Tak Ada Target 100 Hari
Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik. Kendati Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengganti mereka yang tidak serius bekerja, tidak ada target untuk seratus hari pertama kerja para menteri ini.
JAKARTA, KOMPAS — Kabinet Indonesia Maju sudah dilantik. Kendati Presiden Joko Widodo menegaskan akan mengganti mereka yang tidak serius bekerja, tidak ada target untuk seratus hari pertama kerja para menteri ini.
Presiden Joko Widodo meyakinkan bahwa kabinet yang baru dilantik ini akan langsung bekerja. Sidang kabinet paripurna yang perdana untuk Kabinet Indonesia Maju juga akan dilangsungkan pada Kamis (24/10/2019) pagi ini.
Untuk Kabinet Indonesia Maju yang sebagian diisi wajah baru, Presiden Jokowi mengatakan tidak ada target untuk kerja seratus hari pertama. ”Target seratus hari enggak ada karena kita melanjutkan dari yang sebelumnya. Yang jelas kita akan mengejar, pertama berkaitan dengan defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, kemudian membuka lapangan pekerjaan yang akan kita lakukan dengan menarik investasi sebanyak-banyaknya sehingga muncul peluang-peluang kerja seluas-luasnya, kemudian reformasi birokrasi,” tutur Presiden kepada wartawan seusai berfoto bersama anggota kabinetnya.
Dalam pidato pelantikan Presiden Joko Widodo di Gedung MPR, Minggu (20/10/2019), Presiden mengatakan pula rencananya untuk mereformasi birokrasi. Penyederhanaan berbagai prosedur birokrasi dan perizinan yang rumit menjadi agenda pemerintah ke depan.
Hal ini juga ditegaskan Presiden dalam pesan kelima dari tujuh perintah kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. Pesan itu adalah supaya kerja berorientasi pada hasil nyata. ”Kemarin di dalam pelantikan sudah saya sampaikan tugas kita bukan hanya menjamin sent, tetapi delivered,” ujarnya seusai mengumumkan nama-nama dan posisi para menteri di beranda belakang Istana Merdeka.
Selain itu, prioritas utama pemerintah dalam lima tahun ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia.
Terkait aturan-aturan yang menghambat investasi, Presiden mengatakan hal ini akan diatasi melalui omnibus law. Melalui aturan perundangan ini, sebanyak 74 undang-undang akan direvisi.
Undang-undang terkait cipta kerja, tambah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto secara terpisah, akan menjadi prioritas kerja kementerian dalam koordinasi Kemenko Perekonomian. Konten omnibus law ini sendiri masih akan dipelajari lebih rinci dan dibahas dengan parlemen.
Selain itu, akan disiapkan peta jalan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, menumbuhkan wilayah-wilayah dengan kegiatan-kegiatan ekonomi unggulan masing-masing.
Bisa disangsikan
Pengajar kebijakan publik Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas Supramudyo, menilai tidak adanya target yang terukur secara berkala membuat publik menyangsikan kerja pemerintah ke depan. ”Bagaimana mau mengukur kinerja kalau tak ada parameter yang jelas?” ucapnya.
Menteri sebagai pembuat kebijakan, lanjutnya, semestinya bekerja atas dasar rencana dan target-target yang disusun dari fakta dan data. Adapun fakta dan data tersebut adalah tantangan dan masalah di setiap sektor.
Kalaupun Kabinet Indonesia Maju adalah kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, tambah Gitadi, semestinya masalah di setiap kementerian dideskripsikan ulang supaya semua memahami masalah-masalah di kementeriannya. Dengan demikian, bisa dimunculkan ide-ide dan inovasi yang akan dilakukan. Dengan kemampuan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, Menteri juga bisa menawarkan kepada rakyat ide-ide dan solusi.
Kejelasan target dan parameter kerja yang kemudian disambung dengan tawaran ide dan solusi dari para menteri ini, kata Gitadi, sesungguhnya akan menjawab prasangka publik bahwa kabinet ini sekadar bagi-bagi jabatan. Sebab, masyarakat sangat mudah melihat bahwa para menteri ini umumnya diusulkan dari partai-partai politik pendukung Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin.
Parpol
PDI-P mengusulkan Yasonna Laoly, Juliari Batubara, Tjahjo Kumolo, IG Ayu Bintang Darmawati Puspayoga, dan Pramono Anung. Ini belum termasuk para calon berlatar pengusaha yang berafiliasi pada PDI-P seperti Arifin Tasrif ataupun pensiunan jaksa ST Burhanuddin.
Partai Golkar mengusulkan Airlangga Hartarto, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Zainuddin Amali. Selain itu, masih ada nama-nama yang berafiliasi dengan partai beringin, seperti Luhut Pandjaitan.
