Saatnya Membuktikan

Setelah kabinet dilantik, kini saatnya bagi pemerintahan Presiden Jokowi untuk membuktikan langkahnya memenuhi janji kampanye. Soliditas pemerintahan amat dibutuhkan untuk menjawab berbagai tantangan.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin berfoto bersama para menteri di halaman depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Hari itu, Presiden Jokowi mengumumkan susunan kabinet pemerintahannya yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju. Pada kesempatan itu, Presiden berpesan kepada para menteri agar mereka tidak melakukan korupsi dan menciptakan sistem yang menutup celah korupsi.

Jakarta, Kompas Pelantikan 34 menteri anggota Kabinet Indonesia Maju, 3 pejabat setingkat menteri, serta jaksa agung, Rabu (23/10/2019), di Istana Kepresidenan, Jakarta, menjadi awal dari pemenuhan janji kampanye pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain kompetensi dan komitmen para menteri, pengelolaan kabinet oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin akan menentukan keberhasilan pemerintahannya.

Dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden 2019-2024 pada 20 Oktober lalu, Jokowi antara lain menyatakan, target kerja pemerintahannya hingga lima tahun ke depan adalah meletakkan fondasi menuju cita-cita Indonesia Maju saat perayaan satu abad kemerdekaan Indonesia pada 2045. Saat itu Indonesia diimpikan memiliki pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun.

Berdasarkan data Bank Dunia, tahun 2019, pendapatan per kapita Indonesia 3.927 dollar AS atau setara Rp 55,3 juta per tahun. Target itu muncul di tengah berbagai tantangan yang tidak ringan. Hasil survei Litbang Kompas, 19 September-4 Oktober 2019, dengan 1.200 responden di 34 provinsi dan margin of error +/- 2,83 persen menunjukkan 58,8 persen responden merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi 2014-2019. Meski termasuk tinggi, tingkat kepuasan itu di bawah Januari 2015 yang besarnya 65,1 persen.

Kini, sejumlah pertanyaan juga muncul di masyarakat, misalnya terkait masa depan pemberantasan korupsi, jaminan kebebasan sipil, dan penuntasan kasus hak asasi manusia. Pertanyaan itu muncul di tengah masalah lain, seperti pelambatan ekonomi global.

”Saya pastikan bahwa yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh, bisa saya copot di tengah jalan,”

Komitmen

Guna menjawab berbagai tantangan yang ada, Presiden Jokowi meminta 38 pejabat yang kemarin dilantik untuk menyanggupi tujuh komitmen. Komitmen itu adalah tidak korupsi; yang ada adalah visi-misi presiden dan wakil presiden serta tak ada visi menteri; harus kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif; tidak terjebak pada rutinitas yang monoton; harus berorientasi pada hasil; selalu mengecek di lapangan; serta harus bekerja serius. ”Saya pastikan bahwa yang tidak serius, yang tidak sungguh-sungguh, bisa saya copot di tengah jalan,” kata Presiden.

Saat memperkenalkan menterinya, Presiden Jokowi juga menyampaikan sejumlah tugas untuk mereka. Mengatasi radikalisme, misalnya, disebut saat memperkenalkan Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri Agama Fachrul Razi. Sementara pesan terkait pembangunan infrastruktur, antara lain, muncul saat memperkenalkan Budi Karya Sumadi dan Basuki Hadimuljono, yang kembali menjabat Menteri Perhubungan serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara kepada Yasonna H Laoly yang kembali menjabat Menteri Hukum dan HAM dipesankan tentang omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU.

Sejumlah tugas itu mirip dengan target kerja pemerintahan Jokowi hingga lima tahun ke depan yang disampaikan saat pidato pelantikannya pada 20 Oktober lalu. Lima program itu antara lain pembangunan sumber daya manusia; pembangunan infrastruktur; penyederhanaan dan pemangkasan kendala regulasi yang antara lain akan dilakukan melalui pembuatan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM sebagai omnibus law. Dua lainnya, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Guna mencapai target kerja tersebut, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan, setiap kementerian dan lembaga akan diberi target untuk mencapai program-program pemerintah. Target itu akan dinilai lewat key performance indicator (KPI) yang akan disampaikan dalam sidang kabinet paripurna, Kamis ini.

Beri kesempatan

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat mendukung Kabinet Indonesia Maju. ”Mereka orang-orang yang cukup baik dan sebagian saya kenal. Kita harapkan masyarakat mendukung penuh dan memberikan kesempatan mereka bekerja. Mungkin setahun atau dua tahun baru bisa menunjukkan hasil kerja yang nyata,” kata Kalla.

Mereka harus membuktikan kepemimpinan yang berkarakter, bukan sekadar ahli, apalagi menjadi pekerja teknis.

Secara terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan, menteri bukan pejabat negara biasa, melainkan pejabat yang menjadi tumpuan sekaligus sorotan publik. Ini membuat mereka harus membuktikan kepemimpinan yang berkarakter, bukan sekadar ahli, apalagi menjadi pekerja teknis.

Haedar juga berharap 38 pejabat yang kemarin dilantik sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dengan demikian, pikiran dan perbuatan mereka benar-benar dapat dicurahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok atau diri sendiri.

Ketua Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas mengaku mendapat pertanyaan dari banyak kiai terkait pilihan Presiden atas posisi Menteri Agama. Menurut Robikin, para kiai memahami Kementerian Agama harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama.

Para kiai juga sudah lama merisaukan adanya fenomena pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan juga akan merancang sejumlah program di Kementerian Agama untuk mengatasi radikalisme. Sementara itu, Yasonna mengatakan, ada 74 UU yang saat ini tumpang tindih sehingga menghalangi percepatan capaian investasi. Masalah ini akan diatasi melalui konsep omnibus law.

Secara terpisah, Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera menyampaikan, terobosan lewat konsep omnibus law mesti dimaknai tak hanya memangkas jumlah UU, tetapi juga memperhatikan konsistensi, substansi, dan kerapian pengaturan agar prosedur yang ada menjadi lebih sederhana dan tepat sasaran.

Baca juga : Koalisi Besar Bukan Jaminan

Kepentingan

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Firman Noor mengatakan tidak meragukan kompetensi sejumlah menteri berlatar belakang partai politik. Namun, kepentingan partai yang mungkin ada di belakang para menteri itu perlu diantisipasi agar tidak menjadi ganjalan dalam menjalankan program-program pemerintah. Terkait hal itu, menurut Firman, perlu evaluasi kinerja kabinet setiap 100 hari meski kali ini kabinet hanya melanjutkan program pemerintahan sebelumnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, partainya menghormati keputusan politik Presiden Jokowi yang tak menyertakan Demokrat dalam jajaran pemerintahannya. Posisi politik Demokrat hingga lima tahun ke depan akan disampaikan kemudian oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ke seluruh jajaran partai.

(NTA/INA/LAS/CAS/IAN/AGE/INK/REK/HAR)