Diputus Bersalah soal Kebakaran Hutan, PT AUS Harus Bayar Rp 261 Miliar

Kompas

Tim Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah memasang plang larangan beraktivitas dalam bentuk apa pun di lokasi kebakaran dan garis Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup di areal konsesi PT Arjuna Utama Sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Sabtu (29/8/2015). Hal itu merupakan awal dari proses penegakan hukum.

JAKARTA, KOMPAS — Majelis hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya mengabulkan gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PT AUS. Dalam putusan tersebut, PT AUS dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas kebakaran yang terjadi dilokasi PT AUS seluas 970 hektar di Katingan, Kalimantan Tengah.

Majelis hakim yang diketuai Kurnia Yani Darmono, dengan anggota Mahfudin dan Alfon, menghukum PT AUS untuk membayar ganti rugi material dan biaya pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp 261 miliar. Putusan hakim ini lebih rendah dari gugatan yang diajukan KLHK ke perkebunan sawit tersebut sebesar Rp 359 miliar.

Berdasarkan catatan Kompas, PT AUS terkena kasus kebakaran hutan dan lahan pada 2015 dan 2019. Pada 2015, PT AUS merupakan satu dari tujuh perusahaan perkebunan yang diselidiki KLHK (Kompas, 25/9/2015). Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, PT AUS merupakan satu dari lima perusahaan asing yang ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 3/10/2019).

Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan majelis hakim PN Palangkaraya tersebut. ”Kami melihat putusan ini menunjukkan bahwa karhutla (kebakaran hutan dan lahan) merupakan sebuah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Pihak korporasi harus bertanggung jawab atas karhutla di lokasi mereka,” ujar Rasio dalam pernyataan tertulis KLHK, Kamis (24/10/2019).

Majelis hakim, menurut Rasio Sani, telah menerapkan prinsip in dubio pro natura, prinsip kehati-hatian, serta dalam mengadili perkara menggunakan beban pembuktian dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability). ”Kami sangat menghargai putusan ini,” kata Rasio.

Majelis hakim telah menerapkan prinsip in dubio pro natura, prinsip kehati-hatian, serta dalam mengadili perkara menggunakan beban pembuktian dengan pertanggungjawaban mutlak (strict liability).

Dia mengatakan, KLHK tidak akan berhenti mengejar pelaku kebakaran hutan dan lahan. ”Walaupun karhutla sudah berlangsung lama, akan tetap ditindak. Kita dapat melacak jejak-jejak dan bukti karhutla sebelumnya dengan dukungan ahli dan teknologi,” ujarnya.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Rasio Ridho Sani, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, saat diwawancara pada 29 Agustus 2019 di Jakarta.

Rasio pernah mengatakan bahwa KLHK juga mengumpulkan data forensik digital dari citra satelit yang bisa menjadi bukti ataupun petunjuk di masa mendatang. Hal ini bisa untuk mengungkap modus pembakaran untuk tujuan pembukaan lahan atau pun modus lainnya (Kompas, 2/10).

Data ini pun bisa menjadi dasar untuk menyiapkan perampasan keuntungan perusahaan dari hasil kebakaran untuk pembukaan lahan di konsesi. Jejak digital ini juga untuk menyiasati konsesi-konsesi terbakar yang belum dapat dijangkau aparat karena kesulitan mencapai lokasi kebakaran.

”Walaupun api sudah padam, jejak forensiknya masih ada dan tercatat. Kami tidak akan berhenti untuk terus mengejar pelaku,” katanya.

Baca juga: KLHK Menyegel 20 Perusahaan Asing

Kejahatan serius

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kejahatan yang serius karena berdampak langsung kepada kesehatan masyarakat, ekonomi, kerusakan ekosistem serta berdampak kepada wilayah yang luas dalam waktu yang lama.

”Agar jera, tidak ada pilihan lain, pelaku harus ditindak sekeras-kerasnya. Kami akan gunakan semua instrumen hukum agar pelaku karhutla ini jera, termasuk kemungkinan pencabutan izin, ganti rugi, denda, penjara, dan pembubaran perusahaan,” kata Rasio Sani.

Kami akan gunakan semua instrumen hukum agar pelaku karhutla ini jera, termasuk kemungkinan pencabutan izin, ganti rugi, denda, penjara, dan pembubaran perusahaan.

Sementara itu, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Ditjen Penegakan Hukum LHK Jasmin Ragil Utomo mengatakan, saat ini sudah ada 17 perusahaan yang terkait kebakaran hutan dan lahan yang digugat KLHK.

”Ada sembilan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkrah), dengan nilai gugatan mencapai Rp 3,15 triliun. Jumlah perkara karhutla yang kita gugat akan bertambah,” ujarnya.

Berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2019, KLHK telah menyegel 83 lokasi korporasi yang terbakar dan menetapkan 8 korporasi sebagai tersangka. Satu kasus perorangan segera akan disidangkan.