Partai Nasdem mendapat jatah tiga menteri, yakni Syahrul Yasin Limpo, Siti Nurbaya, dan Johny G Plate. PKB juga mendapatkan tiga kursi melalui Ida Fauziyah, Halim Iskandar, dan Agus Suparmanto. Adapun Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo menjadi perwakilan Partai Gerindra, sedangkan Suharso Monoarfa mewakili PPP.
Mengenai banyaknya ketua umum dan pengurus partai politik yang akan rangkap jabatan di Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi menilai hal itu tidak menjadi masalah. ”Dari pengalaman lima tahun kemarin, baik ketua maupun yang bukan ketua partai, saya lihat yang paling penting adalah bisa membagi waktu. Dan, ternyata, tidak ada masalah. Dari pengalaman itu, kita memutuskan bahwa baik ketum parpol maupun yang ada di struktur (pengurus) parpol bisa ikut,” tutur Presiden.
Para menteri Kabinet Indonesia Maju dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Hadir dalam acara ini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
Pelantikan ini didahului pengumuman nama-nama dan posisi menteri oleh Presiden Joko Widodo yang didampingi Wapres Ma’ruf Amin. Adapun nama Kabinet Indonesia Maju, menurut Presiden, karena tujuannya mengantarkan Indonesia maju setelah Kabinet Indonesia Kerja mengutamakan ”kerja kerja kerja”.
Untuk mengetahui gagasan sejumlah menteri seusai pelantikan, dapat diketahui dari pandangan di bawah ini:
I Gusti Ayu Bintang Darmawati
Kalau terkait dengan PPPA mungkin itu suatu kementerian koordinasi sehingga mungkin langkah awal yang akan saya lakukan adalah melakukan koordinasi maksimal, baik internal maupun eksternal dengan lintas kementerian.
Terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang ditanyakan, Bintang mengatakan ini salah satu yang akan dikerjakan, tetapi masih akan dikaji lebih lanjut.
Prabowo Subianto
Saya harus lihat nanti kantor kementerian dulu, tanya pejabat di sana. Mungkin ada proses serah terima, saya akan belajar dulu situasi yang terakhir, baru kita akan mulai kerja.
Edhy Prabowo
Perintah Presiden ada dua hal, memperbaiki hubungan pemerintah dengan para nelayan dan meningkatkan budi daya ikan. Kita akan meneruskan pekerjaan yang baik di masa lalu, kita akan melanjutkan hal-hal yang bagus. Yang tidak bagus akan kita perbaiki. Kalau memang tidak bisa kita perbaiki, ya harus kita tinggal. Penenggelaman kapal selama baik, kita teruskan tapi jangan asal menenggelamkan.
Syahrul Yasin Limpo
Langkah pertama saya untuk satu bulan pertama sampai 100 hari adalah menyamakan data. Tidak boleh ada dua tiga data. Kita harus punya data yang persis, valid, data yang kita sepakati bersama sehingga variabel kita tahu, kekuatan data itu, dimana terjadi masalah kita bisa lihat secara bagus. Artificial intelligence sebagai bagian dari Industri 4.0, kita pakai untuk melakukan deteksi.
Ke depan, diharapkan pertanian kita bisa lebih maju dari yang kemarin, lebih mandiri, lebih modern. Kemandirian adalah bagian yang kita pacu ke depan. Karena itu, secara bertahap, kita berharap masalah impor bisa kita atasi. Bahkan, kalau memang tidak sangat mendesak, impor kita hindari.
Bahlil Lahadalia
Saya sendiri baru tahu tadi bahwa ditempatkan di investasi BKPM. Makanya, saya baru mau ke kantor, ngecek. Ruang lingkupnya juga baru tahu, tetapi belum secara detail. Kalau sudah selesai sertijab, setelah satu hari baru saya bicara.
Sofjan Djalil
Pada 2025, mudah-mudahan semua tanah di Indonesia terdaftar. Selain itu, ada program digitalisasi pertanahan. Pada 2025, kantor pertanahan semua berbasis elektronik seperti kantor-kantor pertanahan di negara maju. Harapannya kalau sistemnya sudah elektronik dan semua tanah terdaftar, sengketa tanah akan sangat sedikit atau bahkan tidak ada lagi.
Basuki Hadimuljono
Seperti diperintahkan Pak Presiden, menghubungkan hasil-hasil pembangunan yang lalu, baik bandara, pelabuhan, maupun tol, dengan kawasan-kawasan khusus. Untuk itu, saya akan segera berkoordinasi dengan Menteri Pariwisata Wishnutama, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Selain itu, dalam seratus hari, kami akan selesaikan sayembara desain ibu kota negara. Desember sayembara selesai.