Parlemen Inggris memilih untuk menunda kesepakatan Perdana Menteri Boris Johnson dengan Uni Eropa terkait Brexit. Sebagian warga Inggris juga menuntut digelar referendum baru terkait Brexit
Oleh
·3 menit baca
AFP/PRU
Foto yang diambil dari video yang dirilis Parlemen Inggris, Rabu (3/9/2019), menunjukkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berdiri dan berbicara di House of Commons, London, saat memberikan pernyataan terkait pertemuan G-7 baru-baru ini. PM Boris Johnson bersiap pertikaian dengan parlemen atas rencana Brexit yang dapat memicu pemilihan dipercepat dan menggagalkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa.
Parlemen Inggris memilih untuk menunda kesepakatan Perdana Menteri Boris Johnson dengan Uni Eropa terkait Brexit. Sebagian warga Inggris juga menuntut digelar referendum baru terkait Brexit.
LONDON, SABTU —Anggota parlemen Inggris, Sabtu (19/10/2019), memilih untuk menunda dukungan terhadap kesepakatan Brexit yang diajukan Perdana Menteri Boris Johnson. Penundaan itu mewajibkan Johnson untuk meminta Uni Eropa agar memperpanjang Brexit, melewati tenggat 31 Oktober 2019.
Dalam pemungutan suara kemarin, sebanyak 322 anggota parlemen mendukung amendemen penundaan atas kesepakatan Johnson dengan Uni Eropa, berbanding dengan 302 suara yang menolak. Mayoritas anggota parlemen beralasan masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mempelajari amendemen yang diajukan oleh Oliver Letwin itu sebelum batas waktu 31 Oktober.
Menyikapi keputusan parlemen, PM Johnson tetap berkeras dengan posisinya. Ia menegaskan akan tetap membawa Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober mendatang. ”Saya tidak akan menegosiasikan penundaan dengan Uni Eropa. Hukum juga tidak memaksa saya untuk melakukannya,” ucapnya di parlemen setelah pemungutan suara.
AP PHOTO/FRANK AUGSTEIN
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berpidato di hadapan para nggota Partai Konservatif di Manchester, Inggris, Rabu (2/10/2019). Ia menyatakan telah memberikan penawaran final kepada Uni Eropa soal Brexit.
Dia telah berjanji, pekan depan akan memperkenalkan undang-undang yang diperlukan untuk mengimplementasikan persetujuan Brexit. Menurut Johnson, penundaan lebih lanjut hanya akan berdampak buruk bagi negara Inggris, buruk bagi UE, dan buruk bagi demokrasi.
Amendemen yang ditulis oleh anggota parlemen Letwin akan memiliki efek memaksa Johnson untuk menulis surat ke Brussels, meminta perpanjangan batas waktu Brexit hingga 31 Januari tahun depan. Johnson saat ini diminta untuk meminta perpanjangan setelah suara parlemen mayoritas mendukung penundaan atas kesepakatan itu.
Oposisi
Amendemen Letwin menolak untuk menyetujui kesepakatan Johnson secara penuh ”kecuali dan sampai” setiap bagian dari Perjanjian Pemisahan formal disahkan. Kecenderungan dukungan atas penundaan kesepakatan Johnson-Uni Eropa itu telah disampaikan Partai Buruh sebagai oposisi utama beberapa saat sebelum pemungutan suara amendemen Letwin digelar.
Partai Buruh mengatakan mendukung proposal itu. Seorang juru bicara Partai Buruh mengatakan, mereka mendukung amendemen untuk ”menghentikan Boris Johnson dari situasi keluar dari kesepakatan tanpa kesepakatan dan untuk menghentikan pemungutan suara antara kesepakatan dan tidak ada kesepakatan”.
AP PHOTO/MATT DUNHAM
Pendukung anti-Brexit menyalakan suar dalam aksi unjuk rasa di dekat Cenotaph di pusat kota London, Inggris, Rabu (28/8/2019). Kemarahan di Inggris meluas atas langkah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menskors parlemen guna mempersempit peluang oposisi menghalangi rencana pemerintah untuk membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan.
Atas perkembangan terbaru tersebut, Komisi Eropa langsung mendesak Pemerintah Inggris segera menjelaskan keputusan dan langkahnya terkait Brexit. Juru Bicara Komisi Eropa Mina Andreeva melalui Twitter menulis, ”Pemerintah Inggris akan memberi tahu kami tentang langkah-langkah selanjutnya sesegera mungkin.”
Referendum baru
Di tengah proses di parlemen, puluhan ribu warga Inggris, kemarin, memenuhi jalan-jalan di London. Mereka berunjuk rasa dengan tuntutan digelarnya referendum baru dan menghentikan proses Brexit yang tengah berlangsung.
Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Uni Eropa dan membawa rambu-rambu yang menyerukan agar Brexit dihentikan. Mereka berjalan dari kawasan Park Lane, London, sebelum berpawai melalui pusat ibu kota menuju parlemen.
”Saya sangat marah bahwa kami tidak didengarkan. Hampir semua jajak pendapat menunjukkan bahwa sekarang orang ingin tetap berada di UE. Kami merasa bahwa kami tidak bersuara,” kata Hannah Barton (56), salah seorang pengunjuk rasa. ”Ini adalah proses menuju bencana nasional dan hal itu akan menghancurkan ekonomi.”
Kesepakatan baru itu tidak memiliki kemiripan dengan apa yang dijanjikan orang. Karena itu, benar bahwa masyarakat berhak mendapat kesempatan lain untuk mengatakannya,
James McGrory, pemimpin penggalangan massa dari People’s Vote, mengatakan, referendum baru diperlukan untuk memastikan keinginan warga Inggris atas keanggotaan negara itu di UE. ”Kesepakatan baru itu tidak memiliki kemiripan dengan apa yang dijanjikan orang. Karena itu, benar bahwa masyarakat berhak mendapat kesempatan lain untuk mengatakannya,” katanya.
