Target Data Tunggal dan Teknologi untuk Majukan Pertanian

Upaya memastikan ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu program kerja jangka pendek Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dia menargetkan data tunggal sektor pertanian sebagai rujukan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Politikus Partai Nasdem, Syahrul Yasin Limpo, memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019). Dia dipilih untuk menjabat menteri pertanian.

Upaya memastikan ketersediaan bahan pangan menjadi salah satu program kerja jangka pendek Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan mantan Gubernur Sulawesi Selatan periode 2008-2018 yang menggantikan Andi Amran Sulaiman itu akan membuat data pertanian tunggal yang dapat menjadi rujukan bagi seluruh elemen pemerintah dalam menentukan kebijakan.

Selain itu, dia juga berencana membuat terobosan dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Berikut petikan wawancara Kompas di Kantor Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan, sehari setelah pelantikannya sebagai Menteri Pertanian, Kamis (24/10/2019).

Apa target 100 hari pertama Anda di Kabinet Indonesia Maju?

Pertanian butuh single data (data tunggal) yang bersumber dari seluruh kepentingan yang ada. Data tunggal pertanian akan menjadi data nasional. Data Badan Pusat Statisik (BPS) akan menjadi muaranya.

Jadi, data pertanian di BPS harus ditunjang oleh seluruh kekuatan yang ada. Data tidak boleh dari BPS sendiri, Kementerian Pertanian sendiri, Kementerian Perdagangan sendiri, Kementerian Perindustrian sendiri sehingga data yang ada di kepala daerah hingga presiden itu satu.

Tanpa data yang baik, tidak mungkin kita dapat melakukan antisipasi yang benar.

Dalam menjaga stok pangan, terutama beras, apakah ada terobosan baru?

Dalam 100 hari ini, kita harus menjamin perut 260 juta penduduk (Indonesia) aman. Saya mau lapor (ke Presiden Joko Widodo) dalam satu hingga tiga hari ke depan, panen beras ada di mana dan kapan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Syahrul Yasin Limpo memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Kami akan mulai menggunakan kecerdasan buatan untuk pengamatan. Di sini ada ”war room” atau ”ruangan perang pertanian”. Cara kerjanya, di setiap kecamatan nanti akan ada Komando Strategis Pertanian (Konstratan).

Jadi, semua pengendalian lapangan terkait bagaimana tanaman pertanian, baik apakah itu panen, apakah ada hama, bagaimana kebutuhan pupuknya, kami pantau dari war room melalui citra satelit. Misalnya, oh, lahan di dusun paling jauh di sana, panen satu hari lagi.

Apakah teknologi itu bisa dipakai untuk meningkatkan ekspor pertanian?

Kami dapat memetakan komoditas, melihat di provinsi ini punya kemampuan apa, terus melihat pasar di luar sana butuh apa. Misal, Filipina butuh jagung sekian ton, kami cari daerah mana yang bisa menanam jagung, lalu tanda tangan MOU (nota kesepahaman).

Oleh karena itu, perdagangan (komoditas) pertanian tidak boleh di kementerian lain, harus di kementerian sini (pertanian). Kalau hanya produksi saja, lalu produksi naik tetapi tidak ada yang menjual, harga di petani akan jatuh. Kalau (perdagangan) bisa dikendalikan sendiri, kan, nggak (jatuh harga). Dulu ada direktorat jenderal yang mengelola perdagangan khusus. Kalau tidak ada, nanti kami buat.

Bagaimana koordinasi dengan kementerian lain?

(Koordinasi) Itu harus. Pertanian ini harus jadi gerakan karena berkaitan dengan perut kita semua. Tidak boleh hanya Kementerian Pertanian saja yang bertanggung jawab. Yang tidak boleh lepas dari pertanian itu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Kami harus satu meja. Kenapa sih mengurus rakyat tidak sama-sama? Untuk pertanian, yang penting cukup untuk rakyat, untuk negara.

Lalu, bagaimana membangun regenerasi dan sumber daya manusia pertanian?

Indonesia punya lahan (baku sawah) 7 juta hektar. Satu hektar lahan minimal mempekerjakan tiga orang tenaga kerja. Secara total kita perlu 21 juta orang. Jumlah tenaga itu belum termasuk di perkebunan dan peternakan. Kalau kita sudah tanggung jawab 30 persen lapangan kerja dari pertanian, sudah hebat banget itu.

Oleh karena itu, sekolah-sekolah pertanian harus ditumbuhkan, sekolah formal berjenjang hingga perguruan tinggi. Komando Strategis Pertanian itu juga bisa menjadi sekolah lapangan. Saya akan meminta tolong setiap daerah untuk bertanggung jawab.

Terakhir, apa kabar usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi sektor pertanian?

Usaha kecil menengah dan koperasi harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian juga kan memiliki anggota kelompok tani yang jelas. Kalau tidak ada, kami buat, kalau mau bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, ya, mari sini.

Hal yang penting dan dibutuhkan itu investasi, modal pertanian. Kalau di korporasi, jika tidak ada investasi, tidak ada uangnya, bagaimana bisa jalan? Kredit usaha tani, misalnya, dulu banyak diselewengkan dan dikorupsi. (Model kredit seperti) itu perlu dihidupkan lagi, kalau perlu putihkan yang lalu, dan kita ganti sekarang. (ERIKA KURNIA)