Syahrul Yasin Limpo, dari Birokrat ke Kursi Menteri

Kompas/Wawan H Prabowo

Politikus Partai Nasdem Syahrul Yasin Limpo memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Presiden Joko Widodo hari itu kembali mengundang sejumlah tokoh untuk masuk ke dalam daftar calon menteri di kabinetnya.

Syahrul Yasin Limpo menjadi orang kedua setelah Sri Mulyani Indrawati yang menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Namanya disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Jokowi 2019-2024.

Syahrul dikenal sebagai politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Sejak 2018, dia menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem. Sebelum di Nasdem, Syahrul bergabung dalam Partai Golkar. Syahrul merupakan Ketua DPD I Golkar Provinsi Sulawesi Selatan periode 2009–2018.

Saat kampanye Pemilihan Presiden 2019, Syahrul masuk dalam daftar tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Amin. Pada Pemilihan Legislatif 2019, Syahrul maju sebagai calon anggota DPR dari Nasdem, tetapi tidak lolos.

Pria kelahiran Makassar 16 Maret 1955 tersebut adalah anak kedua HM Yasin Limpo, tokoh pejuang di Sulawesi Selatan. Sang ayah juga merupakan salah seorang pendiri Golkar dan Bapak Pandu Sulawesi Selatan.

Kompas

Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) didampingi sejumlah gubernur menggelar konferensi pers seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/4/2012). Mereka bertemu Presiden untuk menyampaikan hasil rakernas APPSI.

Syahrul meraih gelar sarjana hukum di Universitas Hasanudin Makassar pada 1983. Di kampusnya, ia pernah menjadi pemimpin redaksi bulletin Justisi yang diterbitkan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FH Universitas Hasanudin.

Syahrul mengawali karier di bidang pemerintahan dari level paling bawah. Ia menjabat Kasubag Perangkat Wilayah IV pada Setwilda Tingkat I Sulawesi Selatan (1983-1984) dan kemudian menjadi Camat Bontonompo, Gowa (1984-1987). Setelah menjabat Bupati Gowa selama dua periode, Syahrul  menjadi Kabag Humas Pemprov Sulawesi Selatan.

Pada pemilihan Gubernur 2002, berpasangan dengan Amin Syam, ia terpilih menjadi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan untuk periode 2003-2008. Periode berikutnya, Syahrul terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Jabatan ini diembannya selama dua periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018.

Syahrul adalah Gubernur Sulawesi Selatan yang pertama kali dipilih secara langsung. Dia terkenal dengan tagline ”Sayang” (Sayang merupakan singkatan dari Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang). Syahrul Yasin Limpo juga pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Kompas

Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan periode 2013-2018 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD di Rumah Dinas Gubernur, Kota Makassar, Senin (8/4/2013).

Di organisasi politik, kapasitas Syahrul di bidang pemerintahan dan politik, membuat Golkar jatuh hati dan mendapuknya sebagai Ketua Golkar Sulawesi Selatan periode 2009–2018. Ia kemudian berpindah ke Partai Nasdem hingga sekarang.

Selain kiprahnya di bidang politik, Syahrul juga aktif terlibat di berbagai organisasi, yaitu Ketua FKPPI Sulawesi Selatan (2004–2008), Ketua FORKI Sulawesi Selatan (2004–2008), Ketua Kwarda Gerakan Pramuka (2004–sekarang), dan Ketua Orari Sulawesi Selatan.

Berkecimpung puluhan tahun di dunia politik, Syahrul Yasin Limpo juga mendapat sederet penghargaan, antara lain Satya Lencana Pembangunan (2001) dan Satya Lencana Wirakarya (2003).

Syahrul Yasin Limpo mengatakan Presiden Jokowi menugaskannya untuk mengurusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Penugasan tersebut disampaikannya seusai menghadap Presiden Jokowi. (LITBANG KOMPAS)

Kompas

Di sela-sela safari politik, Capres PDI-P, sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bertemu dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/5/2014). Pertemuan itu membahas rencana perdagangan beras, ikan, daging sapi antarkedua provinsi.