Program DP 0 Rupiah Perlu Dipercepat

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pembangunan proyek Rusun Klapa Village Samawa (Solusi Rumah Warga) di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur yang telah memasuki tahap akhir, Rabu (24/7/2019). Pemprov DKI telah menyeleksi calon penghuni dari 2.359 pendaftar, sebanyak 1.790 orang lolos seleksi. Rusun ini siap diserahterimakan kepada penghuni sekitar akhir Agustus 2019.

JAKARTA, KOMPAS — Program insentif pinjaman rumah tanpa uang muka atau Program DP 0 Rupiah dinilai memerlukan percepatan. Selama dua tahun Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta, baru 780 unit terealisasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Abdurrahman Suhaimi mengatakan, program DP 0 Rupiah, yang merupakan salah satu janji kampanye Anies, perlu percepatan karena kebutuhan rumah warga Jakarta masih sangat tinggi. ”Program DP 0 Rupiah ini sudah berjalan dua tahun, perlu lebih dipercepat lagi supaya masyarakat segera merasakan apa yang dijanjikan Pak Anies,” katanya di Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Saat ini, baru tersedia 780 unit di Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) Samawa Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Jumlah ini sekitar 0,05 persen dari perkiraan kebutuhan rumah DKI yang mencapai 1,46 juta. Tersedianya unit rusun itu baru 0,39 persen dari target 200.000 unit perumahan DKI Jakarta dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta.

Berdasarkan Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2017, baru 1,36 juta keluarga dari total 2,82 juta keluarga mempunyai rumah sendiri. Artinya, ada kebutuhan rumah (backlog) 1,46 juta (51,77 persen) rumah di DKI.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Contoh kamar tipe studio di rumah dengan uang muka 0 rupiah atau DP 0 persen di Klapa Village, Jakarta Timur, Selasa (9/7/2019).

Suhaimi mendorong perluasan penerima program, tidak saja masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta-Rp 7 juta per bulan, tetapi juga masyarakat dengan penghasilan lebih rendah lagi. ”Di Bangladesh, ada program bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan pengembaliannya berhasil. Pemprov DKI perlu mempelajari sistemnya dan menerapkannya.”

Pembangunan rusun oleh Pemprov DKI selanjutnya adalah 900 unit di lahan seluas 2,8 hektar di Cilangkap, Jakarta Timur. Lahan lain yang disiapkan seluas 4 hektar di Pulogebang. Pembangunan direncanakan awal 2020.

Juru Bicara Dewan Pengurus Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta Rian Ernest mengatakan, janji rumah DP 0 rupiah sempat menjadi mimpi warga Jakarta. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) 2017 menyebutkan, hampir setengah warga DKI atau sekitar lima juta warga tidak memiliki rumah. ”Angka (780 unit rusun) ini, menurut kami, terlalu kecil. Ini bukanlah pencapaian tingkat gubernur.”

Selain itu, banyak juga warga mengeluh harga rumah DP 0 rupiah tak terjangkau warga kalangan menengah ke bawah. Pemprov DKI mensyaratkan penghasilan suami dan istri di kisaran Rp 4 juta-Rp 7 juta untuk lolos verifikasi.

Lisman Manurung, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, berpendapat, dalam dua tahun Anies memimpin, mestinya minimal 35 persen perkembangan pengadaan rumah untuk warga masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, kini masyarakat belum merasakan pelayanan perumahan itu secara meluas.  ”Ini masih ada 2,5 tahun lagi. Saya meragukan apakah kebijakan itu bisa diteruskan atau direvisi diganti strategi lain supaya bisa meluas,” ujarnya.

Sebelumnya, Anies mengatakan, pihaknya menyiapkan peraturan gubernur untuk insentif bagi swasta yang membangun hunian DP 0 rupiah. Aturan ini untuk mendorong swasta mengembangkan Program DP 0 Rupiah sehingga pembangunan tidak hanya oleh pemerintah. ”Tetapi, kemarin kami tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena kami belum tunjukkan buktinya satu. Sekarang sudah ada buktinya dan sudah berjalan. Maka mengundang pihak swasta menjadi jauh lebih mudah karena mereka bisa melihat contohnya.”