JAKARTA, KOMPAS — Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menjadi tugas yang harus segera dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang baru saja terbentuk. Ini adalah ujian pertama bagi mereka untuk memastikan demokrasi lokal di Indonesia berjalan [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses