RIYADH, MINGGU -- Arab Saudi berencana meluncurkan zona logistik baru yang terbuka untuk investor swasta. Hal itu menjadi salah satu alternatif cara kerajaan mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi yang masih tergantung dari minyak bumi.
Kementerian Transportasi Arab Saudi pada Minggu (13/10/2019) menyatakan kota pelabuhan di Laut Merah, Jeddah, disiapkan sebagai bagian dari zoba baru itu. Lokasi tepatnya adalah al-Khomra. Ditegaskan bahwa tujuan Riyadh adalah untuk meningkatkan sektor logistik untuk membantu diversifikasi ekonomi kerajaan, jauh dari minyak. Jeddah sendiri adalah rumah bagi salah satu pelabuhan terbesar kerajaan.
Kerajaan Arab Saudi melalui Visi 2030 terus berupaya mencari cara pemasukan perekonomiannya. Rencana menggelar penawaran saham perdana perusahaan minyak kerajaan, Aramco, terus dilakukan informasinya. Namun serangan atas instalasi minyak Saudi beberapa waktu lalu dikhawatirkan memperlambat proses IPO. Gelaran IPO sendiri awalnya dijadwalkan pada 2020.
Manajemen Aramco terus memulihkan produksi minyak sekitar 10 juta barrel per hari dalam 10 hari mendatang. Manajemen pada Minggu menyatakan tengah berada dalam jalurnya untuk memastikan kembalinya produksi maksimumnya, yakni 12 juta barrel per hari pada akhir November tahun ini.
Ribuan orang telah bekerja untuk memulihkan produksi penuh dari sumber utama pendapatan kerajaan. Kepastian normalnya operasional produksi Aramco menjadi salah satu faktor penting fundamental IPO Aramco. Serangan pertengahan September di Abqaiq dan pabrik Khurais menyebabkan kerusakan yang mengurangi separuh output minyak mentah dari eksportir minyak utama dunia itu sebanyak 5,7 juta barrel per hari produksi. Serangan itu juga turut mendorong lonjakan harga minyak.
Reformasi sosial
Kerajaan Arab Saudi juga melanjutkan perubahan tata sosial. Pada Rabu pekan lalu pihak kerajaan mengumumkan akan mengizinkan perempuan di negeri itu untuk aktif di angkatan bersenjata. Itu merupakan langkah terbaru dari serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan hak-hak perempuan di kerajaan, bahkan ketika kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Riyadh menindak aktivis perempuan.
"Langkah lain untuk pemberdayaan," tulis kementerian luar negeri di media sosial Twitter, seraya menambahkan bahwa perempuan akan dapat aktif sebagai anggota militer kelas satu, kopral atau sersan. Tahun lalu, Arab Saudi mengizinkan wanita untuk bergabung dengan pasukan keamanannya.
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto kerajaan, telah menyetujui sejumlah reformasi yang bertujuan untuk memperluas hak-hak perempuan, termasuk memungkinkan mereka untuk mengemudi dan bepergian ke luar negeri tanpa persetujuan dari "wali" laki-laki. Namun dia pada saat yang sama mengawasi penangkapan beberapa aktivis hak-hak perempuan terkemuka, termasuk aktivis Loujain al-Hathloul.
Arab Saudi, pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, terus berupaya meningkatkan citranya. Riyadh antara lain berupaya menarik wisatawan sebagai bagian dari rencana untuk mendiversifikasi ekonominya menjauh dari minyak. (AFP/REUTERS)