Ada banyak harapan ditujukan bagi tim ekonomi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma\'ruf Amin. Harapan itu bermuara antara lain pada kondisi perekonomian Indonesia di tengah situasi global yang bergejolak.
Namun, pemerintah juga diingatkan untuk merealisasikan berbagai janji yang sudah disampaikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla pada 2014-2019. Janji yang lekat itu, misalnya, Kebijakan Ekonomi, yang hingga kini sudah 16 paket.
Seiring perkembangan industri yang mengarah pada industri yang banyak bersentuhan dengan teknologi informasi, tenaga kerja Indonesia mesti disiapkan. Kondisi ini berhadapan dengan fakta, sekitar 52,4 juta orang atau 40,51 persen dari jumlah penduduk bekerja di Indonesia berpendidikan sekolah dasar.
Kalangan dunia usaha menilai tim ekonomi kabinet mendatang harus kompeten dan mengerti ranah ekonomi dalam bingkai pandangan ekonomi global. "Sikap profesional, tidak masalah dari mana latar belakangnya," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S Lukman di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut dia, anggota tim ekonomi kabinet perlu berkomitmen menjalankan visi Presiden. Para menteri harus selalu dalam satu visi, satu koordinasi, dan mengesampingkan kepentingan pribadi.
Di sektor properti, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah insentif. Namun, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) bidang Regulasi, Ignesjz Kemalawarta, masih ada beberapa persoalan yang belum tuntas, yakni perpajakan.
Menurut dia, pengembang rumah bersubsidi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga membebani biaya produksi. Adapun harga jual rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dipatok menggunakan harga batas atas yang ditetapkan pemerintah.
Pendiri dan CEO PT Intiland Development Tbk, Hendro S Gondokusumo, menyampaikan, tim ekonomi di kabinet mesti solid dan mampu merealisasikan paket-paket kebijakan yang belum terlaksana optimal. Saat ini, kebijakan pemerintah yang sudah bagus kerap terganjal dan tumpang tindih dengan kebijakan lain.
Ia mencontohkan, paket kebijakan yang membuka kepemilikan properti bagi orang asing belum bisa dijalankan.
Perihal masalah perizinan yang berbelit diakui pelaku industri hulu minyak dan gas bumi nasional.
"Pemerintah sudah melakukan perbaikan dalam hal pemangkasan perizinan dan sistem perizinan satu pintu. Akan tetapi, masih banyak izin yang harus kami urus, dengan tidak ada kepastian kapan izin itu selesai," ujar Direktur Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Nanang Abdul Manaf.
Menurut Nanang, jika tidak ada perbaikan berarti untuk masalah perizinan di sektor hulu migas Indonesia, investor bisa berpaling ke negara lain yang lebih menarik dan memberi banyak kemudahan.
Menteri Keuangan
Kemarin, Sri Mulyani Indrawati, seusai bertemu Presiden Joko Widodo menyampaikan, salah satu alasan menerima tawaran sebagai menteri keuangan adalah kesamaan tujuan. Presiden bercita-cita meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan birokrasi efisien.
Ketua Bidang Ekonomi Digital Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengatakan, idEA menyambut baik Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan periode 2019-2024. Kebijakan Presiden dalam ekonomi digital, terutama terkait pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan kewirausahaan digital diyakini akan semakin kuat.
Namun, Ketua Umum idEA Ignatius Untung menyarankan agar diskusi perpajakan khusus perdagangan secara elektronik atau e-dagang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ekonom Unika Atma Jaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko berpendapat, urusan ekonomi harus ditangani serius karena tantangan semakin kompleks dan risiko kian nyata. Untuk itu, menteri keuangan merupakan salah satu jabatan paling strategis yang harus diisi oleh profesional.
“Menteri Keuangan memang sebaiknya bukan orang baru. Kembali terpilihnya Sri Mulyani jadi poin positif karena, dalam tanda kutip, tidak perlu belajar lagi,” ujarnya.
Sri Mulyani dinilai memiliki kapabilitas dan pemahaman mumpuni untuk kembali menakhkodai kebijakan fiskal nasional. Preferensi dan kepercayaan pasar terhadap sosok dan kinerja Sri Mulyani baik. Ia dinilai mampu menjaga kinerja APBN secara hati-hati di tengah tekanan global.
Pada perdagangan Selasa, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat 26,51 poin atau 0,43 persen ke level 6.225,49. Analis Panin Sekuritas William Hartanto menilai, pasar merepons positif sejumlah nama yang dipanggil untuk bertemu Presiden Joko Widodo. (CAS/APO/LKT/MED/KRN/DIM)
