Bangun Kemantapan Berbahasa Indonesia di Ruang Publik

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Contoh penggunaan Bahasa Inggris sebagai medium penunjuk arah di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Penggunaan Bahasa Indonesia di semua lini ruang publik harus digalakkan. Untuk ini perlu upaya bersama, termasuk menanamkan kesetiaan pada bahasa nasional.

JAKARTA, KOMPAS — Kurangnya percaya diri masyarakat kepada Bahasa Indonesia mengakibatkan munculnya ketidaksetiaan kepada bahasa nasional. Ini alasan Bahasa Indonesia kalah di ruang-ruang publik negara sendiri dibandingkan dengan Bahasa Inggris.

"Masalah kesetiaan terhadap bahasa tertanam erat kepada budaya dan pemahaman sejarah bangsa. Kalau masyarakat tidak tahu alasan Bahasa Indonesia diciptakan, langkah awal membuat mereka mencintai dan mengembangkan bahasa nasional sudah pupus," kata antropolinguistik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Obing Katubi ketika dihubungi tengah berada di Tokyo, Jepang, Selasa (22/10/2019). Ia menjadi dosen sekaligus peneliti tamu di Tokyo University of Foreign Studies.

Obing membandingkan mental tersebut dengan kesadaran berbahasa masyarakat Jepang. Sama seperti semua bahasa di dunia, bahasa Jepang sangat beragam, tergantung dari kelompok umur, jenis kelamin, etnis, pekerjaan, dan gaya hidup masyarakat. Anak-anak muda juga mengembangkan bahasa gaul yang berbeda dari generasi ke generasi.

Namun, semua lini ruang publik, baik yang bersifat pengumuman dari pemerintah maupun reklame dengan tujuan mencari laba ekonomi tetap setia memakai bahasa Jepang. Kantor-kantor pemerintah dan petunjuk jalan sesuai kewajiban menggunakan bahasa Jepang sesuai dengan kaidah.

"Iklan untuk semua golongan juga tetap berbahasa Jepang, meskipun tuturnya santai. Mereka berpegang teguh memakai struktur kalimat yang baku, tetapi bermain di pemilihan kosakata," papar Obing.

Kosakata yang digunakan oleh iklan dengan pangsa pasar generasi muda adalah istilah-istilah gaul. Bentuknya bisa dengan memenggal atau melesapkan bunyi kata sehingga terdengar lebih informal. Ia mengatakan, Jepang termasuk negara yang rajin menyerap istilah dari bahasa asing ke dalam bahasa Jepang. Hal ini menambah ragam suku kata di dalam kamus dan bisa menjadi pilihan menarik ketika hendak menulis kalimat promosional.

Kosakata yang digunakan oleh iklan dengan pangsa pasar generasi muda adalah istilah-istilah gaul. Bentuknya bisa dengan memenggal atau melesapkan bunyi kata sehingga terdengar lebih informal.

Hal ini bertolak belakang dengan Indonesia. Obing mengungkapkan, pada 2018 Ombudsman RI mengeluarkan hasil penelitian sekaligus teguran kepada kantor-kantor pemerintah di Indonesia. Mereka tidak tertib memakai Bahasa Indonesia yang baik, dan banyak memakai bahasa gado-gado yang tidak memenuhi kaidah bahasa nasional maupun bahasa asing.

Contohnya, pada area parkir kendaraan di kantor pemerintah ada yang memakai istilah "in" dan "out". Padahal, semestinya menggunakan kata "keluar" dan "masuk". Ada pula kalimat yang mengandung istilah berbahasa Inggris tetapi dengan struktur Bahasa Indonesia seperti "Mohon switch lampu di-off-kan setelah selesai".

"Tidak jelas maksud pemakaiannya. Kalau dibilang agar terlihat cerdas sama sekali tidak tampak demikian. Kemungkinan terbesar adalah mayoritas masyarakat kita memang tidak tahu kaidah bahasanya sendiri atau bisa juga tidak melihat bahasa nasional sebagai hal penting," ujarnya.

Baca juga: Bahasa Indonesia Kalah Pamor di Ruang Publik

Bahasa Indonesia diusulkan menjadi bahasa nasional pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 oleh Mohammad Tabrani, wartawan lulusan Universitas Köln, Jerman. Ia berargumen Indonesia yang baru lahir dari gagasan gerakan pemuda untuk negara yang merdeka dan berdaulat membutuhkan bahasa yang mempersatukan semua kelompok etnis.

Bahasa Indonesia dipilih karena dipelajari oleh semua golongan yang menjadikannya adalah milik semua rakyat Indonesia. Di saat yang sama, adanya Bahasa Indonesia memberi negara identitas yang tegas. Berbeda dari kebanyakan negara bekas jajahan Eropa yang ketika merdeka tetap memakai bahasa Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman, Portugis, dan Belanda.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Contoh reklame yang mencampuradukkan Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris di stasiun moda raya terpadu Blok M, Senin (21/10/2019).

Sanksi

Dosen Komunikasi Iklan Sekolah Vokasi Universitas Indonesia Arius Krypton Onarelly menjelaskan, pemilihan kosakata asing dalam bahasa ruang publik, terutama reklame, tak lepas dari kesangsian masyarakat Indonesia terhadap hasil karya sendiri. Hal ini yang membuat produsen menamai ciptaannya dengan nama kebarat-baratan agar kesannya produk tersebut adalah hasil impor.

Ia mencontohkan, produk-produk kesehatan ketika membuat iklan selalu memasukkan istilah-istilah berbahasa Inggris di dalamnya. "Tujuannya agar terkesan ilmiah, elite, dan bagian dari sistem ekonomi global," tutur Arius. Padahal, jika dibandingkan dengan iklan produk asli dari luar negeri justru lebih tertib berbahasa Indonesia karena mereka ingin menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.

Menurut dia, apabila pemerintah ingin masyarakat mencintai Bahasa Indonesia dan memakainya, butuh upaya bersama. Peristiwa Asian Games 2018 adalah contoh baik karena semua sektor mulai dari pemerintah, perusahaan besar, media, hingga para individu yang terkenal di kanal-kanal media sosial rutin mempromosikan sehingga masyarakat menghargai dan mengingatnya.

Apabila pemerintah ingin masyarakat mencintai Bahasa Indonesia dan memakainya, butuh upaya bersama.

Tertib

Kepala Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada Suhandano memaparkan, kecenderungan anak muda urban menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing adalah pengaruh dari hal-hal yang mereka tonton dan baca sehari-hari. Perlu ditilik lebih dalam pula alasan mereka memilih kosakata berbahasa Inggris dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.

"Berarti ada unsur ekspresi diri. Intervensinya adalah sejak dini ajak anak mengekspresikan dirinya lewat lisan dan tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Pelajaran di kelas harus bisa memasukkan unsur aspirasi siswa ke dalam capaian kompetensi yang dituju, jadi generasi muda benar-benar nyaman berbahasa Indonesia," ujarnya.

Dari sisi aturan, lanjut Suhandano, butuh ketegasan penertiban bahasa di ruang publik. Oleh sebab itu, pemberian sanksi juga diperlukan dalam penegakan aturan.