Sembilan Rekomendasi Mahasiswa untuk Jokowi-Amin

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (21/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Aliansi mahasiswa seluruh Indonesia mengajukan sembilan rekomendasi kepada Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Pernyataan Presiden bahwa dia akan memimpin Indonesia tanpa beban semestinya menjadi titik tolak untuk berpihak kepada rakyat.

Koordinator Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) Muhammad Nurdiansyah di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Minggu (21/10/2019) malam, menyatakan, Presiden menyatakan akan memimpin tanpa beban selama lima tahun ke depan.

”Kami mendukung Presiden agar membuat kebijakan pro-rakyat dan melepaskan diri dari kepentingan oligarki,” kata Nurdiansyah menjelang pembubaran aksi.

Sejak Senin siang, perwakilan mahasiswa dari Jabodetabek, Kalimantan, dan Sumatera berunjuk rasa di sekitar Patung Arjuna Wijaya. Mereka berpawai dengan mengitari Jalan Merdeka Selatan kemudian berhenti di Jalan Merdeka Barat. Di sana, mereka terhenti oleh barikade aparat keamanan.

Dalam aksinya, mahasiswa memberikan rekomendasi kepada Presiden. Pertama, pemerintah diminta melawan mafia dan kartel ekonomi. Wujudkan ekonomi kerakyatan dengan mengutamakan kesejahteraan buruh, masyarakat desa, dan penguatan badan usaha milik negara.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (21/10/2019). Mereka mengajukan sembilan rekomendasi kepada Presiden.

Kedua, pemerintah harus menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Mahasiswa menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi melalui revisi Undang-Undang KPK. Mereka juga menolak oknum pelanggar HAM masuk ke pemerintahan.

Ketiga, pemerintah diminta mereformasi sistem pendidikan agar lebih murah dan demokratis. Di sisi lain, mereka minta liberalisasi dan komersialisasi pendidikan dihentikan.

Selanjutnya, mahasiswa meminta agar pemerintah mewujudkan reforma agraria sejati dengan berorientasi pada kesejahteraan petani, keterlibatan masyarakat adat, dan tidak merampas lahan rakyat.

Di bidang maritim, mahasiswa menyarankan agar pemerintah membangun poros maritim dunia dengan mewujudkan kedaulatan sumber daya laut dan kesejahteraan nelayan.

Keenam, pembangunan infrastruktur harus mengedepankan kepentingan rakyat. Mereka menolak terjadinya pelanggaran HAM dalam pembangunan.

Ketujuh, pemerintah harus mewujudkan sistem jaminan sosial yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.

Kedelapan, mewujudkan pemberdayaan perempuan melalui kesetaraan jender. Perempuan juga harus kian dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Aliansi mahasiswa seluruh Indonesia berunjuk rasa di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (21/10/2019).

Terakhir, semua perusak lingkungan harus ditindak tegas. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mengutamakan HAM di bidang lingkungan.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Manik Marganamahendra mengatakan, mahasiswa kecewa dengan pidato Joko Widodo saat pelantikan yang tidak mengulas masalah HAM dan korupsi. Padahal, dua isu ini menjadi agenda reformasi dan sudah sering dibahas publik.

Dalam pidatonya, Jokowi mencuplik lima poin yang akan dilakukan dalam lima tahun mendatang: pembangunan sumber daya manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, menyederhanakan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

”Kami tak akan surut. Mahasiswa mitra kritis pemerintah untuk mewujudkan good governance,” kata Manik.

https://youtu.be/xAM1lJ6riS0