Alasan Sri Mulyani Kembali Bersedia Menjadi Menteri Keuangan
Sri Mulyani menjadi orang pertama yang hadir di Istana Merdeka pada Selasa (22/10/2019). Secara khusus, Sri Mulyani diberikan izin oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan bahwa dia tetap menjabat menteri keuangan.
Oleh
Khaerudin
·4 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo hari itu kembali mengudang sejumlah tokoh untuk masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinetnya.
JAKARTA, KOMPAS — Sri Mulyani menjadi orang pertama yang hadir di Istana Merdeka pada Selasa (22/10/2019) untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo yang memanggil para calon menteri untuk kabinet di periode kedua pemerintahannya. Secara khusus, Sri Mulyani diberikan izin oleh Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan kepada publik bahwa posisinya di Kabinet Kerja Jilid 2 adalah tetap menjadi menteri keuangan.
”Beliau meminta secara khusus untuk saya boleh menyampaikan posisinya,” ujar Sri Mulyani. Mantan Managing Director Bank Dunia ini pun menyampaikan sejumlah alasan untuk kembali menerima jabatan sebagai menteri keuangan. Salah satu yang paling utama adalah kondisi Indonesia yang tengah menghadapi tantangan ekonomi global dan membutuhkan kebijakan terus-menerus yang bisa menjaga perekonomian dari pelemahan global tersebut.
”Saya rasa banyak hal. Indonesia menghadapi perekonomian global yang sangat dinamis dan tidak pasti, serta pelemahan ekonoimi yang cukup menekan dari seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu policy-policy terus-menerus di dalam rangka untuk bisa menjaga perekenomian dari tantangan pelemahan global tersebut,” tutur Sri.
Pengamat ekonomi dari Universitas Atmajaya Jakarta, A Prasetyantoko, dalam kolom ekonomi di harian Kompas, Selasa (22/10/2019), menulis, ”Bagi negara berkembang seperti kita, pelambatan pertumbuhan global telah memukul penerimaan ekspor yang disertai dengan penurunan kemampuan membayar kewajiban dalam valuta asing. Dengan demikian, peluang resesi juga muncul meski tak sebesar di negara maju. Dengan kata lain, pelambatan global juga diikuti peningkatan risiko yang secara konsisten terjadi di hampir semua negara.”
Menurut Prasetyantoko, Presiden dan kabinet baru tak boleh meremehkan tantangan global dan implikasinya pada perekonomian. ”Potensi pertumbuhan tergelincir di bawah 5 persen tahun ini cukup besar. Maka, tugas pertama pemerintah baru adalah merumuskan kebijakan kontra-siklus agar mampu menangkal pelambatan,” demikian ditulis Prasetyantoko.
Selain tantangan global, menurut Sri, alasan lain dirinya mau kembali didapuk menjadi menteri keuangan adalah prioritas kebijakan dalam negeri Presiden Jokowi yang dianggapnya sangat penting untuk ditopang oleh kebijakan fiskal. ”Secara pribadi merupakan suatu kehormatan untuk bisa melaksanakan tugas kembali sebagai menteri keuangan dengan terus medorong peningkatan kualitas SDM seperti yang menjadi prioritas kita selama ini. Kami semuanya sudah sering melihat bahwa anggaran perlu untuk dieksekusian secara baik baik di tingkat kementerian lembaga ataupun daerah. Dan, cita-cita Bapak Presiden untuk membangun Indonesia dengan SDM yang baik, dengan birokrasi yang efisien, yang bersih dari korupsi, dan juga dari sisi kemampuan ekonomi untuk tumbuh dan berkualitas secara inklusif adalah cita-cita yang baik. Buat saya ini suatu kehormatan untuk bisa ikut mendukung dan membantu Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam mewujudkan cita-citanya,” tutur Sri Mulyani.
Kompas/Wawan H Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo hari itu kembali mengudang sejumlah tokoh untuk masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinetnya.
Menurut Sri Mulyani, dalam pertemuan hari ini di Istana Merdeka, Presiden Jokowi juga sempat menyatakan apa saja yang ingin dicapai dalam periode kedua kepemimpinnya. Sri Mulyani mengatakan, salah satunya adalah bagaimana mendorong perekonomian yang bisa terus menciptakan kualitas kesempatan kerja. Selain itu, Sri Mulyani diminta juga menciptakan kebijakan fiskal yang bisa mendorong tumbuhnya usaha kecil dan menengah di Indonesia.
”Saya menghadap Bapak Presiden dan mendengarkan arahan beliau dari sisi apa yang ingin dicapai dari periode kepemimpinan Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma’ruf Amin di bidang ekonomi, terutama seperti yang disampaikan Bapak Presiden kemarin. Bagaimana kita terus bekerja untuk menciptakan kesempatan kerja, bagiamana kita terus mendorong perekonomian kita agar terus menciptakan kualitas kesempatan kerja. Kemudian dari sisi UKM, yang ingin didorong melakui berbagai policy,” ujar Sri Mulyani.
Cita-cita Bapak Presiden untuk membangun Indonesia dengan SDM yang baik, dengan birokrasi yang efisien, yang bersih dari korupsi, dan juga dari sisi kemampuan ekonomi untuk tumbuh dan berkualitas secara inklusif adalah cita-cita yang baik. Buat saya ini suatu kehormatan untuk bisa ikut mendukung.
Presiden, menurut Sri Mulyani, juga ingin agar ketahanan dan stabilitas ekonomi di dalam negeri terus dipertahankan. Secara spesifik, Sri Mulyani diminta mengatasi persoalan defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan.
”Tentu saja dari sisi makroekonomi adalah dari current account deficit dan trade deficit, jadi ketahanan ekonomi kita di dalam negeri untuk terus ditingkatkan, menningkatkan supply chain, membangun investasi, policy-policy yang bisa mendorong kesempatan kerja dan mendorong UKM,” ujarnya.
Kompas/Wawan H Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo hari itu kembali mengudang sejumlah tokoh untuk masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinetnya.
Intinya, menurut Sri Mulyani, Presiden menugasi dirinya dengan kewenangan sebagai pemegang kebijakan fiskal untuk menjaga perekonomian Indonesia.
”Bapak Presiden meminta saya untuk menyampaikan kepada media bahwa beliau menugasi saya untuk tetap menjadi menteri keuangan dan menggunakan seluruh kebijakan fiskal di dalam membantu para menteri terkait dalam mewujudkan ketahanan ekonomi,” katanya.
Menurut Sri Mulyani, Presiden berdiskusi dengan dirinya tentang bagaimana mendorong instrumen kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya agar di saat yang sama, stabilitas ekonomi tetap terjaga, tetapi juga membuka peluang tumbuhnya kesempatan kerja dan UKM.
”Beliau tadi bertukar pikiran untuk sektor keuangan, seperti perbankan dan capital market, karena selama ini sebagai tugas di menteri keuangan kami berkoordinasi dengan BI, OJK, dan LPS dalam forum KSSK. Itu diharapkan menjaga perekonomian kita, stabilitas ekonomi, ketahanan dan saat yang sama bisa terus meningkatan policy yang berpihak pada kesempatan kerja dan UKM,” katanya.
