Dorong Perkuliahan Lintas PTN-BH

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Kiri ke kanan: Ketua Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Nadjadji Anwar, Ketua Majelis Senat Akademik PTN-BH Priyo Suprobo, Rektor Universitas Indonesia Muhammad Anis, dan Forum Majelis Wali Amanat PTN-BH Muhammad Nuh pada sidang tahunan PTN-BH di Depok, Jawa Barat, Senin (14/10/2019).

Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum didorong mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan, yaitu melalui perkuliahan lintas perguruan tinggi negeri tersebut.

DEPOK, KOMPAS — Multidisipliner antara perguruan tinggi negeri berbadan hukum harus kian ditingkatkan. Skema ini akan memberi nilai tambah kepada perguruan tinggi di tengah era disrupsi sebagai tempat menimba ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman.

"Tidak cuma pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Konten ilmu pengetahuan pun juga harus disesuaikan. Perguruan tinggi tidak bisa menjadi menara gading. Melalui jejaring perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) bisa memberi tambahan ilmu yang bisa diakses mahasiswa lintas lembaga," kata Ketua Majelis Senat Akademik PTN-BH Priyo Suprobo dalam sidang tahunan PTN-BH 2019 di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (14/10/2019). Hadir pula dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

Melalui jejaring perguruan tinggi berbadan hukum (PTN-BH) bisa memberi tambahan ilmu yang bisa diakses mahasiswa lintas lembaga.

Ia menjelaskan, pada tahun 2018 para rektor 11 PTN-BH berkumpul dan menyepakati memudahkan transfer nilai dan satuan kredit semester lintas program studi dan lintas kampus. PTN-BH memiliki otonomi untuk menentukan sumber pendanaan, penyusunan kurikulum, dan perekrutan dosen. Keuangan mereka diperiksa oleh auditor publik. Berbeda dengan PTN badan layanan umum dan satuan kerja yang diaudit oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau pun kementerian terkait bidang satuan kerja.

Saat ini ada sebelas PTN-BH, yaitu Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, IPB University, Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Hasanuddin, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Tiga PTN lain, yakni Universitas Andalas, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Brawijaya sedang mengajukan proses untuk menjadi PTN-BH.

Salah satu PTN-BH yang sudah menerapkan multidisipliner antar lembaga adalah IPB University. Perguruan tinggi ini memiliki sistem mayor dan minor. Prodi minor bisa diambil dari kampus lain selama konten keilmuannya bisa mendukung riset yang akan dilakukan, baik untuk skripsi, tesis, maupun disertasi.

Ada pula mata kuliah penyokong yang bisa diambil dari PT lain. "Contohnya di IPB tidak ada prodi ilmu sosial selain Fakultas Ekologi Manusia. Daripada membuka prodi ilmu sosial baru, lebih baik mahasiswa IPB mengambil mata kuliahnya di PT lain, terutama sesama PTN-BH. Nilai dan SKS nanti bisa dimatrikulasi," tutur Guru Besar Pengelolaan Lanskap IPB University Hadi Susilo Arifin.

Di IPB tidak ada prodi ilmu sosial selain Fakultas Ekologi Manusia. Daripada membuka prodi ilmu sosial baru, lebih baik mahasiswa IPB mengambil mata kuliahnya di PT lain, terutama sesama PTN-BH.

Sementara itu, di UI mengembangkan tiga jenis rumpun ilmu, yaitu ilmu kesehatan, sains dan teknologi, dan humaniora. Baru rumpun ilmu kesehatan (RIK) yang telah berjalan secara aktif dengan kurikulum dan pengelolaan independen.

Guru Besar Farmasi UI Yahdiana Harahap memaparkan RIK merupakan gabungan fakultas kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Tujuan pengembangan kompetensinya adalah pengetahuan kesehatan umum, kolaborasi antar bidang, dan pengembangan kompetensi individual sesuai bidang masing-masing.

"Memang perlu kerja keras ketika membangun RIK karena penetapan kurikulum, dosen dan fasilitator, serta ketersediaan kelas harus ditata ulang. Koordinasi antar fakultas adalah kunci," ujar Yahdiana.

Sistemnya adalah menetapkan 16 SKS wajib di RIK seperti mata kuliah biomedik dasar, etika dan hukum kesehatan, serta manajemen bencana. Sisanya adalah mata kuliah sesuai spesifikasi bidang ilmu masing-masing. Modul dan cara memberi kuliah tidak bisa sekadar memindahkan modul fakultas tertentu ke RIK melainkan memang harus disusun secara tersendiri.

Peningkatan guru besar

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Kepala Subdirektorat Pembelajaran Jarak Jauh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Uwes Anis Chaeruman menerangkan perkuliahan digital bukan mengubah modul dari buku ke elektronik, tapi harus ada diskusi aktif, membangun jejaring, dan pemberian umpan balik berkelanjutan dalam seminar pembelajaran dan asesmen dari di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Dalam kegiatan itu juga dibahas mengenai peningkatan jumlah guru besar. Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTN-Bah Nadjadji Anwar mengungkapkan saat ini dari semua tenaga pengajar di PTN-BH, jumlah guru besar hanya 10 persen. Bahkan, jumlah ini sudah merupakan 25 persen dari total guru besar di seluruh perguruan tinggi se-Indonesia. Apabila PT-PT di Indonesia ingin masuk ke rangking dunia, jumlah guru besar harus ditambah.

"Tentu saja pengangkatannya tidak sembarangan. Harus sesuai ketentuan kinerja pengajaran, penelitian, dan pemberian manfaat kepada masyarakat," katanya.