Menteri Baru Perlu Yakinkan Swasta Bantu Perusahaan Negara

Peran swasta dibutuhkan untuk membantu pendanaan proyek pembangunan perusahaan milik pemerintah. Karena itu, menteri yang baru ditunjuk Presiden mesti memiliki kemampuan meyakinkan sektor swasta.

Kompas/Wawan H Prabowo

Politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo hari itu kembali mengundang sejumlah tokoh untuk masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinetnya.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah di kabinet 2019-2024 dinilai perlu lebih meyakinkan korporasi swasta untuk membantu badan usaha milik negara dalam membangun perekonomian Indonesia. Peran swasta penting untuk menjawab masalah pendanaan proyek pembangunan yang banyak membebani perusahaan milik pemerintah.

Kabinet pemerintahan yang kembali dipimpin Presiden Joko Widodo pada periode 2019-2024 masih menitikberatkan pembangunan infrastruktur dan transformasi ekonomi. Pada periode sebelumnya, pembangunan infrastruktur dan perekonomian banyak ditumpukan pada badan usaha milik negara (BUMN).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menilai, dominasi BUMN memicu keengganan dari pihak swasta dan investor asing untuk terlibat dalam proyek pembangunan di dalam negeri.

”Sektor ekonomi kita lima tahun terakhir terlalu didominasi BUMN. Kondisi ini banyak dikeluhkan pihak swasta karena iklim bisnis di Indonesia jadi kurang sehat,” ujarnya ketika dihubungi Kompas, Selasa (22/10/2019).

Kompas/Wawan H Prabowo

Mantan Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma\'ruf, Erick Thohir, menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10/2019). Ia datang ke kompleks Istana Kepresidenan berbarengan dengan rencana Presiden Joko Widodo yang akan mengenalkan para calon menterinya.

Selain berdampak pada iklim bisnis, dominasi BUMN dalam pengerjaan beragam proyek pembangunan juga membebani permodalan BUMN. Hal ini tergambar dari pertumbuhan utang dan alokasi penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN yang meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, total utang perusahaan BUMN pada 2018 mencapai Rp 2.394 triliun. Utang itu di luar dana pihak ketiga yang mencapai Rp 3.219 triliun. Adapun alokasi PMN untuk BUMN dalam kurun waktu 2015-2018 mencapai Rp 130,3 triliun.

Sementara itu, risiko gagal bayar utang meningkat di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menurunkan pendapatan korporasi. Baru-baru ini, lembaga pemeringkat investasi internasional, Moodys Investor Service, menyebut, Indonesia bersama India memiliki risiko gagal bayar tertinggi di antara 13 negara di Asia Pasifik.

Kepala Riset PT Koneksi Kapital Alfred Nainggolan berpendapat, untuk mengurangi risiko tersebut, terutama menyangkut utang jangka pendek, BUMN harus lebih banyak meredistribusi permodalan ke pihak swasta.

Kompas

Pegiat industri kreatif Wishnutama keluar dari kompleks Istana Kepresidenan Jakarta seusai bertemu Presiden Joko Widodo, Senin (21/10/2019). Kedatangan Wishnutama diduga terkait dengan Presiden Joko Widodo yang sedang menyusun menteri di kabinetnya.

”Dalam 4-5 tahun belakangan ini, BUMN sudah cukup masif menanamkan modal dalam proyek-proyek besar. Harusnya swasta berani juga mengambil proyek pembangunan lain. Bisa dimulai dari proyek-proyek kecil dulu,” ujarnya saat dihubungi terpisah.

Oleh karena itu, pihak swasta perlu lebih diyakinkan pemerintah untuk membantu pengerjaan proyek pembangunan pemerintah, terutama terkait infrastruktur. Salah satu caranya dengan menyederhanakan birokrasi dan pemangkasan regulasi yang menghambat investasi.

Hal itu pun menjadi target kerja kabinet 2019-2024. Dalam pidato di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, di Jakarta, Minggu (20/10/2019), Presiden Joko Widodo menyatakan akan menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. Hal itu dilakukan untuk memprioritaskan investasi yang penting bagi penciptaan lapangan kerja.