Pengumuman wakil menteri memicu sentimen individual. Hal ini tergambar pada saham PT Media Citra Nusantara (MNCN) yang tercatat banyak mengalami kenaikan, mencapai 10 poin atau 0,74 persen ke level Rp 1.355.
Oleh
Erika Kurnia
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG pada Jumat (25/10/2019) anjlok ke zona merah hingga akhir sesi perdagangan kedua. IHSG mengakhiri 10 hari reli penguatan dengan turun 87,302 poin atau 1,38 persen, yang kebetulan bersamaan dengan pengumuman 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo.
Begitu pasar modal dibuka, Jumat pagi, IHSG menguat 0,05 persen dari posisi penutupan hari sebelumnya ke level 6.342,61. Pada akhir sesi pertama, IHSG terkoreksi 36,17 poin atau 0,57 persen.
Begitu sesi kedua dibuka pukul 14.00, yang bertepatan dengan pengumuman dan pelantikan 12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, koreksi IHSG semakin dalam. Kondisi ini terus terjadi saat perdagangan berakhir hingga menyentuh posisi 6.252,34, turun 87,30 poin atau minus 1,38 persen.
Kepala Riset PT Koneksi Kapital Alfred Nainggolan mencatat, saham yang berkontribusi terhadap penurunan indeks hari ini adalah BBCA, CPIN, BMRI, UNVR, BBRI, TLKM, dan ASII. Saham-saham tersebut justru berkontribusi pada kenaikan indeks hari Kamis.
”Pelaku pasar melakukan aksi jual karena faktor ambil untung. Hari ini, IHSG minus 1,38 persen setelah 10 hari sebelumnya naik 5,2 persen secara kumulatif,” kata Alfred saat dihubungi Kompas, Jumat.
Menurut dia, sentimen pasar relatif sangat sedikit. Kurs rupiah yang sempat melemah 11 poin atau 0,08 persen ke level Rp 14.150 per dollar AS pada pembukaan perdagangan hari ini menguat tipis menjadi Rp 14.064 per dollar AS berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor). Seminggu terakhir, rupiah terus menguat hingga menyentuh Rp 13.996 per dollar AS, Kamis (24/10/2019).
Investor asing juga masih masuk ke pasar modal dalam negeri meski tidak seagresif kemarin. Menurut data Bursa Efek Indonesia, investor asing melakukan aksi beli bersih sebesar Rp 52 miliar. Sementara pada akhir perdagangan kemarin, aksi beli bersih asing di pasar reguler lebih dari Rp 1 triliun.
”Hari ini, pasar regional bergerak mixed dengan besaran perubahan koreksi atau kenaikan tidak besar. Hal ini menunjukan bahwa bursa regional minim sentimen global dan banyak didorong sentimen internal. Itu juga yang terjadi pada bursa kita,” tuturnya.
Sentimen politis
Alfred menganggap, pengumuman wakil menteri memicu sentimen individual. Hal ini tergambar pada saham PT Media Citra Nusantara (MNCN) yang tercatat paling banyak mengalami kenaikan, mencapai 10 poin atau 0,74 persen ke level Rp 1.355.
”Saham tersebut justru bisa ditutup positif saat market koreksi besar. Ini ada faktor diangkatnya Angela Tanoesoedibjo, anak bos media MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, menjadi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” ujarnya.
Sementara itu, pendiri LBP Institute, Lucky Bayu Purnomo, yang dihubungi terpisah, menilai, pengumuman dan pelantikan wakil menteri bisa memengaruhi indeks bursa selama pekan terakhir Oktober. Pemilihan beberapa wakil menteri yang tidak lolos parlemen dinilainya sebagai penyebab.
Selain itu, ada politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Surya Tjandra, yang menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ada juga Bendahara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Wahyu Trenggono, yang menjadi Wakil Menteri Pertahanan, mendampingi Prabowo Subianto, rival Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019.
Lucky menilai, berseberangannya Menhan dan Wakil Menhan memicu keraguan pasar. Apalagi, Kementerian Pertahanan mendapat alokasi anggaran Rp 131,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020.
Nilai anggaran Kemenhan merupakan yang tertinggi dari kementerian lain. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja Rp 120,2 triliun (Kompas, 23/10/2019).
”Pasar tentunya akan bertanya mengenai independensi kebijakan karena ada tim sukses yang masuk jadi wakil menteri. Kalau jadi komisaris, mungkin tidak masalah karena ada check and balance. Tetapi, ini memicu keraguan terhadap kinerja mereka,” ujarnya.