Pemprov Kalbar Perkuat Pembangunan Berbasis Data

Pemprov Kalbar membangun ruang analisis data yang bisa digunakan sebagai sarana menganalisis agar pembangunan lebih transparan dan tepat sasaran.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Data analytic room yang berada di salah satu ruangan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (21/10/2019). Ruang analisis data sebagai sarana penganalisis dan pemantau pembangunan berbasis data, sehingga tidak ada lagi kebijakan yang tidak tepat sasaran karena data yang bias serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

PONTIANAK, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pembangunan dan pengawasan daerah berbasis data. Mereka membangun ruang analisis data yang bisa digunakan sebagai sarana menganalisis agar pembangunan lebih transparan dan tepat sasaran.

Ruang data itu resmi beroperasi pada Senin (21/10/2019). Ruang tersebut berada di salah satu ruangan Kantor Gubernur Kalbar. Di dalamnya terdapat layar lebar yang berisi data-data.

Gubernur Kalbar dalam kesempatan itu menunjukkan data titik panas di setiap kabupaten, kondisi status jalan, serta perusahaan yang memegang proyek. Ia juga melakukan telekonferensi dengan salah satu kepala desa di Kabupaten Ketapang di ruangan itu.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Sukaliman, dalam peresmian ruang analisis data (data analytic room), menuturkan, ruang itu menjadi tempat menyajian data sebagai dasar perencanaan, pembuat keputusan. Selain itu, sarana sebagai keterbukaan informasi publik.

Gubernur Kalbar Sutarmidji, menuturkan, selama ini data semrawut sehingga kebijakan atau program yang dibuat kadang tidak sesuai dengan target karena data bias. “Contohnya, data penduduk antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik selisihnya bisa 3 - 4 persen,” kata Sutarmidji.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Data analytic room yang berada di salah satu ruangan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (21/10/2019).

Oleh karena itu diperlukan ruang analisis data. Masyarakat juga bisa mengakses data, tanpa harus datang ke ruang analisis data, tetapi melalui portal datanya. “Tidak ada yang ditutupi, termasuk APBD, masyarakat bisa memantau,” ungkap Sutarmidji.

Data penduduk antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik selisihnya bisa 3 - 4 persen

Ruang analisis data dikembangkan agar tata kelola pemerintahan untuk pelayanan publik lebih efisiensi, transparan dan akuntabel. Data bisa diinformasikan kepada masyarakat dan mendapatkan laporan juga dari masyarakat secara langsung.

Standar operasional prosedur (SOP) setiap organisasi perangkat daerah tersimpan juga, sehingga ketika masyarakat melakukan pelayanan tertentu dan tidak sesuai SOP, masyarakat bisa memprotes.

“Dari sisi keuangan akan ditayangkan program apa yang dibuat dalam satu tahun, lokasi, dan anggarannya. Perusahaan dan siapa pemiliknya akan diketahui dari data itu. Siapa yang paling banyak proyek. Perjalanan dinas pejabat pun bisa dikontrol,” kata Sutarmidji.

Baca juga; Bisnis Properti Kalbar Diperkirakan Meningkat Kembali

Sutarmidji berharap kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Semakin transparan diharapkan semakin tinggi pula kepercayaan publik kepada pemerintah. Ketika kepercayaan masyarakat tinggi, masyarakat akan mendukung setiap kebijakan.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji.

Saat ini ada enam aplikasi dashboard yang disajikan di ruang itu, yakni perencanaan, keuangan, potensi desa, pekerjaan umum, pengelolaan aset dan pengadaan barang dan jasa. "Data analytic room juga sudah terhubung dengan kamera pemantau di Pontianak dan Singkawang,” papar Sukaliman.

Ke depan akan ditambah 10 dashboard, yaitu untuk kependudukan, layanan publik, pendapatan daerah, kesehatan, pertanian dan pengendalian inflasi daerah. Selain itu pendidikan, lingkungan hidup, perdagangan dan perindustrian ditergetkan terealisasi 2020.

“Dalam operasionalnya ruang analisis data dikelola 18 tenaga teknis, terdiri dari 10 tenaga penyaji data, lima teknisi mengelola jaringan dan tiga orang untuk memasukan data. Pembangunannya menggunakan APBD 2019 sekitar Rp 6,9 miliar,” ujarnya.

Ruang analisis datajuga mendapat laporan data rutin dari daerah mengenai penanggulangan bencana. Data tersebut digunakan untuk mengetahui sebaran titik panas dan penanggulangan bencana yang harus dilakukan.

Mencegah korupsi

Ketua Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rusfian, mengapresiasi adanya ruang analisis data di Pemerintah Provinsi Kalbar. Dari perspektif pencegahan korupsi, ruang data penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

“Data yang andal sangat diperlukan dalam perencanaan, misalnya perencanaan APBD. Setelah datanya andal, juga harus transparan,” ujarnya.

Jika informasi sulit didapatkan maka memicu asimetri informasi. Asimetri informasi dapat memicu adanya calo, sehingga terjadilah pungutan liar. Bahkan, asimetri informasi juga bisa memicu suap dan gratifikasi. Berdasarkan data  di KPK pada 2018 sebanyak 80 persen kasus yang ditangani terkait suap. Suap korupsi yang konvensional yang dipicu salah satunya asimetri informasi.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Data analytic room yang berada di salah satu ruangan Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (21/10/2019).

Maka, dengan data yang transparan melalui ruang analisis data  dapat menutup peluang orang melakukan korupsi. Biaya pengurusan izin misalnya jadi transparan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan juga akan lebih baik.

Integrasi data juga memegang peranan penting. Dalam hal perizinan misalnya siapa pengusaha-pengusaha yang belum memenuhi kewajibannya, bisa dikemas di dalam ruang analisis data.

Transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu bagian penting dari prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Selain itu, mestinya menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Baca juga; Minat Warga Kalbar Bekerja di Luar Negeri Masih Tinggi