak berbicara oleh partai koalisi pendukung Jokowi-Ma\'ruf terkait syarat untuk masuk ke kabinet pemerintah. Higga saat ini Demokrat baru mengusung sosok Agus Harimurti Yudhoyono untuk dicalonkan sebagai menteri nantinya.

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

"Kami belum diajak berbicara oleh parpol lain. Namun, terkait posisi di kabinet, kami serahkan keputusan di tangan Joko Widodo," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10/2019). Namun, pertemuan teesebut belum menghasilkan keputusan final apakah Demokrat akan bergabung dalam kabinet pemerintah atau tidak.