Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sempat ditawari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin
Oleh
IQBAL BASYARI
·3 menit baca
SURABAYA, KOMPAS – Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengaku sempat ditawari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, tawaran tersebut ditolak lantaran ingin menyelesaikan tugasnya sebagai wali kota yang berakhir awal 2021 mendatang.
“Saya sempat bertemu langsung dengan Ibu Megawati pada September 2019, ditawari menjadi menteri. Saya langsung menolak, tetapi Bu Megawati menyampaikan agar tidak terburu-buru menjawab hingga Oktober,” kata Risma, Rabu (23/10/2019) di Surabaya.
Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang juga putri Megawati, Puan Maharani, kemudian kembali meminta jawaban Risma seminggu sebelum pelantikan Jokowi-Amin. “Saat berada di Cologne, Jerman, Puan menelepon untuk menanyakan jawaban. Saya bilang tidak, mau selesaikan di Surabaya dahulu,” ujar Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDIP tersebut.
Tawaran untuk menjadi menteri tidak hanya datang dari Megawati. Risma mengaku juga mendapat tawaran bergabung ke pemerintahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Keduanya sempat bertemu dan membahas permasalahan-permasalahan di Indonesia. Salah satu pertemuan keduanya yang diketahui publik adalah saat menjenguk Risma di RSUD Dr Soetomo akhir Juni atau sebulan usai pengumuman Pilpres 2019.
Saat berada di Cologne, Jerman, Puan menelepon untuk menanyakan jawaban. Saya bilang tidak, mau selesaikan di Surabaya dahulu, ujar Risma
Penolakan Risma terhadap tawaran jabatan politik dari Megawati kali ini bukan yang pertama. Dia mengaku setidaknya pernah tiga kali mendapat tawaran dari Megawati. Ketiga tawaran tersebut pun ditolak dengan alasan yang sama, yakni ingin menyelesaikan mandat sebagai Wali Kota Surabaya.
Tawaran pertama dari Megawati muncul saat pembentukan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla tahun 2014. Saat itu, Risma mengaku ditawari Megawati sebagai salah satu menteri.
“Ketika Pilkada DKI Jakarta 2017 saya mendengar bahwa saya mau dicalonkan. Langsung saja saya bilang ke Bu Mega bahwa tidak mau,” ujar Risma yang menjadi Presiden Asosiasi Pemerintah Daerah se-Asia Pasifik ini.
Pada tawaran ketiga kali ini, menurut dia, secara penghitungan masa jabatan, menjadi menteri bakal bisa mengamankan posisinya selama lima tahun, lebih lama dibanding masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya yang akan berakhir kurang dari 1,5 tahun lagi.
Namun dia tetap berkomitmen dengan ucapannya sejak 2014 yang ingin menuntaskan tugasnya di Surabaya. Risma ingin membangun Surabaya hingga akhir jabatan sekaligus menyiapkan suksesi kepemimpinan agar penggantinya bisa melanjutkan program-program yang sudah baik.
“Saya merasa menyesal apabila dalam 1 tahun ini terjadi hal yang merugikan Surabaya ketika seandainya saya memilih menjadi menteri,” tutur Risma.
Saat ditanya kemungkinan menduduki jabatan lain usai masa bakti sebagai Wali Kota Surabaya berakhir, Risma menyerahkan kepada Tuhan. Termasuk saat kemungkinan menjadi menteri ketika ada perombakan kabinet maupun bertarung di Pilkada DKI Jakarta periode mendatang. “Nanti dilihat dulu,” ucapnya.
Keputusan tepat
Secara terpisah, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam satu kementerian sebagai keputusan yang tepat. Dua sektor itu merupakan sektor andalan masa depan Indonesia saling beririsan satu sama lain.
”Saya kira tepat ya, karena keduanya beririsan, meski tidak semua subsektor industri kreatif bisa dikaitkan dengan tourism,” katanya.
Anas mengatakan, akan tercipta efektivitas kerja jika pariwisata dan ekonomi kreatif digabung dalam satu kementerian. Pejabat bidang ekonomi kreatif nantinya bisa fokus membangun ekosistem ekonomi kreatif berkelanjutan di destinasi.
”Selama ini hal tersebut memang sudah dijalankan Badan Ekonomi Kreatif, dan hasilnya oke. Kalau digabung dalam satu koordinasi kementerian, pasti lebih akseleratif,” papar Anas yang juga ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia.