PBB tengah krisis uang kas. Sebanyak 131 negara anggota, termasuk AS, menunggak iuran. Alhasil, penggunaan pemanas dan pendingin ruangan dibatasi, serta fasilitas minum dan penerjemahan ke enam bahasa dihapus.
Oleh
ELSA EMIRIA LEBA
·4 menit baca
AFP/GETTY IMAGES/DREW ANGERER
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (berdiri di podium, tampak pada layar) menyampaikan pidato dalam sidang ke-74 Majelis Umum PBB di Markas Besar PBB di New York, AS, Selasa (24/9/2019).
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah mengalami kesulitan uang kas akibat sejumlah negara anggota belum membayar iuran tahunan. Berbagai upaya penghematan pun mulai dilakukan.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengirim surat kepada semua departemen, kantor, dan misi politik khusus mengenai kesulitan kas tersebut pada 7 Oktober 2019. PBB mencatat defisit 808 juta dollar AS hingga akhir 2019. Dampaknya akan mulai terasa pada akhir Oktober 2019.
Oleh karena itu, upaya penghematan akan mulai berlaku pada Senin (14/10/2019), hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Alhasil, PBB pun tidak akan melaksanakan perekrutan, rapat setelah jam kerja, atau resepsi malam di markas PBB, New York. Perilisan dokumen PBB ditunda karena penerjemahan perjanjian dan publikasi dibatalkan.
Para karyawan tidak lagi melakukan perjalanan opsional. Hanya perjalanan wajib yang diizinkan.
Langkah drastis juga diambil dalam lingkup fasilitas kerja. Operasional pemanas dan pendingin ruangan dibatasi antara pukul 08.00 dan 18.00. Fasilitas minum dan penerjemahan ke enam bahasa dalam konferensi dihapus.
Operasional pemanas dan pendingin ruangan dibatasi antara pukul 08.00 dan 18.00. Fasilitas minum dan penerjemahan ke enam bahasa dalam konferensi dihapus.
Ruang Tunggu Delegasi yang biasanya tutup pada 22.00 akan tutup pada 17.00. Di beberapa lantai gedung, eskalator tidak dinyalakan. Bahkan, air mancur depan markas PBB yang beroperasi sejak 1952 mati.
”Ini bukan krisis anggaran, ini krisis arus kas. Hal ini tergantung pada negara-negara anggota yang memenuhi kewajiban mereka tepat waktu,” kata Catherine Pollard, Wakil Sekretaris Jenderal untuk Strategi Manajemen, Kebijakan, dan Kepatuhan PBB, dalam konferensi pers, New York, Jumat (11/10/2019).
Tidak tertutup kemungkinan, PBB tidak mampu menggaji pegawai atau membayar tagihan apabila dana tidak segera mengalir.
KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI (HEN) 25-11-2018
Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Geneva, Swiss, pada 25 November 2018.
Pollard menyampaikan, PBB baru menerima 70 persen dari total kebutuhan reguler pada 2019. Hingga 4 Oktober 2019, baru 128 negara anggota yang membayar iuran sebesar 1,99 miliar dollar AS. Jumlah itu akhirnya bertambah menjadi 131 negara pada pekan lalu.
Untuk menjalankan fungsi PBB, organisasi ini membutuhkan 808 juta dollar AS pada periode Oktober-Desember 2019. Namun, sejumlah negara belum membayar iuran tahunan yang membuat PBB mengalami kekurangan dana paling akut dalam beberapa tahun terakhir.
”Negara yang belum membayar memiliki alasan internal. Banyak dari mereka memiliki situasi politik internal,” tutur Pollard.
PBB beranggotakan 193 negara. Operasional PBB bergantung pada iuran tahunan dari anggotanya. Besaran iuran yang harus dibayar berdasarkan pada formula yang merefleksikan ukuran ekonomi dan utang negara tersebut.
Tidak seperti negara, PBB tidak memiliki otoritas untuk meminjam uang dengan menerbitkan obligasi.
Belum membayar
Asisten Sekretaris Jenderal untuk Perencanaan Program, Keuangan, dan Anggaran PBB Chandramouli Ramanathan menyampaikan, sebanyak tujuh negara bertanggung jawab atas 97 persen dari iuran yang tertunggak. Mereka adalah AS, Brasil, Argentina, Meksiko, Iran, Israel, dan Venezuela.
Sebanyak tujuh negara bertanggung jawab atas 97 persen dari iuran yang tertunggak. Mereka adalah AS, Brasil, Argentina, Meksiko, Iran, Israel, dan Venezuela.
Secara keseluruhan, hingga Jumat (11/10/2019), AS tercatat berutang 1,06 miliar dollar AS untuk iuran dan 3,7 miliar dollar AS untuk misi perdamaian PBB. Brasil berutang 143 juta dollar AS, Argentina berutang 51,57 miliar dollar AS, Meksiko berutang 36 juta dollar AS, Iran berutang 26,96 juta dollar AS, Venezuela berutang 17,29 juta dollar AS, dan Korea Selatan berutang 9,8 juta dollar AS.
Menurut Ramanathan, selama beberapa tahun terakhir, negara-negara yang biasanya tepat waktu membayar mulai menunjukkan gelagat untuk menunda pembayaran. Setiap tahun, defisit terjadi pada awal tahun dengan jumlah yang semakin besar dalam periode yang semakin lama.
”Kalau bukan dengan dana yang tidak terpakai dari misi penjaga perdamaian pada tahun ini, saya ragu PBB dapat membiayai pertemuan Majelis Umum PBB beberapa minggu lalu,” kata Ramanathan.
PBB baru saja menggelar Sidang Majelis Umum PBB selama 17-30 September 2019. Terdapat lima pertemuan utama dalam sidang ini, yakni konferensi mengenai aksi iklim, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), layanan kesehatan universal, pembiayaan untuk pembangunan, dan pengembangan negara-negara kepulauan kecil.
”Jika tren ini berlanjut, akan tiba pada suatu titik kami tidak memiliki cukup staf untuk beroperasi,” kata Ramanathan, ketika menjawab kemungkinan penghentian operasional PBB.
Presiden AS Donald Trump bersama Wapres Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan duta besar AS untuk PBB Kelly Craft saat menghadiri KTT Aksi Iklim PBB pada 23 September 2019 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, di New York City.
Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap tidak bersimpati atas peringatan Guterres. Selama ini, dirinya mengeluh atas jumlah dana iuran yang harus dibayar oleh AS. ”Jadi, buat semua negara anggota membayar, bukan hanya Amerika Serikat,” kata Trump melalui Twitter.
AS merupakan pendonor tunggal terbesar untuk PBB, yaitu sekitar 22 persen dari anggaran reguler dan 28 persen dari anggaran untuk operasi pemeliharaan perdamaian. AS juga menjadi debitor terbesar di PBB.
Berdasarkan catatan PBB, AS berutang 674 juta dollar AS untuk tahun berjalan dan 381 juta dollar AS untuk tahun-tahun sebelumnya. AS biasanya cenderung membayar menjelang akhir tahun.
Adapun PBB menganggarkan dana sebesar 2,87 miliar dollar AS pada 2020. Kebutuhan dana itu akan disertai dengan sisa tunggakan senilai total 1,3 miliar dollar AS yang masih terutang pada tahun ini. (THE NEW YORK TIMES/AP)
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F03%2F76601853_1552737922.jpg){kind=logo}
